jumardilatahzan

Archive for 2011|Yearly archive page

Motivasi (Kisah Dua Tukang Sol) Penuh Inspirasi

In Latahzan on 04/03/2011 at 11:18 pm

Kisah Dua Tukang Sol

Mang Udin, begitulah dia dipanggil, seorang penjual jasa perbaikan sepatu yang sering disebut tukang sol. Pagi buta sudah melangkahkan kakinya meninggalkan anak dan istrinya yang berharap, nanti sore hari mang Udin membawa uang untuk membeli nasi dan sedikit lauk pauk. Mang Udin terus menyusuri jalan sambil berteriak menawarkan jasanya. Sampai tengah hari, baru satu orang yang menggunakan jasanya. Itu pun hanya perbaikan kecil.

Perut mulai keroncongan. Hanya air teh bekal dari rumah yang mengganjal perutnya. Mau beli makan, uangnya tidak cukup. Hanya berharap dapat order besar sehingga bisa membawa uang ke rumah. Perutnya sendiri tidak dia hiraukan.

Di tengah keputusasaan, dia berjumpa dengan seorang tukan sol lainnya. Wajahnya cukup berseri. “Pasti, si Abang ini sudah dapat uang banyak nich.” pikir mang Udin. Mereka berpapasan dan saling menyapa. Akhirnya berhenti untuk bercakap-cakap.

“Bagaimana dengan hasil hari ini bang? Sepertinya laris nich?” kata mang Udin memulai percakapan.

“Alhamdulillah. Ada beberapa orang memperbaiki sepatu.” kata tukang sol yang kemudian diketahui namanya Bang Soleh.

“Saya baru satu bang, itu pun cuma benerin jahitan.” kata mang Udin memelas.

“Alhamdulillah, itu harus disyukuri.”

“Mau disyukuri gimana, nggak cukup buat beli beras juga.” kata mang Udin sedikit kesal.

“Justru dengan bersyukur, nikmat kita akan ditambah.” kata bang Soleh sambil tetap tersenyum.

“Emang begitu bang?” tanya mang Udin, yang sebenarnya dia sudah tahu harus banyak bersyukur.

“Insya Allah. Mari kita ke Masjid dulu, sebentar lagi adzan dzuhur.” kata bang Soleh sambil mengangkat pikulannya.

Mang udin sedikit kikuk, karena dia tidak pernah “mampir” ke tempat shalat.

“Ayolah, kita mohon kepada Allah supaya kita diberi rezeki yang barakah.”

Akhirnya, mang Udin mengikuti bang Soleh menuju sebuah masjid terdekat. Bang Soleh begitu hapal tata letak masjid, sepertinya sering ke masjid tersebut.

Setelah shalat, bang Soleh mengajak mang Udin ke warung nasi untuk makan siang. Tentu saja mang Udin bingung, sebab dia tidak punya uang. Bang Soleh mengerti,

“Ayolah, kita makan dulu. Saya yang traktir.”

Akhirnya mang Udin ikut makan di warung Tegal terdekat. Setelah makan, mang Udin berkata,

“Saya tidak enak nich. Nanti uang untuk dapur abang berkurang dipakai traktir saya.”

“Tenang saja, Allah akan menggantinya. Bahkan lebih besar dan barakah.” kata bang Soleh tetap tersenyum.

“Abang yakin?”

“Insya Allah.” jawab bang soleh meyakinkan.

“Kalau begitu, saya mau shalat lagi, bersyukur, dan mau memberi kepada orang lain.” kata mang Udin penuh harap.

“Insya Allah. Allah akan menolong kita.” Kata bang Soleh sambil bersalaman dan mengucapkan salam untuk berpisah.

Keesokan harinya, mereka bertemu di tempat yang sama. Bang Soleh mendahului menyapa.

“Apa kabar mang Udin?”

“Alhamdulillah, baik. Oh ya, saya sudah mengikuti saran Abang, tapi mengapa koq penghasilan saya malah turun? Hari ini, satu pun pekerjaan belum saya dapat.” kata mang Udin setengah menyalahkan.

Bang Soleh hanya tersenyum. Kemudian berkata,

“Masih ada hal yang perlu mang Udin lakukan untuk mendapat rezeki barakah.”

“Oh ya, apa itu?” tanya mang Udin penasaran.

“Tawakal, ikhlas, dan sabar.” kata bang Soleh sambil kemudian mengajak ke Masjid dan mentraktir makan siang lagi.

Keesokan harinya, mereka bertemu lagi, tetapi di tempat yang berbeda. Mang Udin yang berhari-hari ini sepi order berkata setengah menyalahkan lagi,

“Wah, saya makin parah. Kemarin nggak dapat order, sekarang juga belum. Apa saran abang tidak cocok untuk saya?”

“Bukan tidak, cocok. Mungkin keyakinan mang Udin belum kuat atas pertolongan Allah. Coba renungkan, sejauh mana mang Udin yakin bahwa Allah akan menolong kita?” jelas bang Soleh sambil tetap tersenyum.

Mang Udin cukup tersentak mendengar penjelasan tersebut. Dia mengakui bahwa hatinya sedikit ragu. Dia “hanya” coba-coba menjalankan apa yang dikatakan oleh bang Soleh.

“Bagaimana supaya yakin bang?” kata mang Udin sedikit pelan hampir terdengar.

Rupanya, bang Soleh sudah menebak, kemana arah pembicaraan.

“Saya mau bertanya, apakah kita janjian untuk bertemu hari ini, disini?” tanya bang Soleh.

“Tidak.”

“Tapi kenyataanya kita bertemu, bahkan 3 hari berturut. Mang Udin dapat rezeki bisa makan bersama saya. Jika bukan Allah yang mengatur, siapa lagi?” lanjut bang Soleh. Mang Udin terlihat berpikir dalam. Bang Soleh melanjutkan, “Mungkin, sudah banyak petunjuk dari Allah, hanya saja kita jarang atau kurang memperhatikan petunjuk tersebut. Kita tidak menyangka Allah akan menolong kita, karena kita sebenarnya tidak berharap. Kita tidak berharap, karena kita tidak yakin.”

Mang Udin manggut-manggut. Sepertinya mulai paham. Kemudian mulai tersenyum.

“OK dech, saya paham. Selama ini saya akui saya memang ragu. Sekarang saya yakin. Allah sebenarnya sudah membimbing saya, saya sendiri yang tidak melihat dan tidak mensyukurinya. Terima kasih abang.” kata mang Udin, matanya terlihat berkaca-kaca.

“Berterima kasihlah kepada Allah. Sebentar lagi dzuhur, kita ke Masjid yuk. Kita mohon ampun dan bersyukur kepada Allah.”

Mereka pun mengangkat pikulan dan mulai berjalan menuju masjid terdekat sambil diiringi rasa optimist bahwa hidup akan lebih baik.

“SYUKURI KENIKMATAN YANG TELAH DIBERIKAN”

Sejarah Pergerakan Nasional…

In Latahzan on 28/02/2011 at 12:47 pm

ZAMAN PERGERAKAN NASIONAL Oleh :

A. Latar Belakang Timbulnya Pergerakan Nasional.

Sejak menginjakkan kakinya di bumi Indonesia pada tahun 1956, penjajah

Belanda kurang memperhatikan kesejahteraan golongan pribumi (orang-orang

Indonesia). Mereka terus mengeruk kekayaan alam dan menindas rakyat Indonesia,

tanpa mau memperhatikan nasib rakyat itu sendiri. Pada akhir abad ke-19, C.Th.van

Deventer mengkritik keadaan itu melalui salah satu karangannya yang berjudul

Utang Budi.

C.Th van Deventer antara lain menyetakan bahwa kemakmuran Belanda

diperoleh berkat kerja dan jasa orang Indonesia. Oleh sebab itu, bangsa Belanda

sebagai bangsa yang maju dan bermoral harus membayar utang budi kepada bangsa

Indonesia. Caranya adalah dengan menjalankan Politik Balas Budi atau dikenal

dengan sebutan Politik Etis.

Politik Etis yang diuslkan olehC.Th van Deventer berisi tentang perbaikanperbaikan

dalam bidang irigasi (pengairan), transmigrasi (perpindahan), dan

edukasi (pendidikan). Akan tetapi pelaksanaannya tidak terlepas dari kepentingan

pemerintah Hindia Belanda. Politik Etis sebenarnya merupakan bentuk penjajahan

kebudayaan yang halus sekali. Program edukasi itu sendiri sebenarnya merupakan

pelaksanaan dari Politik Asosiasi yang berarti penggantian kebudayaan asli tanah

jajahan dengan kebudayaan penjajah.

Walaupun menyimpang dari tujuan semula, beberapa pelaksanaan dari

Politik Etis telah membawa pengaruh yang baik. Misalnya, dengan didirikannya

sekolah-sekolah untuk golongan pribumi. Tujuannya adalah untuk memperoleh

tenaga baru pegawai rendah yang bersedia digaji lebih murah dari pada tenaga

bangsa-bangsa Belanda.

Banyaknya penduduk pribumi yang bersekolah telah menghasilkan kaum

cerdik pandai dikalangan penduduk pribumi. Kaum cerdik pandai inilah yang

mempelopori kesadaran kebangsaan, yaitu suatu kesadaran tentang perlunya

persatuan dan kesatuan bangsa. Peristiwa timbulnya kesadaran berbangsa disebut

Kebangkitan Nasional Indonesia. Kaum cerdik pandai ini pula yang mempelopori

dan memimpin pergerakan nasional pada awal abad ke-20.

B. Organisasi-Organisasi dan Tokoh-Tokoh Pergerakan Nasional.

1. Budi Utomo.

Pada tahun 1906 di Yogyakarta dr. Wahidin Sudirohusodo mempunyai

gagasan untuk mendirikan studiefonds atau dana pelajar. Tujuannya adalah

mengumpulkan dana untuk membiayaai pemuda-pemuda bumi putra yang pandai,

tetapi miskin agar dapat memneruskan ke sekolah yang lebih tinggi. Untuk

mewujudkan gagasan nya tersebut, beliau mengadakan perjalanan keliling jawa.

Ketika sampai di Jakarta, dr. Wahidin Sudirohusodo bertemu dengan

mahasiswa-mahasiswa STOVIA. STOVIA adalah sekolah untuk mendidik dokterdokter

pribumi. Mahasiswa-mahasiswa tersebut antara lain Sutomo, Cipto

Mangunkusumo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji, dan Gumbrek. Dr. Wahidin

Sudirohusodo memberikan dorongan kepada mereka agar membentuk suatu

organisasi. Dorongan tersebut mendapat sambutan baik dari para mahasiswa

STOVIA.

Pada tanggal 20 Mei 1908 bertempat di Gedung STOVIA. Para mahasiswa

STOVIA mendirikan organisasi yang diberi nama Budi Utomo. Budi Utomo artinya

budi yang utama. Tanggal berdirinya Budi Utomo yaitu 20 Mei dijadikan sebagai

Hari Kebangkitan Nasional.

2. Serikat Dagang Islam.

Revolusi Nasional Cina yang dipelopori oleh dr. Sun Yat Sen pada tanggal

10 Oktober 1911 telah berpengaruh terhadap orang-orang Cina perantauan di

Indonesia. Mereka segera mendirikan ikatan-ikatan yang bercorak nasionalis Cina.

Kedudukan mereka dibidang ekonomi sangat kuat. Mereka menguasai penjualan

bahan-bahan batik. Para pedagang batik pribumi merasa terdesak atau dirugikan.

Untuk menghadapi para pedagang Cina itu, pada tahun 1911 para pedagang

batik Solo dibawah pimpinan H. Samanhudi mendirikan Serikat Dagang Islam

(SDI). Tujuan berdirinya Sarikat Dagang Islam adalah :

a. Memajukan perdagangan.

b. Melawan monopoli pedagang tionghoa, dan

c. Memajukan agama Islam.

Serikat Dagang Islam mengalami perkembangan pesat karena bersifat nasionalis,

religius, dan ekonomis.

3. Indische Partij.

Indische Partij didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 .

Pendirinya adalah dr. E.F.E Douwes Dekker, dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar

Dewantara.

IP bertujuan mempersatukan bangsa Indonesia untuk mencapai

kemerdekaan. Tokoh-tokoh IP menyebarluaskan tujuannya melalui surat kabar.

Dalam waktu singkat IP mempunyai banyak anggota. Cabang-cabangnya tersebar di

seluruh Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda menganggap organisasi ini

membahayakan kedudukannya. Pada bulan Maret 1913 Pemerintah Hindia Belanda

melarang kegitan IP. Pada bulan Agustus tahun yang sama para pemimpin IP dijatuhi

hukuman pengasingan.

4. Partai Nasional Indonesia.

Pada tanggal 4 Juli 1927 para pengurus Algemeene Studie Club

(Kelompok Belajar Umum) di Bandung mendirikan perkumpulan baru

yang dinamakan Perserikatan Nasional Indonesia. Mereka adalah Ir. Soekarno,

Mr. Sartono, dr. Samsi, Mr. Iskaq Cokrohadisuryo, Mr. Budiarto, Mr. Ali

Sastroamijoyo, Mr. Sunario, dan Ir. Anwari. Perkumpulan ini kemudian berganti

nama menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI), dll.

C. Usaha Mempersatukan Partai-Partai.

Di Indonesia terdapat berbagai pergerakan yang terpisah-pisah satu sama

lain. Keadaan ini kurang menguntungkan bagi perjuangan bangsa Indonesia untuk

menuju Indonesia merdeka. Beberapa tokok pergerakan segera menyadari keadaan

ini. Mereka berusaha mempersatukan organisasi-organisasi pergerakan yang ada pada

waktu itu.

1. Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).

Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia

(PPPKI) didirikan pada tanggal 17 Desember 1927. Anggopta PPPKI terdiri atas

Partai Nasional Indonesia, Partai Serikat Islam, Budi Utomo, Pasundan, Sumatranen

Bond, Kaum Betawi, dan Indonesische Studie Club. Tujuan PPPKI adalah :

a. Menyamakan arah aksi kebangsaan serta memperkuat dan

memperbaiki organisasi dengan melakukan kerjasama diantara

anggota-anggotanya,

b. Menghindarkan perselisihan diantara para anggotanya yang dapat

memperlemah aksi kebangsaan.

Pengurus PPPKI disebut Majelis Pertimbangan yang terdiri atas ketua,

penulis, bendahara, dan wakil-wakil dari partai-partai yang tergabung didalamnya.

2. Gabungan Politik Indonesia (GAPI).

GAPI adalah organisasi kerja sama antara partai-partai politik di

Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 21 Mei 1939. GAPI berdiri atas

prakarsa Muhammad Husni Thamrin. Anggota GAPI adalah Parindra,

Pasundan,Gerindo, Persatuan Minahasa, PSII, PII, dan Perhimpunan Politik Katolik

Indonesia. GAPI membentuk pengurus yang disebut Secretariat Tetap. Pengurus

Sekretariat Tetap dijabat oleh Abikusno Cokrosuyoso dari PSII 9Penulis Umum ),

Muhammad Husni Thamrin dari Parindra (bendahara), dan Mr. Amir Syarifuddin dari

Gerindo (pembantu penulis).

GAPI beberapa kali mengadakan kongres. Pada Kongres Rakyat Indonesia

yang diselenggarakan pada tanggal 23-25 Desember 1939 dihasilkan beberapa

keputusan sebagai berikut :

a. Menuntut Indonesia berparlemen. Tuntutan ini dilakukan sebagai reaksi

atas ditolaknya Petisi Sutarjo dalam Volskraad sehingga Volskraad

dianggap bukan parlemen.

b. Diakuinya Merah Putih sebagai bendera persatuan, Indonesia Raya

sebagai lagu persatuan, dan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

D. Pergerakan Kaum Wanita.

Pada awalnya pergerakan wanita Indonesia dilakukan oleh perorangan.

Pelopor pergerakan wanita pada masa itu adalah R.A Kartini dan R. Dewi Sartika .

Keduanya ingin mengangkat derajat kaum wanita melalui pendidikan.

Perhatian yang besar dari R.A Kartini dan R. Dewi Sartika terhadap kaum

wanita telah mengilhami pergerakan kaum wanita untuk membentuk organisasi. Pada

awalnya tujuan organisasi perempuan itu untuk memperbaiki kedudukan sosialnya.

Namun, dalam perkembangannya organisasi itu juga berwawasan kebangsaan.

1. Kongres I Perempuan Indonesia.

Pada tanggal 22 – 25 Desember 1928 beberapa perkumpulan perkumpulan

wanita Indonesia mengadakan Kongres Perempuan Indonesia. Tujuan kongres adalah

mempersatukan cita-cita dan usaha untuk memajukan wanita Indonesia. Dalam

kongres tersebut antara lain diputuskan mendirikan gabungan perkumpulan wanita

yang bernama Perserikatan Perempuan Indonesia (PPI).

2. Istri Sedar (IS).

Pada tangga 22 Maret 1930 di Bandung didirikan perkumpulan Istri

Sedar. Pendirinya adalah Nona Suwarni Joyoseputro. Tujuannya menuju pada

kesadaran wanita Indonesia dan derajat hidup Indonesia untuk mempercepat dan

menyempurnakan Indonesia merdeka. Meskipun bukan merupakan organisasi politik,

tetapi dalam kampanyenya Istri Sedar sering menyarakan sikap antipenjajah. Oleh

sebab itu, organisasi ini mendapat pengawasan dari Pemerintah Hindia Belanda.

E. Sumpah Pemuda

1. Pergerakan Pemuda Berdasarkan Kedaerahan

para pemuda tidak tinggal diam melihat penderitaan yang dialami

bangsanya. Mereka segera mendirikan perkumpulan-perkumpulan kepemudaan.

Mula-mula perkumpulan itu bersifat kedaerahan. Akhirnya, perkumpulanperkumpulan

tersebut menjadi bersifat nasional. Perkumpulan- perkumpulan

kepemudaan yang bersifat kedaerahan antara lain :

a. Tri Koro Darmo

Tri Koro Darmo didirikan pada tanggal 7 maret 1915 di gedung Kebangkitan

Nasional, Jakarta. Tri Koro Darmo artinya Tiga Tujuan Mulia. Tri Koro Darmo

didirikan oleh dr. Satiman Wiryosanjoyo (ketua), Wongsonegoro (wakil ketua), dan

Sutomo (sekretaris). Sebagian beasar anggotannya adalah murid-murid sekolah

menengah asal Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada kongres I yang diselenggarakan

di Solo pada tanggal 12 Juni 1918, nama Tri Koro Darmo diubah menjadi Jong

Javanen Bond (Jong Java).

b. Jong Minahasa

Perkumpulan ini didirikanpada tanggal 6 Januari 1918. tujuannya adalah

mempererat rasa persatuan sesama pemuda yang berasal dari Minahasa dan

memajukan kebudayaan daerah Minahasa. Tokoh-tokohnya antara lain : T.A.

Kandou, J.S. Warouw, L. Palar, dan R.C.L Senduk.

2. Pergerakan Pemuda dalam Bentuk Kelompok Belajar

a. Indonesiche Studie Club (ISC)

Didirikan di Surabaya pada tanggal 11 Juni 1924. pendirinya adalah dr. Sutomo.

Tujuan ISC adalah memberi semangat kaum terpelajar agar memiliki kesadaran

terhadap masyarakat, memperdalam pengetahuan politik, serta mendiskusikan

masalah-masalah pelajaran dan perkembangn sosial politik Indonesia. ISC kemudian

menjadi Partai Persatuan Bangsa Indonesia.

b. Algemeene Studie Club (ASC)

Didirikan di Bandung oleh Ir. Soekarno dan Ir. Anwari. Tujuannya sama dengan

ISC. Asas perjuangannya adalah nonkooperasi. ASC kemudian menjadi Partai

Nasional Indonesia.

3. Pergerakan Pemuda Berdasarkan Kebangsaan dan Keagamaan

a. Perhimpunan Indonesia (PI)

Didirikan di Belanda pada tahun 1908. Mula-mula bernama Indonesiche

Vereeniging, pada tahun 1925 diubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia.

Pada tahun 1927 pemerintah Belanda menahan para pengurus PI antara lain : Moh.

Hatta, Nazir Datuk Pamuncak, A. M. Joyodiningrat, dan Ali Sastroamijoyo. Mereka

kemudian diadili di pengadialan Den Haag, Belanda.

b. Jong Islamienten Bond

Perkumpulan ini didirikan pada tanggal 1 Januari 1926 oleh anggotanya yang

keluar dari Jong Java. Tokoh-tokohnya antara lain : R. Sam Haji Agus Salim, Moh.

Rum, Wiwoho, Hasim, Sadewo, M. Juari, dan Kasman Singodimejo.

MAKALAH KEWIRAAN (NEGARA DAN KONSTITUSI)

In Latahzan on 18/02/2011 at 1:25 pm

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat kahadirat-Nyalah sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas makalah Kewiraan mengenai Negara dan Konstitusi dengan baik dan tepat waktu.

Dalam pembuatan makalah ini tentunya tidak mungkin dapat terselesaikan dengan sempurna tanpa bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada:

  1. DRA. Wingkolatin, M.Si yang banyak memberikan masukan hingga terselesaikannya makalah ini dengan baik.
  2. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan 2009 yang telah banyak membantu penyusun dalam mendapatkan bahan.
  3. Kedua orang tua yang telah memberikan bantuan baik materi maupun doa sehingga penyusun dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik.

Penyusun berharap kepada pembaca yang budiman untuk memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan makalah Kewiraan mengenai Negara dan Konstitusi  ini. Akhirnya semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penyusun maupun pihak lain yang membacanya.

Samarinda, 16 Februari 2010

Penyusun

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR… ……………………………………………………………..           i

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………           ii

BAB .I               PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang   ……………………………………………………………..            ………            1
  2. Rumusan Masalah  ………… ……………………………….. ………            2
  3. Tujuan Penulisan  ……………………………………………………              3
  4. Manfaat Penulisan  …………………………………………………..             3

BAB.II              PEMBAHASAN

  1. Pengertian Negara ……………………………………………………………………..                        4
  2. Pengertian Konstitusi…………………………………………………                        7
  3. Hubungan Negara Dan Konstitusi ……………………………………………….                        14
  4. Pancasila Dan Konstitusi Di Indonesia………………………………             14
  5. Penyelesaian Kasus Ambalat Antara Pemerintah Indonesia Dan Malysia……………………………………………………………….             16

BAB. III            PENUTUP

  1. A. Kesimpulan……………………………………………………………            31
  2. B. Saran……………………………………………………………………           33

DAFTAR PUSAKA……………………………………………………………………          34

ii

MAKALAH

KEWIRAAN

(NEGARA DAN KONSTITUSI)

DI SUSUN OLEH:

Jumardi

Lina Dwi Widiastuti

Lesdianto

Linda Suwarni

Lazarus Lasah

Mahesa Nur Iman R

Mikhael Daniel

Meidi Hendrawan

(Pendidikan Kewarnegaraan Reguler)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARNEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN

2010

BAB I

PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Reformasi menuntut dilakukannya amandemen atau mengubah UUD 1945 karena yang menjadi causa prima penyebab tragedi nasional mulai dari gagalnya suksesi kepemimpinan yang berlanjut kepada krisis sosial-politik, bobroknya managemen negara yang mereproduksi KKN, hancurnya nilai-nilai rasa keadilan rakyat dan tidak adanya kepastian hukum akibat telah dikooptasi kekuasaan adalah UUD Republik Indonesia 1945. Itu terjadi karena fundamen ketatanegaraan yang dibangun dalam UUD 1945 bukanlah bangunan yang demokratis yang secara jelas dan tegas diatur dalam pasal-pasal dan juga terlalu menyerahkan sepenuhnya jalannya proses pemerintahan kepada penyelenggara negara. Akibatnya dalam penerapannya kemudian bergantung pada penafsiran siapa yang berkuasalah yang lebih banyak untuk legitimasi dan kepentingan kekuasaannya. Dari dua kali kepemimpinan nasional rezim orde lama (1959 – 1966) dan orde baru (1966 – 1998) telah membuktikan hal itu, sehingga siapapun yang berkuasa dengan masih menggunakan UUD yang all size itu akan berperilaku sama dengan penguasa sebelumnya.

Keberadaan UUD 1945 yang selama ini disakralkan, dan tidak boleh diubah kini telah mengalami beberapa perubahan. Tuntutan perubahan terhadap UUD 1945 itu pada hakekatnya merupakan tuntutan bagi adanya penataan ulang terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau dengan kata lain sebagai upaya memulai “kontrak sosial” baru antara warga negara dengan negara menuju apa yang dicita-citakan bersama yang dituangkan dalam sebuah peraturan dasar (konstitusi). Perubahan konstitusi ini menginginkan pula adanya perubahan sistem dan kondisi negara yang otoritarian menuju kearah sistem yang demokratis dengan relasi lembaga negara yang seimbang. Dengan demikian perubahan konstititusi menjadi suatu agenda yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menjadi suatu keharusan dan amat menentukan bagi jalannya demokratisasi suatu bangsa.

Realitas yang berkembang kemudian memang telah menunjukkan adanya komitmen bersama dalam setiap elemen masyarakat untuk mengamandemen UUD 1945. Bagaimana cara mewujudkan komitmen itu dan siapa yang berwenang melakukannya serta dalam situasi seperti apa perubahan itu terjadi, menjadikan suatu bagian yang menarik dan terpenting dari proses perubahan konstitusi itu. Karena dari sini akan dapat terlihat apakah hasil dicapai telah merepresentasikan kehendak warga masyarakat, dan apakah telah menentukan bagi pembentukan wajah Indonesia kedepan. Wajah Indonesia yang demokratis dan pluralistis, sesuai dengan nilai keadilan sosial, kesejahteraan rakyat dan kemanusiaan.

Dengan melihat kembali dari hasil-hasil perubahan itu, kita akan dapat dinilai apakah rumusan-rumusan perubahan yang dihasilkan memang dapat dikatakan lebih baik dan sempurna. Dalam artian, sampai sejauh mana rumusan perubahan itu telah mencerminkan kehendak bersama. Perubahan yang menjadi kerangka dasar dan sangat berarti bagi perubahan-perubahan selanjutnya. Sebab dapat dikatakan konstitusi menjadi monumen sukses atas keberhasilan sebuah perubahan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah-masalah yang akan dibahas pada penulisan kali ini. Masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a)         Apakah pengertian negara itu?

b)        Apakah pengertian konstitusi itu?

c)         Mengetahui elemen-elemen yang membentuk suatu Negara!

d)        Bagaimanakah hubungan antara negara dan konstitusi?

e)         Bagaimana keberadaan Pancasila dan konstitusi di Indonesia?

f)         Penyelesaian kasus Ambalat antara Pemerintah Malysia dan Indonesia!

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

a)         Untuk mengetahui pengertian dari negara.

b)        Untuk mengetahui pengertian dari konstitusi.

c)         Untuk mengetahui hubungan antara negara dan konstitusi.

d)        Untuk mengetahui keberadaan Pancasila dan konstitusi di Indonesia.

e)        Untuk mengetahui Permasalahan Kasus Ambalat antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia.

D. MANFAAT PENULISAN

Manfaat yang diperoleh dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

a)         Menambah pengetahuan kita tentang pengertian suatu negara.

b)        Menambah wawasan kita tentang pengertian konstitusi.

c)         Kita menjadi tahu bagaimana hubungan antara negara dan konstitusi.

d)        Kita tahu keberadaan Pancasila dan konstitusi di negara kita.
BAB II
PEMBAHASAN

A.  PENGERTIAN NEGARA

  1. George Gelinek

Negara adalah organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berkediaman dalam wilayah tertentu.

  1. Kranenburg

Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsa sendiri.

  1. Roger F Soultau

Negara adalah alat (agency) atau wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama nasyarakat

  1. Carl Schmitt

Negara adalah sebagai suatu ikatan dari manusia yang mengorganisasi dirinya dalam wilayah tertentu.

Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu dengan mengakui adanaya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Organisasi negara dalam suatu wilayah bukanlah satu-satunya organisasi, ada organisasi-organisasi lain (keagamaan, kepartaian, kemasyarakatan dan organisasi lainnya yang masing-masing memiliki kepribadian yang lepas dari masalah kenegaraan). Secara umum negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk turut campur dalam banyak hal dalam bidang organisasi-organisasi lainnya.

Terdapat beberapa elemen yang berperan dalam membentuk suatu negara. Elemen-elemen tersebut adalah:

  1. Masyarakat

Masyarakat merupakan unsur terpenring dalam tatanan suatu negara. Masyarakat atau rakyat merupakan suatu individu yang berkepentingan dalam suksesna suatu tatanan dalam pemerintahan. Pentingnya unsur rakyat dalam suatu negara tidak hanya diperlukan dalam ilmu kenegaraan (staatsleer) tetapi perlu juga perlu melahirkan apa yang disebut ilmu kemasyarakatan (sosiologi) suatu ilmu pengetahuan baru yang khusus menyelidiki, mempelajari hidup kemasyarakatan. Sosiologi merupakan ilmu penolong bagi ilmu hukum tata negara.

  1. Wilayah (teritorial)

Suatu negara tidak dapat berdiri tanpa adanya suatu wilayah. Disamping pentingnya unsur wilayah dengan batas-batas yang jelas, penting pula keadaan khusus wilayah yang bersangkutan, artinya apakah layak suatu wilayah itu masuk suatu negara tertentu atau sebaliknya dipecah menjadi wilayah berbagai negara. Apabila mengeluarkan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya hanya berlaku bagi orang-orang yang berada di wilayahnya sendiri. Orang akan segera sadar berada dalam suatu negara tertentu apabila melampaui batas-batas wilayahnya setelah berhadapan dengan aparat (imigrasi negara) untuk memenuhi berbagai kewajiban yang ditentukan.

Paul Renan (Perancis) menyatakan satu-satunya ukuran bagi suatu masyarakat untuk menjadi suatu negara ialah keinginan bersatu (le desir de’etre ansemble). Pada sisi lain Otto Bauer menyatakan, ukuran itu lebih diletakkan pada keadaan khusus dari wilayah suatu negara.

  1. Pemerintahan

Ciri khusus dari pemerintahan dalam negara adalah pemerintahan memiliki kekuasaan atas semua anggota masyarakat yang merupakan penduduk suatu negara dan berada dalam wilayah negara.

Negara untuk dapat menjalankan pemerintahannya harus mempunyai kedulatan atau kekuasaan. Kedauatan adalah kekuasaan penuh untuk mengatur rakyat tanpa dicampuri/pengaruh dari bangsa asing/pemerintah negara lain.

Kedaulatan Negara adalah Kekuasaan tertinggi berada pada negara, Kedaulatan negara ini diperoleh dari teori kedaulatan ketuhanan, kedaulatan rakyat, kedaulatan negara dan kedaulatan hukum.

Negara pada pokoknya mempunyai tujuan :

a.memperluas kekuasaan,

b. menyelenggarakan ketertiban umum dan

c.mencapai kesejahtreraan umum.

Ada empat macam teori mengenai suatu kedaulatan, yaitu teori kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat.

  1. Teori kedaulatan Tuhan (Gods souvereiniteit)

Teori kedaulatan Tuhan (Gods souvereiniteit) meyatakan atau menganggap kekuasaan pemerintah suatu negara diberikan oleh Tuhan. Misalnya kerajaan Belanda, Raja atau ratu secara resmi menamakan dirinya Raja atas kehendak Tuhan “bij de Gratie Gods”, atau Ethiopia (Raja Haile Selasi) dinamakan “Singa Penakluk dari suku Yuda yang terpilih Tuhan menjadi Raja di Ethiopia”.

  1. Teori kedaulatan Negara (Staats souvereiniteit)

Teori kedaulatan Negara (Staats souvereiniteit)menganggap sebagai suatu axioma yang tidak dapat dibantah, artinya dalam suatu wilayah negara, negaralah yang berdaulat. Inilah inti pokok dari semua kekuasaan yang ada dalam wilayah suatu negara.

Otto Mayer (dalam buku Deutsches Verwaltungsrecht) menyatakan “kemauan negara adalah memiliki kekuasaan kekerasan menurut kehendak alam”. Sementara itu Jellinek dalam buku Algemeine Staatslehre menyatakan kedaulatan negara sebagai pokok pangkal kekuasaan yang tidak diperoleh dari siapapun. Pemerintah adalah “alat negara”.

  1. Teori kedaulatan hukum (Rechts souvereiniteit)

Teori kedaulatan hukum (Rechts souvereiniteit) menyatakan semua kekuasaan dalam negara berdasar atas hukum. Pelopor teori ini adalah H. Krabbe dalam buku Die Moderne Staats Idee.

  1. Teori Kedaulatan Rakyat (Volks aouvereiniteit),

Teori Kedaulatan Rakyat (Volks aouvereiniteit), semua kekuasaan dalam suatu negara didasarkan pada kekuasaan rakyat (bersama). J.J. Rousseau (Perancis) menyatakan apa yang dikenal dengan “kontrak sosial”, suatu perjanjian antara seluruh rakyat yang menyetujui Pemerintah mempunyai kekuasaan dalam suatu negara.

Di dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan, 3 unsur negara menjadi 4 bahkan 5 yaitu rakyat, wilayah, pemerintahan, UUD (Konstitusi) dan pengakuan Internasional (secara de facto maupun de jure).
B. PENGERTIAN KONSTITUSI

1. Konstitusi dalam pengertian luas adalah keseluruhan dari ketentuan ketentuan dasar atau hukum dasar.

2. Konstitusi dalam pengertian sempit berarti piagam dasar atau undang undang dasar (Loi constitutionallle) ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan dasar negara.

3. EC Wade

Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut.

  1. Herman Heller

Menamakan undang-undang dasar sebagai riwayat hidup suatu hubungan kekuasaan.

  1. Lasalle

Pengertian konstitusi adalah Kekuasaan antara kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat (faktor kekuatan riil : presiden, TNI, Partai; buruh, tani dsb).

Kata “Konstitusi” berarti “pembentukan”, berasal dari kata kerja yaitu “constituer” (Perancis) atau membentuk. Yang dibentuk adalah negara, dengan demikian konstitusi mengandung makna awal (permulaan) dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Belanda menggunakan istilah “Grondwet” yaitu berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar (grond) dari segala hukum. Indonesia menggunakan istilah Grondwet menjadi Undang-undang Dasar.

Menurut Brian Thompson, secara sederhana pertanyaan: what is a constitution dapat dijawab bahwa “…a constitution is a document which contains the rules for the the operation of an organization” Organisasi dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya. Negara sebagai salah satu bentuk organisasi, pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Dahulu konstitusi digunakan sebagai penunjuk hukum penting biasanya dikeluarkan oleh kaisar atau raja dan digunakan secara luas dalam hukum kanon untuk menandakan keputusan subsitusi tertentu terutama dari Paus.
Konstitusi pada umumnya bersifat kondifaksi yaitu sebuah dokumen yang berisian aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara, namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis (formal). Namun menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distibusi maupun alokasi Konstitusi bagi organisasi pemerintahan negara yang dimaksud terdapat beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, terdapat konstitusi politik atau hukum akan tetapi mengandung pula arti konstitusi ekonomi.

Konstitusi memuat aturan-aturan pokok (fundamental) yang menopang berdirinya suatu negara. Terdapat dua jenis kontitusi, yaitu konstitusi tertulis (Written Constitution) dan konstitusi tidak tertulis (Unwritten Constitution). Ini diartikan seperti halnya “Hukum Tertulis” (geschreven Recht) yang termuat dalam undang-undang dan “Hukum Tidak Tertulis” (ongeschreven recht) yang berdasar adat kebiasaan. Dalam karangan “Constitution of Nations”, Amos J. Peaslee menyatakan hampir semua negara di dunia mempunyai konstitusi tertulis, kecuali Inggris dan Kanada.

Di beberapa negara terdapat dokumen yang menyerupai konstitusi, namun oleh negara tersebut tidak disebut sebagai konstitusi. Dalam buku yang berjudul The Law and The Constitution, Ivor Jenning menyebutkan di dalam dokumen konstitusi tertulis yang dianut oleh negara-negara tertentu mengatur tentang:

  1. Adanya wewenang dan tata cara bekerja suatu lembaga kenegaraan.

2. Adanya ketentuan hak asasi yang dimiliki oleh warga negara yang diakui dan dilindungi oleh pemerintah.

Tidak semua lembaga-lembaga pemerintahan dapat diatur dalam poin 1 dan tidak semua hak-hak warga negara diatur dalam poin 2. Seperti halnya di negara Inggris. Dokumen-dokumen yang tertulis hanya mengatur beberapa lembaga negara dan beberapa hak asasi yang dimiliki oleh rakyat, satu dokumen dengan dokumen lainya tidak sama.

Ada konstitusi yang materi muatannya sangat panjang dan sangat pendek. Konstitusi yang terpanjang adalah India dengan 394 pasal. Kemudian Amerika Latin seperti uruguay 332 pasal, Nicaragua 328 pasal, Cuba 286 pasal, Panama 271 pasal, Peru 236 pasal, Brazil dan Columbia 218 pasal, selanjutnya di Asia, Burma 234 pasal, di Eropa, belanda 210 pasal.

Konstitusi terpendek adalah Spanyol dengan 36 pasal, Indonesia 37 pasal, Laos 44 pasal, Guatemala 45 pasal, Nepal 46 pasal, Ethiopia 55 pasal, Ceylon 91 pasal dan Finlandia 95 pasal.

  1. 1. Tujuan Dari Konstitusi

Pada umumnya hukum bertujuan untuk mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar, akan lebih jelas dapat dikemukakan tujuan konstitusi itu sendiri.

Konstitusi juga memiliki tujuan yang hampir sama deengan hukum, namun tujuan dari konstitusi lebih terkait dengan:

1. Berbagai lembaga-lembaga kenegaraan dengan wewenang dan tugasnya masing-masing.

2. Hubungan antar lembaga Negara

3. Hubungan antar lembaga negara(pemerintah) dengan warga Negara (rakyat).

4. Adanya jaminan atas hak asasi manusia

5. Hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan jaman.

Semakin banyak pasal-pasal yang terdapat di dalam suatu konstitusi tidak menjamin bahwa konstitusi tersebut baik. Di dalam prakteknya, banyak negara yang memiliki lembaga-lembaga yang tidak tercantum di dalam konstitusi namun memiliki peranan yang tidak kalah penting dengan lembaga-lembaga yang terdapat di dalam konstitusi. Bahkan terdapat hak-hak asasi manusia yang diatur diluar konstitusi mendapat perlindungan lebih baik dibandingkan dengan yang diatur di dalam konstitusi.

Dengan demikian banyak negara yang memiliki aturan-aturan tertulis di luar konstitusi yang memiliki kekuatan yang sama denga pasal-pasal yang terdapat pada konstitusi.

Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. Walton H. Hamilton menyatakan “Constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order. Untuk tujuan to keep a government in order itu diperlukan pengaturan yang sede-mikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekua-saan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia.

  1. 2. Klasifikasi Konstitusi

Hampir semua negara memiliki kostitusi, namun antara negara satu dengan negara lainya tentu memiliki perbeadaan dan persamaan. Dengan demikian akan sampai pada klasifikasi dari konstitusi yang berlaku di semua negara. Para ahli hukum tata negara atau hukum konstitusi kemudian mengadakan klasifikasi berdasarkan cara pandang mereka sendiri, antara lain K.C. Wheare, C.F. Strong, James Bryce dan lain-lainnya.

Dalam buku K.C. Wheare “Modern Constitution” (1975) mengklasifikasi konstitusi sebagai berikut:

a)        Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis (written constitution and unwritten constitution)

b)        Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (flexible and rigid constitution).

Konstitusi fleksibelitas merupakan konstitusi yang memiliki ciri-ciri pokok:

1. Sifat elastis, artinya dapat disesuaikan dengan mudah .

2. Dinyatakan dan dilakukan perubahan adalah mudah seperti mengubah     undang-undang.

c). Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi      (Supremeand not supreme constitution).

Konstitusi derajat tinggi, konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara (tingkatan peraturan perundang-undangan).

Konstitusi tidak derajat tinggi adalah konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan seperti yang pertama.

d) Konstitusi Negara Serikat dan Negara Kesatuan (Federal and Unitary Constitution)

Bentuk negara akan sangat menentukan konstitusi negara yang bersangkutan. Dalam suatu negara serikat terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah federal (Pusat) dengan negara-negara bagian. Hal itu diatur di dalam konstitusinya. Pembagian kekuasaan seperti itu tidak diatur dalam konstitusi negara kesatuan, karena pada dasarnya semua kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat.

e)      Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan.

Parlementer (President Executive and Parliamentary Executive Constitution).

Dalam sistem pemerintahan presidensial (strong) terdapat ciri-ciri antara lain:

1. Presiden memiliki kekuasaan nominal sebagai kepala negara, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan.

2. Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih.

3. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan pemilihan umum.

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai constituent power yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi. Constituent power mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi. Pengertian constituent power berkaitan pula dengan pengertian hirarki hukum (hierarchy of law). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut.

Dengan ciri-ciri konstitusi yang disebutkan oleh Wheare ” Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer (President Executive and Parliamentary Executive Constitution)”, oleh Sri Soemantri, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) tidak termasuk kedalam golongan konstitusi Pemerintahan Presidensial maupun pemerintahan Parlementer . Hal ini dikarenakan di dalam tubuh UUD 45 mengndung ciri-ciri pemerintahan presidensial dan ciri-ciri pemerintahan parlementer. Oleh sebab itu menurut Sri Soemantri di Indonesia menganut sistem konstitusi campuran.

  1. 3. Menilai konstitusi

1.  Konstitusi bernilai normatif, berarti secara hukum dia-kui dan dilaksanakan secara murni dan konsekwen.

2. Konstitusi bernilai nominal, secara hukum konstitusi diakui kedudukannya sebagai konstitusi negara.

3. Konstitusi bernilai simpati, secara yuridis diakui dan tidak operasional. Konstitusi ini dikesampingkan oleh kebijakan lain.
4. Fungsi Konstitusi

  1. menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu fungsi konstitusionalisme;
  2. memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah;
  3. sebagai instrumnen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki) kepada organ-organ kekuasaan negara;

5. Sifat Konstitusi

1. Formil dan materiil; Formil berarti tertulis. Materiil dilihat dari segi isinya berisikan hal-hal bersifat dasar pokok bagi rakyat dan negara. (sama dengan konstitusi dalam arti relatif).

2. Flexibel dan rigid, Kalau rigid berarti kaku suliot untuk mengadakan perubahan sebagaimana disebutkan oleh KC Wheare Menurut James Bryce, ciri flexibel :

a. Elastis.

b. Diumumkan dan diubah sama dengan undang-undang.

3. Tertulis dan tidak tertulis

6. Cara Perubahan Konstitusi

1. Oleh rakyat melalui referendum

2. Oleh sejumlah negara bagian

3. Dengan konvensi ketatanegaraan.

  1. C. HUBUNGAN NEGARA DENGAN KONSTITUSI

Berhubungan sangat erat, konstitusi lahir merupakan usaha untuk melaksanakan dasar negara. Dasar negara memuat norma-norma ideal, yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal oleh UUD (Konstitusi) Merupakan satu kesatuan utuh, dimana dalam Pembukaan UUD 45 tercantum dasar negara Pancasila, melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara.

D. PANCASILA DAN KONSTITUSI DI INDONESIA

Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila merupakan filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa. Pada masa lalu timbul suatu permasalahan yang mengakibatkan Pancasila sebagai alat yang digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi idiologi tertutup. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa pancasila berada di atas dan diluar konstitusi. Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) dengan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (stufentheorie). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiaky disebut dengan theorie von stufenufbau der rechtsordnung.

Susunan norma menurut teori tersebut adalah:

1. Norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm);

2. Aturan dasar negara (staatsgrundgesetz);

3. Undang-undang formal (formell gesetz); dan

4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (verordnung en autonome satzung).

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (staatsverfassung) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu Staatsfundamentalnorm adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. Staatsfundamentalnorm ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.

Berdasarkan teori Nawiaky tersebut, A. Hamid S. Attamimi memban-dingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:

1) Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).

2) Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.

3) Formell gesetz: Undang-Undang.

4) Verordnung en Autonome Satzung: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Penempatan pancasila sebagai suatu Staatsfundamentalnorm di kemukakan pertama kali oleh Notonagoro. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaanya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.

Dengan menempatkan pancasila sebagi Staatsfundamentalnorm, maka kedudukan pancasila berada di atas undang-undang dasar. Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, karena berada di atas konstitusi.

Yang menjadi pertanyaan mendasar sekarang adalah, apakah pancasila merupakan staatsfundamentalnorm atau merupakan bagian dari konstitusi?

Dalam pidatonya, Soekarno menyebutkan dasar negara sebagai Philosofische grondslag sebagai fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya yang diatasnya akan didirikan bangunan negara Indonesia. Soekarno juga menyebutnya dengan istilah Weltanschauung atau pandangan hidup. Pancasila adalah lima dasar atau lima asas.

Jika masalah dasar negara disebutkan oleh Soekarno sebagai Philosofische grondslag ataupun Weltanschauung, maka hasil dari persidangan-persidangan tersebut, yaitu Piagam Jakarta yang selanjutnya menjadi dan disebut dengan Pembukaan UUD 1945, yang merupakan Philosofische grondslag dan Weltanschauung bangsa Indonesia. Seluruh nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara Indonesia, termasuk di dalamnya Pancasila.

E. PENYELESAIAN KASUS AMBALAT ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DAN MALAYSIA

Hubungan dua bangsa serumpun Indonesia-Malaysia kini tengah mencapai titik paling kritis. Sejak Petronas, perusahaan minyak milik Malaysia, memberikan konsesi pengeboran minyak di lepas pantai Sulawesi yaitu di Blok Ambalat kepada Shell (perusahaan milik Inggris dan Belanda), hubungan kedua negara tetangga tersebut mengalami ketegangan yang mencemaskan. sudah beberapa kali kapal-kapal perang RI dan Malaysia berhadap-hadapan, nyaris baku tembak. Untung keduanya masih menahan diri. Seandainya salah satu pihak menembak, niscaya perang terbuka akan meletus. Jika sudah demikian, hubungan RI-Malaysia pun akan makin tegang dan menyeret konflik yang lebih luas.Yang menjadi pertanyaan kita: kenapa Malaysia punya sikap senekat itu tanpa mengindahkan tatakrama hubungan antarnegara ASEAN? Pertanyaan itu agaknya tak mudah dijawab. Banyak hal yang menyebabkan kenapa negeri jiran itu tiba-tiba berambisi menduduki Ambalat. Salah satunya, karena di Blok Ambalat terkandung minyak dan gas bumi yang nilainya amat besar, mencapai miliaran dolar. Tapi ada alasan lain yang tampaknya menjadi pertimbangan dalam pendudukan Ambalat: Indonesia tengah mengalami krisis kepercayaan, korupsi, dan pengikisan dari dalam sehingga posisi Indonesia jika berkonflik dengan Malaysia niscaya kalah! Malaysia secara geografis dan populasi memang kecil, bukan tandingan Indonesia. Tapi dilihat secara militer khususnya jumlah peralatan militer canggih Malaysia unggul dibanding Indonesia. Malaysia punya uang, tak punya utang, dan sewaktu-waktu bisa membeli peralatan militer secara kontan. Jadi meski secara kuantitas dia kecil, tapi secara kualitas dia besar.

Kasus Ambalat secara tiba-tiba menyadarkan kita dari mabuk eforia dan terlena oleh berbagai permasalahan dalam negeri yang belum menemukan solusinya (inward looking) bahwa selain itu kita juga perlu menaruh perhatian kita terhadap masalah yang datang dari luar (outward looking). Akibat dari keterlambatan kita dalam menghadapi sesuatu akan memuat kita gelagapan dan dengan setengah sadar menghadapinya. Seperti halnya apa yang sedang hangat dewasa ini kita hadapi yaitu munculnya klaim Malaysia terhadap Blok Ambalat di Laut Sulawesi. Reaksi kita seperti orang yang dibangunkan dari tidur secara tiba-tiba –gelagapan, kita berobicara seperti setengah sadar dan dengan penuh emosional. Keluarlah kata-kata, ganyang Malaysia, serang Malaysia, hancurkan Malaysia, dan kata-kata keras lainnya. Dan secara tidak sadar pula tiba-tiba kita menyatakan bahwa kita membutuhkan TNI yang kuat agar TNI memberikan pukulan yang mematikan, agar TNI tidak ragu-ragu menghajar Malaysia, dan sebagainya.Demikian juga sebenarnya dalam menghadapi kasus Ambalat ini. Jelas bahwa kita wajib mempertahankan kedaulatan dan integritas tanah air kita, tidak sejengkal pun boleh jatuh ke tangan asing. Namun kebijaksanaan dan tindakan kita tetap harus rasional, proporsional, profesional, dan penuh kearifan. Sebelum menggunakan jalan kekerasan atau kekuatan militer (forcible means) sebagai jalan terakhir, sebaiknya tempuh dulu cara-cara damai atau diplomasi (peaceful means).Penyelesaian secara politis dengan mendahulukan perundingan melalui saluran-saluran diplomatisakan lebih baik. Memang jalan ini memerlukan kesabaran dan waktu, namun hasilnya akan jauh lebih baik bagi semua pihak ketimbang melalui jalan perang.

Meskipun peristiwanya sudah berlangsung tiga tahun yang lalu, namun kasus Ambalat nampaknya belum terselesaikan hingga sekarang. Sudah tiga tahun dilakukan negosiasi, namun belum terdengar kabar berita tentang hasilnya. Belajar dari kasus Sipadan – Ligitan yang juga dengan Malaysia, Indonesia tidak boleh terlena dengan janji serta upaya hukum dari Malaysia. Indonesia telah kalah telak pada persidangan Mahkamah Internasional di Den Haag serta kehilangan pulau Sipadan dan Ligitan. Strategi ulur waktu (buying time) untuk pengumpulan data maupun perolehan dukungan internasional oleh Malaysia seperti dilakukan dalam menggarap kasus Sipadan – Ligitan sungguh sangat jitu. Oleh karena itu seyogyanya Indonesia tidak menganggap enteng dalam kasus Ambalat ini.

1) Konsesi minyak oleh Malaysia di wilayah Indonesia

Pada 16 Februari 2005 Pemerintah Indonesia telah memprotes pemberian konsesi minyak di Ambalat, Laut Sulawesi (wilayah Indonesia) kepada Shell, perusahaan minyak Belanda oleh Pemerintah Malaysia melalui perusahaan minyak nasionalnya, Petronas. Berita tersebut diklarifikasi oleh Departemen Luar Negeri RI (Deplu) melalui siaran pers tanggal 25 Februari 2005, yang kemudian menimbulkan reaksi keras dari berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Suatu kejutan spontanitas kemudian terjadi di mana-mana. Tanpa menunggu komando, masyarakat di berbagai kota berdemonstrasi dan menghimpun sukarelawan untuk menghadapi Malaysia. Kemarahan tersebut dipicu oleh berbagai perasaan kecewa terhadap sikap Malaysia antara lain dalam masalah TKI dan terlepasnya pulau Sipadan – Ligitan dari kekuasaan RI bulan Desember 2002.

2) RI akan selesaikan dengan cara damai

Belajar dari pengalaman dan menyimak kejadian yang sebenarnya, makna konflik blok Ambalat bukankah sekedar persoalan benar-salah atau kalah-menang. Namun harus diselesaikan dengan jernih dan proporsional. Langkah Presiden SBY yang pada 8 Maret 2005 melakukan peninjauan langsung ke wilayah Ambalat yang disengketakan itu sangat tepat. Peninjauan tersebut juga melengkapi komunikasi Presiden SBY dengan Perdana Menteri Malaysia, Abdullah Badawi yang membuahkan kesamaan pendapat bahwa persengketaan di Ambalat harus dapat diatasi dengan cara damai.

3) Sebaiknya bagaimana pendirian Indonesia?

Menghadapi Malaysia, Indonesia tidak boleh lengah sedetikpun atau mundur selangkahpun. Bersamaan dengan itu harus pula dapat dibuktikan bahwa Blok Ambalat dan Ambalat Timur adalah wilayah Indonesia. Sengketa di Ambalat tidak akan terlepas dari ekses perebutan pulau Sipadan – Ligitan. Agar tidak terulang nasib kekalahan Indonesia dalam kasus Sipadan – Ligitan, maka untuk menetapkan keabsahan status kawasan Ambalat tidak diperlukan dialog basa-basi. Secara substansial, posisi Indonesia sudah cukup kuat. Namun dalam praktik harus tetap pada tingkat kewaspadaan tinggi, mengingat fakta bahwa sejujurnya Indonesia telah “kecolongan” atas lepasnya pulau Sipadan – Ligitan sebagai akibat dari suatu “kelalaian”.

Sehubungan dengan penegasan Presiden SBY bahwa konflik Ambalat diselesaikan melalui cara damai, kata kuncinya adalah bagaimana Indonesia berkemampuan dalam berdiplomasi. Faktor ini sangat penting manakala Indonesia tidak ingin mengulangi pengalaman pahit atas kekalahan dalam sengketa Sipada – Ligitan tersebut.

4) Indonesia negara kepulauan

Perlu disadari bahwa melalui suatu perjuangan panjang Indonesia telah resmi menjadi salah satu dari sedikit negara kepulauan (archipelagic state) di dunia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS (The United Nations Convention on the Law of the Sea) tahun 1982. Sebagai perwujudannya, maka dibuat UU No.6/1996 tentang Perairan Indonesia untuk menggantikan UU Prp No.4/1960. Amanat dalam UNCLOS 1982 antara lain adalah keharusan Indonesia membuat peta garis batas, yang memuat kordinat garis dasar sebagai titik ditariknya garis pangkal kepulauan Indonesia. Namun dalam UU No.6/1996 tidak memuat peta garis batas Indonesia. Kewajiban ini tidak segera dilakukan oleh Indonesia, namun justru Malaysia yang berinisiatif membangun fasilitas dan kemudian mengklaim Sipadan – Ligitan sebagai bagian dari wilayahnya. Ini hanya mungkin bisa terjadi sebagai akibat dari “kelalaian” dan terbukti, sebagaimana dikatakan oleh Malaysia, kedua pulau tersebut tidak diurus oleh Indonesia. Apa yang dilakukan Malaysia dapat diterima dan bahkan memperkuat pertimbangan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) untuk menetapkan Malaysia sebagai negara yang berhak atas pulau Sipadan dan Ligitan. Kabarnya Malaysia juga berusaha melakukan hal serupa terhadap Pulau Natuna, dengan cara membangun pulau tersebut sebagai daerah tujuan wisata.

5) Peta Malaysia tahun 1979

Taktik/strategi coba-coba yang membuat Malaysia berhasil dalam perebutan Sipadan – Ligitan sekali lagi sedang dilakukan untuk meraup Blok ND 6 (Y) dan ND 7 (Z) sebagai bagian wilayahnya. Malaysia hanya merubah sebutan tempat tersebut untuk membuat kesan beda dengan wilayah garapan Indonesia, yaitu Blok Ambalat dan Ambalat Timur. Manuver Malaysia tidak saja dengan memberikan konsesi minyak di blok tersebut kepada Shell, namun juga tindakan provokasi di batas perairan wilayah kedua negara sekaligus mengganggu pembangunan mercu suar di Karang Unarang milik Indonesia. “Keberanian” Malaysia dalam hal ini berbekal asumsi atas “rumus” yang dibuatnya sendiri dengan menarik garis pantai dari wilayah teritorial laut pulau Sipadan – Ligitan. Padahal berdasarkan UNCLOS Malaysia adalah bukan negara kepulauan dan tidak berhak menarik garis pangkal dari titik-titik terluar pulau-pulau terluar sebagaimana dimiliki negara kepulauan seperti Indonesia.

Ulah Malaysia mengklaim Sipadan – Ligitan kemudian Blok Ambalat dan East Ambalat, semata-mata berdasarkan peta 1979 yang diterbitkan secara sepihak dan sudah diprotes oleh Indonesia serta beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Adanya protes tersebut dan setelah diberlakukannya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, seharusnya Malaysia sudah tidak lagi menggunakan peta tersebut. Namun setelah berhasil merebut pulau Sipadan dan Ligitan maka Malaysia berani “mencoba” melangkah maju lagi. Target yang dituju adalah kepemilikan Blok ND 6 dan ND 7 yang kaya dengan kandungan minyak tersebut. Spekulasi Malaysia selanjutnya adalah mencari celah-celah agar Indonesia mau diajak berunding dan bilamana perlu hingga ke Mahkamah Internasional. Di Den Haag nanti, Malaysia punya “bargaining position” atas peran Shell, perusahaan minyak Belanda. Sebagai perusahaan transnasional, pasti dibalik Shell terdapat kekuatan lain yang cukup berbobot dan berpengaruh. Sedangkan Indonesia hanya sendirian dan tidak mempunyai “bargaining position” yang menjanjikan.

6) Tumpang tindih “lahan” penjualan

Indonesia sebetulnya tidak harus bersusah payah menghadapi kasus Ambalat, seandainya sejak awal secara konsisten tetap mengawasi dan mengikuti perkembangan terhadap konsesi yang telah diberikan kepada beberapa perusahaan minyak asing di Blok Ambalat dan Ambalat Timur. Di kawasan tersebut sejak tahun 1967 Indonesia telah membuka peluang bisnis kepada perusahaan minyak seperti Total Indonesie PSC, British Petroleum, Hadson Bunyu BV, ENI Bukat Ltd. dan Unocal, yang selama ini tidak ada reaksi apapun dari Malaysia. Jelasnya kegiatan Indonesia telah berlangsung jauh sebelum rekayasa Malaysia yang secara unilateral membuat peta tahun 1979.

Ada semacam kejanggalan bahwa pada tahun 1967 Pertamina memberikan konsesi minyak kepada Shell, namun oleh Shell kemudian diberikan lagi kepada perusahaan minyak ENI (Italia). Petunjuk ini perlu untuk diketahui, mengingat ada nuansa kesamaan dengan pemberian konsesi minyak oleh Petronas kepada Shell yang sekarang sedang diributkan itu. Pada saat ini Blok Ambalat dikelola ENI sejak tahun 1999 dan East Ambalat oleh Unocal (AS) tahun 2004 (Desember). Timbul pertanyaan, mengapa sampai terjadi tumpang tindih bahwa Malaysia dapat “menjual” asset negara lain yang adalah sebagai pemilik yang sah? Lagipula yang menjadi obyek masih sedang aktif dikelola. Sekali lagi Indonesia telah “kecolongan” akibat “kelalaian” juga.

7) Memenangkan perundingan

Dari catatan tersebut di atas, inti persoalan timbulnya konflik adalah akibat akal-akalan Malaysia yang bersikukuh dengan peta tahun 1979 dan berbuntut perolehan hak atas Sipadan – Ligitan. Malaysia juga tidak jujur dalam memaknai secara utuh Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 yang juga telah ikut ditandatanganinya.

Menanggapi protes Indonesia, Malaysia menjawab (25 Februari 2005) bahwa yang sedang disengketakan itu adalah perairan Malaysia. Meskipun menyatakan ingin menghindarkan konfrontasi dengan Indonesia, namun dalam berbagai kesempatan Menlu Malaysia, Syed Hamid Albar mengatakan bahwa Malaysia tidak akan berkompromi soal kepentingan teritorial dan kedaulatan.

Posisi Malaysia cukup jelas, yaitu tidak konfrontasi dengan Indonesia namun mengajak berunding dan harus melindungi keutuhan teritorial. Sedangkan Indonesia berkewajiban untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tibalah saatnya sekarang kedua negara bertetangga dan serumpun ini saling berhadapan untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya. Perhitungan Malaysia tentu merujuk pengalaman masa lalunya untuk kembali memenangkan perundingan dengan Indonesia. Mengantisipasi bilamana terjadi perundingan, diperkirakan akan terdapat tiga kemungkinan. Yaitu pertama, Indonesia tetap dapat mempertahankan haknya; kedua, Malaysia berhasil merebut Ambalat; atau ketiga, berunding dengan difasilitasi oleh pihak ketiga. Apabila gagal semuanya, bukan tidak mungkin bisa terjadi perang. Namun yang terakhir ini tentu sulit karena keduaanya terikat kepada kesepakatan Asean. Dalam hal mengundang pihak ketiga, dari pengalaman Sipadan – Ligitan kemungkinan Indonesia akan dirugikan. Pertemuan bilateral antara Menlu RI dan Menlu Malaysia pada Mei 2005 hasilnya belum banyak diketahui oleh publik.

Indonesia masih harus dapat memilih secara tepat beberapa alternatif apakah perundingan bilateral saja, melalui jasa High Counsel Asean, Tribunal UNCLOS atau ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice). Pemerintah juga harus melengkapinya dengan berbagai peraturan yang memperkuat posisi Indonesia di arena perundingan nanti. Seperti dimaklumi, Peraturan Pemerintah (PP) No.38 Tahun 2002 tentang Daftar Kordinat Geografi Titik-titik Pangkal Kepulauan Indonesia juga disiapkan saat menghadapi persidangan kasus Sipadan-Ligitan di Mahkamah Internasional, namun kurang manfaat karena kalah berpacu dengan waktu. Sekarang PP tersebut harus segera diubah karena di dalamnya masih ada Sipadan dan Ligitan.

8) Belajar dari kasus

Mengambil pelajaran dari proses perebutan Sipadan – Ligitan, maka dalam kasus Ambalat ini Indonesia harus lebih berhati-hati dan menjaga agar tidak terjebak. Dalam kasus Sipadan – Ligitan ternyata Mahkamah Internasional di Den Haag tidak mau melihat argumentasi hukum dan sejarah, namun lebih menekankan kepada keseriusan negara pihak dalam mengurus asset. Oleh karena itu dalam adu argumentasi nanti harus lebih diperkuat hingga dapat memerinci saat-saat paling mutakhir. Harus dikaji pula secara lebih mendalam sejauh mana peran dan keterlibatan Shell dalam kasus ini.

Sebagai negara yang jauh lebih besar dibandingkan Malaysia, Indonesia harus bersikap tegas dan konsisten. Pada kasus Sipadan – Ligitan, awalnya Indonesia terkesan sangat percaya diri. Namun setelah persidangan berlangsung, belakangan diketahui bahwa tim perunding Indonesia ternyata kurang persiapan dan kurang kordinasi. Oleh karenanya untuk ke depan Indonesia harus lebih siap lagi. Tentunya tidak hanya yang substansial, namun juga yang non-substansial termasuk jiwa patriotisme harus juga dikedepankan. Tim perunding Indonesia harus mampu menandingi semangat kebangsaan Malaysia. Sebelum memperoleh penegasan sikap Indonesia yang jelas, Malaysia sudah menyatakan tekadnya untuk “mempertahankan” teritorial dan kedaulatan. Padahal yang dimaksud “teritorial dan kedaulatan” tersebut masih dalam status sengketa dan masuk wilayah Indonesia. Dengan kata lain Malaysia bermaksud merebut teritorial negara lain. Sikap tegas Malaysia tersebut dapat diartikan bahwa Malaysia sudah siap untuk “menantang” Indonesia. Tinggal sekarang yang perlu dipikirkan adalah strategi Indonesia untuk menghadapi tantangan tersebut. Akhirnya dari semua itu, kemampuan Indonesia dalam berdiplomasi akan diuji kembali. Pekerjaan rumah bagi Deplu untuk mengukir sejarah kebesaran bangsa Indonesia.

9) Pengakuan Peta Laut

Bahwa Malaysia mengklaim Ambalat menggunakan peta (laut) yang diproduksi tahun 1979. Menutur Prescott (2004), peta tersebut memuat Batas Continental Shelf di mana klaim tersebut secara kesuluruhan melewati median line. Deviasi maksimum pada dua sekor sekitar 5 mil laut. Nampaknya dalam membuat klaim dasar laut iniMalaysia telah mengabaikan beberapa titik garis pangkal Indonesia yang sudah sah. Di luar pandangan tersebut di atas, perlu ditinjau secara detail bagaimana sesungguhnya sebuat peta laut bisa diakui dan sah untuk dijadikan dasar dalam mengklaim suatu wilayah. Tentang hal ini, Clive Schofield, mantan direktur International Boundary Research Unit (IBRU) berpendapat bahwa “peta laut tertentu harus dilaporkan dan diserahkan ke PBB, misalnya peta lautyang memuat jenis garis pangkal dan batas laut. Namun begitu suatu Negara yang megeluarkan peta laut tentu saja tidak bisa memaksa Negara lain kecuali memang disetujui.” Intinya, penggunaan peta laut tahun 1979 olehMalaysia harus didasarkan pada kaidah ilmiah dan hukum yang bisa diterima. Jika peta laut ini hanya memenuhi kepentingan dan keyakijan sepihak saja tanpa memperhatikan kedaulatan Negara tetangga, jelas hal ini tidak bisa dibenarkan.

10) Konfensi international

Sayang sekali, sebagai salah satu sumber hukum yang bisa diacu, Konvensi 1891, nampaknya tidak akan membantu banyak dalam penyelesaian kasus ini. Seperti halnya Sipadan dan Ligitan, Konvensi ini kemungkinan besar tidak akan mengatur secara tegas kepemilikan Ambalat. Hal ini terjadi karena Konvensi 1891 hanya menyebutkan bahwa Inggris dan Belanda sepakat mengakui garis batas yang berlokasi di garis lintang 4° 10’ ke arah timur memotong Pulau Sebatik tanpa lebih rinci menyebutkan kelanjutannya. Tentu saja ini meragukan karena Ambalat, seperti juga Sipadan dan Ligitan berada di sebelah timur titik akhir garis yang dimaksud. Jika garis tersebut, sederhananya, diperpanjang lurus ke timur, memang Ambalat, termasuk juga Sipadan dan Ligitan akan berada di pihak Indonesia. Namun demikian, menarik garis batas dengan cara ini, tanpa dasar hukum, tentu saja tidak bisa diterima begitu saja.

Melihat kondisi di atas, diplomasi bilateral memang nampaknya jalan yang paling mungkin. Meskipun mengajukan kasus ini ke badan internasional seperti ICJ, adalah juga alternatif yang baik, langkah ini tidak dikomendasikan. Mengacu pada gagasan Prescott, ada tiga hal yang melandasi pandangan ini.

Pertama, kasus-kasus semacam ini biasanya berlangsung lama (bisa 4-5 tahun). Artinya, ini akan menyita biaya yang sangat besar, sementara negosiasi antarnegara mungkin akan lebih produktif. Kedua, pengadilan kadang-kadang memberikan hasil yang mengejutkan. Keputusan the Gulf of Fonseca adalah contoh yang nyata. Ketiga, kadang-kadang argumen pengadialan dalam membuat keputusan terkesan kabur sehingga sulit dimengerti.

11) Penyelesaian Kasus Ambalat Melalui Elemen Negosiasi

Ada beberapa pelajaran penting yang semestinya diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi persoalan ini. Kejadian ini nampaknya semakin mempertegas pentingnya penetapan batas Negara, dalam hal ini batas laut, tidak saja dengan Malaysia tetapi dengan seluruh Negara tetangga. Saat ini tercatat bahwa Indonesia memiliki batas laut yang belum tuntas dengan Malaysia, Filipina, Palau, India, Thailand, Timor Timur, Sigapura, Papua New Guinea, Australia, dan Vietnam. Bisa dipahami bahwa Indonesia saat ini menghadapi banyak persoalan berat, termasuk bencana alam yang menyita perhatian besar. Saat inilah kemampuan pemerintah benar-benar diuji untuk dapat tetap memberi perhatian kepada persoalan penting seperti ini di tengah goncangan bencana. Hal penting lain yang mendesak adalah melakukan inventarisasi pulau-pulau kecil di seluruh wilayah Indonesia termasuk melakukan pemberian nama (tiponim). Sesungguhnya hal ini sudah menjadi program pemerintah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan sejak cukup lama, namun kiranya perlu diberikan energi yang lebih besar sehingga bisa dituntaskan secepatnya. Jika ini tidak dilakukan, Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau akan kehilangan satu per satu pulaunya karena diklaim oleh bangsa lain tanpa bisa berbuat banyak. Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa dasar sejarah saja tidak bisa dijadikan pegangan dalam menelusuri kepemilikan sebuah wilayah. Lepasnya Sipadan dan Ligitan adalah salah satu bukti nyata untuk hal ini. Diperlukan adanya bukti hukum yang menunjukkan bahwa Indonesia telah melakukan upaya sistematis untuk memelihara secara administrai daerah yang dipersoalkan. Hal ini, salah satunya, dilakukan dengan menarik pajak bagi penduduk setempat, dan mengeluarkan peraturan-peraturan lokal yang berkaitan dengan wilayah sengketa. Didirikannya resor-resor wisata oleh Malaysia di Sipadan dan Ligitan adalah salah satu kekuatan yang akhirnya mengantarkan Malaysia pada suatu kemenangan, disamping isu pengelolaan lingkungan.

Apapun cara yang ditempuh, kedua belah pihak wajib saling menghormati dengan menempuh cara-cara damai dalam menyelesaikan konflik. Pemahaman yang baik dari segi ilmiah, teknis dan hukum yang baik oleh kedua pihak diharapkan akan mengurangi langkah-langkah provokatif yang tidak perlu. Pemahan seperti ini tentu saja tidak cukup bagi pemerintah saja, melainkan juga masyarakat luas untuk bisa memahami dan mendukung terwujudkannya penyelesaian yang adil dan terhormat

Banyak pihak di negeri ini mengkhawatirkan tragedi lepasnya Sipadan-Ligitan terulang kembali di Ambalat dan sengketa perbatasan lainnya. Sumber utama kekhawatiran ini adalah terulangnya kekalahan di meja perundingan, kalah dalam bernegosiasi. Kekuatan negosiasi terletak pada fokusnya, yaitu yang bertumpu pada pencapaian kesepakatan yang saling menguntungkan. Negosiasi membuka jalan baru yang membawa harapan baru pula bagi semua pihak yang terlibat dengan cara yang unik, yaitu dengan motivasi. Jadi kekuatan inti negosiator ulung adalah kemampuannya untuk memotivasi pihak lain atau yang diajak berunding untuk menerima tujuan negosiasi. Atau dengan kata lain, kekuatan negosiasi terletak pada kemampuan si negosiator untuk memunculkankekuatan persuasi atau faktor intellectual nonaggressiveness yang melekat dan menghindari crude power. Kenyataannya, tidak mudah untuk menciptakan suasana win-win yang menuju pada kesepakatan bersama. Berbagai faktor dapat mempengaruhi suasana negosiasi dan dapat menurunkan rasa percaya antar-pihak yang berunding. Apabila hal ini tidak diatasi, maka negosiasi yang sebenarnya merupakan sarana strategis dapat berbalik menjadi sarana destruktif yang akibatnya dapat berkepanjangan. Namun, menjadi negosiator yang baik memang tidak mudah.. Anak-anak adalah negosiator ulung karena mereka gigih (persistence), tidak mengenal kata ‘tidak’, tidak tahu malu, dan cerdik dalam memanfaatkan kelemahan mereka menjadi kekuatan. Seorang Jendral yang tegas dan displin, barangkali harus menyerah terhadap rengekan anaknya.
Dalam negosiasi, terdapat empat faktor yang mesti diperhatikan: pemanfaatan waktu, individualisme, pola komunikasi dan derajat kepentingan formalitas dan conformity bagi suatu pihak. Keempat faktor ini mempengaruhi pace dari proses negosiasi, mempengaruhi penerapan strategi negosiasi dan menciptakan kepekaan untuk membentuk hubungan yang harmonis, trust, dan keterkaitan emosi. Faktor-faktor ini juga membantu dalam mengidentifikasi pola pengambilan keputusan, dan memahami alur pikir pihak lawan runding. Unsur penting dalam negosiasi adalah power, informasi dan waktu. Power yang dimaksud tentu saja crude power, tetapi berbentuk kekuatan bersaing, kekuatan mengambil resiko, kekuatan komitmen, kekuatan keahlian, dan masih banyak lagi. Kelengkapan dan keakuratan informasi juga merupakan senjata yang ampuh dalam negosiasi. Jika kita tahu bahwa ‘lawan’ kita tidak mempunyai alternatif, kita dapat menaikkan bargaining position kita. Dan ‘waktu’ dapat dimanfaatkan untuk menaikkan posisi dalam negosiasi.

Dengan inisiatif kita, dapat diterapkan teknik-teknik negosiasi untuk ‘membawa’ situasi negosiasi masuk ke dalam skenario kita. Jika ternyata ‘lawan’ memiliki inisiatif serupa, pemahaman teknik negosiasi dapat menjadi bekal untuk menghadapinya. Biasanya dalam negosiasi yang menyangkut persoalan yang bernilai tinggi, dilakukan secara kelompok. Di sini manajemen pelaku negosiasi memegang peranan yang sangat penting, terutama memasang ‘orang’ dalam peran yang sesuai dengan skenario yang telah kita susun. Ketika Malaysia mengatakan bahwa masalah Ambalat cukup ditangani Menteri Luar Negeri, mirip sekali dengan manajemen pelaku negosiasi. Mirip dengan skenario “orang baik” –“orang jahat”. Menlu akan menjadi ‘orang jahat’ yang memiliki banyak permintaan dan tidak banyak kompromi, sementara Badawi akan menjadi “orang baik” yang tenang dan tidak meledak-ledak. Dalam negosiasi bisnis, skenarionya “orang baik “ akan selalu meluluskan pemintaan kecil-kecil, tetapi sekali mengajukan permintaan akan meminta yang ‘besar’ dan esensial, yang menyebabkan rasa rikuh untuk menolaknya Hal-hal yang harus di perjuangkan oleh seorang negosiator dalam kasus ambalat, di antaranya:

Pertama, seperti sengketa perbatasan lain di Asia Tenggara, kasus Ambalat merupakan warisan masa penjajahan. Peta-peta yang ditinggalkan colonial masters tidak pernah jelas dalam penarikan batas wilayah, namun terpaksa digunakan tiap negara di Asia Tenggara setelah negara-negara itu mendapat kemerdekaan. Negara-negara di Asia Tenggara perlu menyadari, konflik-konflik itu bukan diinsiprasikan atau didorong semangat aggresi atau keingginan untuk memperbesar wilayah, tetapi lebih disebabkan oleh beban-beban sejarah penjajahan (the question of historical legacy). Kedua, mengingat masa kolonial itu, hampir seluruh negara Asia Tenggara amat sensitif terhadap keutuhan dan kedaulatan wilayah. Sengketa wilayah yang berdampak kemungkinan pengurangan luas wilayah sering dipersepsikan sebagai signal adanya ancaman terhadap kedaulatan dan membangkitkan memori masa kolonial (the question of political sensitivity). Sensitivitas politik pada gilirannya mengakibatkan efektivitas instrumen hukum internasional menjadi amat terbatas guna menyelesaikan konflik maritim secara komprehensif di wilayah ini. Ketiga, Dilihat dari kacamata hukum laut internasional posisi Malaysia maupun Indonesia terhadap blok Ambalat? Dari sisi hukum, Malaysia adalah negara pantai biasa. Oleh karena itu dia hanya bisa memakai dua tipe, yaitu normal baseline dan straight baseline untuk semua wilayah laut. Kalau Indonesia kita sudah jelas bisa memakai garis pangkal kepulauan (archipelagic baseline). Itu bisa kita tetapkan mana pulau-pulau terluar kita. Karang Unarang adalah sebenarnya baseline yang mau kita pakai sebagai pengganti base line kita di Sipadan Ligitan. Kalau dilihat ke PP 38/2002, Sipadan dan Ligitan masih masuk dalam garis pangkal. Itu sebelum putusan. Namun sebagai negara yang baik dan menerima putusan, sekarang PP itu sedang dirubah dan kita sedang mengukur-ukur kembali dan Karang Unarang menjadi pilihan base line kita. Karang Unarang sendiri berada dalam 12 mil laut dari (pulau) Sebatik yang bagian Indonesia. Jadi kita berhak. Kita berhak sampai 100 mil laut. Kalau ada karang kita masih bisa klaim bahwa itu titik terluar kita.
Karang Unarang sendiri bukan pulau, itu adalah elevasi pasang surut. Jadi kalau air laut pasang dia tidak terlihat, begitu pula sebaliknya. Namanya law tide elevation harus ada permanent structure, maka itu kita buat mercusuar sekarang ini. Sipadan Ligitan sendiri adalah pulau kecil yang jauh dari daratan utama Malaysia. Lagipula mereka kan bukan negara kepulauan, jadi mereka tidak bisa menuntut itu. Dari yurisprudensi hukum internasional, penetapan batas landas kontinen pulau-pulau kecil itu tidak ada. Jadi posisi tawar untuk Indonesia jelas lebih besar, bargaining position Indonesia sendiri untuk kasus Ambalat ini sangat besar. Seperti yang diaktakan oleh Prof Hasyim Djalal, ia ingin tahu dasar
hukum apa yang dipakai oleh Malaysia dalam mengklaim blok Ambalat tersebut. Karena kalau anda lihat dan otak-atik UNCLOS, mereka tidak punya dasar hukum. Sipadan Ligitan sendiri bisa menjadi as an island, tapi kalau dalam perundingan batas landas kontinen itu tidak bisa dipaksakan. Dari segi hukum internasional posisi kita kuat. Keempat, adanya proyeksi, harga energi (minyak dan gas) akan tinggi di masa depan karena kebutuhan yang kian besar, baik untuk industrialisasi maupun pertumbuhan penduduk dan tuntutan hidup masyarakat. Di sisi lain, ada dugaan, berdasarkan proyeksi geologi, sepertiga continental shelf dunia terletak di Asia Tenggara, karena itu mengandung potensi besar untuk eksploitasi energi di masa depan. Persoalan insentif ekonomi (the question of economic incentive) ini sedikit banyak mewarnai konflik-konflik batas kelautan di wilayah Asia Tenggara, seperti konflik di Laut China Selatan, termasuk Ambalat. Kelima, belum adanya tradisi melembaga untuk menyelesaikan konflik-konflik batas kelautan di Asia Tenggara secara regional. Sejauh ini, praktik yang ada melalui mekanisme bilateral lalu mengajukannya ke Mahkamah Internasional seperti kasus Sipadan dan Ligitan. Persoalan mekanisme regional ini (the question of regional conflict resolution) sebenarnya telah berupaya untuk dilembagakan oleh ASEAN melaui gagasan Treaty of Amity and Cooperation (TAC) dan ASEAN Security Community (ASC), namun tampaknya hingga kini belum digunakan maksimal. Malaysia dan Indonesia sebaiknya merujuk kedua dokumen resmi itu yang menekankan resolusi konflik secara damai. Kedua negara sebaiknya juga mempertimbangkan implikasi politik regional jika tidak menggunakannya. Adalah suatu ironi besar jika kedua negara mengabaikan dokumen ini sebagai prinsip normatif untuk penyelesaian konflik karena negara-negara ASEAN sebenarnya telah mengikat negara-negara Asia Timur, seperti China, Jepang, dan Korea Selatan, melalui penandatanganan TAC dan sepakat melembagakan dan mempromosikan ASC. Keenam, adanya potensi untuk meningkatkan ketegangan dalam hubungan bilateral dengan tujuan mengaburkan skala prioritas agenda domestik. Tradisi ini bukan sesuatu yang baru, tetapi dipraktikkan beberapa pemerintahan di negara-negara Asia Tenggara di masa lalu untuk mengurangi aneka tekanan dari dinamika politik domestik. Kemungkinan untuk pendayagunaan ini disebut sebagai persoalan politik pengambinghitaman (the question of scapegoat politics) perlu dicermati dan diwaspadai terutama karena bujukan untuk melakukan kebijakan semacam itu biasanya lebih kuat muncul dari pemerintahan baru. sebaiknya tidak terbujuk untuk melakukan hal ini.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu dengan mengakui adanaya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya.

2. Konstitusi diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok (fundamental) yang menopang berdirinya suatu negara.

3. Antara negara dan konstitusi mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara.

4. Pancasila merupakan filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa. Pancasila sebagai alat yang digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi idiologi tertutup, sehingga pancasila bukan sebagai konstitusi melainkan UUD 1945 yang menjadi konstitusi di Indonesia.

Sengketa batas wilayah dan pemilikan Ambalat mendapat perhatian besar beberapa hari terakhir ini. Jika tidak segera ditangani, hubungan bilateral Indonesia-Malaysia yang mengandung banyak aspek (tidak sekadar berdimensi politik-keamanan) akan dapat memburuk. Malaysia mengklaim Ambalat menggunakan peta (laut) yang diproduksi tahun 1979. Menutur Prescott (2004), peta tersebut memuat Batas Continental Shelf di mana klaim tersebut secara kesuluruhan melewati median line. Deviasi maksimum pada dua sekor sekitar 5 mil laut. Nampaknya dalam membuat klaim dasar laut ini Malaysia telah mengabaikan beberapa titik garis pangkal Indonesia yang sudah sah. Di luar pandangan tersebut di atas, perlu ditinjau secara detail bagaimana sesungguhnya sebuat peta laut bisa diakui dan sah untuk dijadikan dasar dalam mengklaim suatu wilayah.

Untuk menyelesaikan persoalan klaim yang tumpang tindih ini, harus dilihat kembali rangkaian proses negosiasi antara kedua negara berkaitan dengan penyelesaian perbatasan di Pulau Kalimantan yang sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 1974 (menurut Departeman Luar Negeri). Diketahui secara luas bahwa Perbatasan Indonesia-Malaysia di Laut Sulawesi, di mana Ambalat berada, memang belum terselesaikan secara tuntas. Ketidaktuntasan ini sesungguhnya sudah berbuah kekalahan ketika Sipadan dan Ligitan dipersoalkan dan akhirnya dimenangkan oleh Malaysia. Jika memang belum pernah dicapai kesepakatan yang secara eksplisit berkaitan dengan Ambalat maka perlu dirujuk kembali Konvensi Batas Negara tahun 1891 yang ditandatangani oleh Belanda dan Inggris sebagai penguasa di daerah tersebut di masa kolinialisasi. Konvensi ini tentu saja menjadi salah satu acuan utama dalam penentuan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan. Perlu diteliti apakah Konvensi tersebut secara eksplisit memuat/mengatur kepemilikan Ambalat. Cara terbaik adalah jika para pembuat kebijakan, baik di Jakarta dan Kuala Lumpur maupun berbagai kelompok masyarakat di kedua negara, bersedia menggunakan kerangka pemikiran holistik untuk mengelola sengketa itu.
Ada beberapa pelajaran penting yang semestinya diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi persoalan ini. Kejadian ini nampaknya semakin mempertegas pentingnya penetapan batas Negara, dalam hal ini batas laut, tidak saja dengan Malaysia tetapi dengan seluruh Negara tetangga. Saat ini tercatat bahwa Indonesia memiliki batas laut yang belum tuntas dengan Malaysia, Filipina, Palau, India, Thailand, Timor Timur, Sigapura, Papua New Guinea, Australia, dan Vietnam. Bisa dipahami bahwa Indonesia saat ini menghadapi banyak persoalan berat, termasuk bencana alam yang menyita perhatian besar. Saat inilah kemampuan pemerintah benar-benar diuji untuk dapat tetap memberi perhatian kepada persoalan penting seperti ini di tengah goncangan bencana.

Hal penting lain yang mendesak adalah melakukan inventarisasi pulau-pulau kecil di seluruh wilayah Indonesia termasuk melakukan pemberian nama (tiponim). Sesungguhnya hal ini sudah menjadi program pemerintah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan sejak cukup lama, namun kiranya perlu diberikan energi yang lebih besar sehingga bisa dituntaskan secepatnya. Jika ini tidak dilakukan, Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau akan kehilangan satu per satu pulaunya karena diklaim oleh bangsa lain tanpa bisa berbuat banyak.

B.  SARAN

1. Kepada para pembaca kami menyarankan agar lebih banyak membaca buku yang berkaitan dengan Negara atau Konstitusi agar lebih memahami kedua hal tersebut.

2. Apabila makalah ini terdapat kesalahan, mohon bantuannya guna kesempurnaan makalah ini.

3. Para pendidik, calon pendidik, dan pihak-pihak yang terkait hendaknya mulai memahami, menerapkan, dan mengembangkan sikap-sikap serta perilaku dalam dunia pendidikan melalui teladan baik dalam pikiran, ucapan, dan tindakan.
DAFTAR PUSTAKA

Besar Abdulkadir, 1995, dalam, Cita Negara Persatuan Indonesia, BP-7 Pusat, Jakarta.

Izha Mahendra Yusril, 1999, Ideologi dan Negara, dalam Gazali, “Yusril Izha   Mahendra Tokoh Intelektual Muda, Rajawali, Jakarta.

Kaelan, 1983, Proses Perumusan Pancasila dan UUD 1945, Liberty, Yogyakarta.

Nasution Mirza, 2004, NEGARA DAN KONSTITUSI. ( diakses lewat internet).

Pandoyo Toto S., 1981, Ulasan Tentang Berapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945,  Liberty, Yogyakarta.

Sulaiman Setiawati, Tanpa Tahun, Sejarah Indonesia, Balai Pendidikan Guru, Bandung.

Toyibin Aziz, M.,  1997, Pendidikan Pancasila, Rineka Cipta, Jakarta.

Yamin Muhammad, 1982, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

http://www.wikipedia.com.

http://www.prince-mienu.blogspot.com.

MODUL MENGENAI GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN (GBPP) HUKUM PAJAK

In Latahzan on 18/02/2011 at 1:18 pm

Nama                          : Jumardi

Nim                             : 0905055030

Fakultas                     : Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

Jurusan                      : IPS

Program Studi           : PKn (Reguler Pagi)

Mata Kuliah               : Hukum Pajak

Dosen                          : Drs. Warman, M.Si

Latar Belakang Perpajakan

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan dan seluruh potensi masyarakat. Agar proses pembangunan selanjutnya berjalan lancar perlu adanya hubungan yang selaras serasi dan seimbang antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara dinamis dan proposional dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang bertanggung jawab.

Sebagai negara yang berkembang Negara Republik Indonesia tengah menggalakkan pembangunan di segala bidang, yaitu pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dan hukum.

Bidang-bidang tersebut mempunyai tujuan yang sama dengan yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur.
Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pembangunan Nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus

ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (Wajib Pajak) dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak sebagai bentuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Mengoptimalkan dan mengefektifkan penerimaan dari sektor pajak ini tergantung pada kedua belah pihak, yaitu pemerintah sebagai aparat perpajakan (fiskus) dan masyarakat sebagai wajib pajak atau yang dikenai pajak.

  1. A. Pengertian Perpajakan

  1. 1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iyuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak setelah muncul atau terbit Surat Pemberitahuan / SPT Pajak atau Kohir yang dikenakan berulang-ulang kali dalam jangka waktu tertentu. Contoh dari pajak langsung adalah pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak pada saat tertentu / terjadi suatu peristiwa kena pajak seperti misalnya pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan lain-lain.

Hukum pajak Adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerinth untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.

Hukum pajak dibedakan atas:

  1. Hukum pajak material

Hukum pajak material yaitu memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa yang dikenakan pajak dan siapa-siapa yang dikecualikan dengan pajak dan berapa harus dibayar.

  1. Hukum pajak formal

Hukum pajak formal yaitu memuat ketentuan-ketentuan bagaiman mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan.

Pengetian pajak menurut bebetapa ahli :

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :

  1. a. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
  2. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran

rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

  1. Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
  2. Menurut Smeets, Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hak individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah
  3. Suparman Sumawidjaya, pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Lima unsur pokok dalam definisi pajak pajak adalah :

  1. Iuran/pungutan dari rakyat kepada Negara
  2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
  3. Pajak dapat dipaksakan
  4. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi
  5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (pengeluaran umum pemerintah)

Karakteristik pokok dari pajak adalah pemungutannya harus berdasarkan undang-undang. Diperlukan perumusan macam pajak dan berat ringannya  tarif pajak itu, untuk itulah masyarakat ikut didalam menetapkan rumusannya.

Berdasarkan UU NO 34 THN 2000 tentang perubahan atas uu no 18b thn 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka jenis pajak untuk profinsi kabupaten, kota adalah sebagai berikut:

  1. Jenis pajak propinsi terdiri dari
    1. Pajak kendraan bermotor dengan kendraan atas air, bbn kendraan bermotor dan atas air.
  1. Pajak bahan bakar kendraan bermotor
  2. Pajak pengeambilan dan pemanfaatan air bawh tanah dan permukaan.
  3. Jenis pajak kabupaten kota
    1. Pajak hotel, restoran, hiburan , pajak reklame, pajak penerangan jalan , pajak pengambilan bahan galian golongan c , pajak parker.

Struktur pajak di Indonesia sebagai berikut:

  1. Pajak penghasilan (PPh)
  2. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah
  3. Pajak bumi dan bangunan (PBB)
  4. Pajak daerah dan retribbusi daerah
  5. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
  6. Bea materai.
  7. 2. Ciri-ciri Pajak

Ciri-ciri Pajak yang terdapat dalam pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

  1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
  2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
  3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
  4. Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
  5. Berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial  (fungsi mengatur / regulatif).
  6. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.

  1. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan
    apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat
    dikenakan sanksi sesuai peraturan perundag-undangan.

  1. 3. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

  1. Fungsi anggaran (budgetair) Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.
  2. Fungsi mengatur (regulerend) Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
  3. Fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

  1. Fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
  1. 4. Perbedaan pajak dan jenis pungutan lain

Perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi adalah terletak pada timbal balik langsung. Untuk pajak tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak, sedangkan untuk retribusi ada timbal balik langsung dari penerima retribusi kepada penerima retribusi.

Jadi pajak dapat diartikan biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan pendapatan disuatu negara, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk pajak tersebut. Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sedangkan retribusi lebih spesifik kepada orang-orang tertentu yang mendapatkan pelayanan tertentu.

  1. B. Azas-azas Pemungutan Pajak
    1. 1. Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, Sh., Hukum Pajak mempunyai keudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:

  1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainya.
  2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan dengan rakyatnya. Hukum in dapat dirinci lagi sebagai berikut:
    1. Hukum Tata Negara
    2. Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
    3. Hukum Pajak
    4. Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan pajak merupakan bagain dari hukum publik. Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut Lex Specialis derogat Lex Generalis, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dlam hal ini peraturan khusus adalah hukuk pajak itu sendiri, sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya.

Hukum pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaan tidak dapat ditunda Misalnya dalam hal pengujian keberatan, sebelum ada keputusan dari Direktur Jendral Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka Wajib Pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan hukum pidana yang menganut paham oportunitas, yakni pelaksanaannya dapat ditunda setelah keputusan lain.

  1. 2. Azas-azas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak menurut pendapat para ahli

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain

  1. Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal “The Four Maxims”, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.
  2. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan) pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
  3. Asas Certainty (asas kepastian hukum) semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
  4. Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan) pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pakak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
  1. Asas Effeciency (asas efesien atau asas ekonomis) biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.
  2. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
  3. Asas daya pikul besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
  4. Asas manfaat pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
  5. Asas kesejahteraan pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  6. Asas kesamaan dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
  7. Asas beban yang sekecil-kecilnya pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandinglan sengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.
  8. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pahak adalah sebagai berikut:
  9. Asas politik finalsial : pajak yang dipungut negara jumlahnya memadadi sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
  10. Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat Misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah.
  11. Asas keadilan yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
  12. Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
  13. Asas yuridis segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang
pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa

segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan
undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan,
diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh
negara untuk mengenakan pajak.

Teori asas pemungutan pajak :

  1. Teori ansuransi

Negara berhak memungut pajak dari penduduk karena menurut teori ini negara melindungi semua rakyat dan rakyat membayar premi pada negara.

  1. Teori kepentingan

Bahwa negara berhak memungut pajak karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan pada negara, makin besar kepentingan penduduk kepada negara maka makin besar pula pajak yang harus dibayarnya kepada negara.

  1. Teori bakti

Mengajarkan bahwa pwnduduk adalah bagian dari suatu negara oleh karena itu penduduk terikat pada negara dan wajib membayar pajak pada negara dalam arti berbakti pada negara.

  1. Teori gaya pikul

Teori ini megusulkan supaya didalam hal pemungutan pajak pemerintah memperhatikan gaya pikul wajib pajak.

  1. Teori gaya beli

Menurut teori ini yustifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat pemungutan pajak. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk mrmbiayai pengeluaran umum negara, karena akibat baik dari perhatian negara pada masyarakat maka pemuingutan pajak adalah juga baik.

  1. Teori pembangunan

Untuk Indonesia yustifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur.

  1. 3. Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat.
Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila
terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang
kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak
harus memenuhi persyaratan yaitu:

  1. a. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya:

  1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
  2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
  3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.
  4. b. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan
yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak,
yaitu:

  1. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
  2. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
  3. Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak
  4. c. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

  1. d. Pemungutan pajak harus efesien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya
pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak
harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib
pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari
segi penghitungan maupun dari segi waktu.

  1. e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam
pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam
menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan
dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam
pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang
akan semakin enggan membayar pajak.

Contoh:

1)      Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tariff

2)      Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%

3)      Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi).

Menurut R. Santoso Brotodiharjo SH, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak, ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

  1. Teori asuransi, menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi deiperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyajk ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.
  1. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah
    adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.
  2. 4. Hambatan Pemungutan Pajak

Pajak tidak populer/tidak disenangi maka muncul hambatan berupa perlawanan

  1. Perlawanan pasif
    1. pemahaman kurang karena sulit dimengerti
    2. Tingkat kesadaran/kepedulian perlu ditingkatkan
    3. Pengawasan belum efektif
    4. Pengawasan penggunaan dana APBN belum efektif
    5. Perlawanan aktif
      1. Wajib pajak mengindari pajak melalui perbuatan/usaha secara langsung.

TAX AVOIDANCE : tidak melanggar hukum pajak dengan perbuatan mengurangi pembayaran pajak.

TAX EVASION: melanggar hukum pajak dengan perbuatan mengurangi pajak dengan cara melanggar hak pajak.

  1. 5. Pengelompokan Pajak

1. Menurut Golongannya

  1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
  2. Pajak tidak langusng, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimphkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
  1. Menurut Sifatnya
    1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
    2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
    3. Menurut lembaga pemungutannya
      1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Banugnan, dan Bea Materai.
      2. Pajak Daerah, yaitu pajak dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

  1. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
  2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.
  1. 6. Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak :

  1. Stelsel Nyata  ( Riel) adalah pemungutan di akhir tahun.
  2. Stelsel Anggapan (fictieve) adalah Pemungutan di awal tahun dgn berdasar nilai pajak tahun sebelumnya.
  3. Stelsel campuran adalah Pemungutan di awal tahun dan disesuaikan kembali di akhir tahun.

Sistem pemungutan pajak :

  1. Official Assessment System adalah Sistem pemungutan oleh pemerintah.

Official assessment system adalah suatu sistem penghitungan pajak yang memberi wewenang kepada pejabat pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar atau pajak yang terutang oleh wajib pajak. Hasil penghitungan pajak yang telah dilakukan oleh pejabat pajak dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP), kemudian SKP ini dikirim ke wajib pajak.

  1. Self Assessment System adalah Sistem pemungutan oleh wajib pajak sendiri.

Self assessment system adalah suatu sistem penghitungan pajak yang memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar atau pajak yang terutang. Berdasarkan sistem ini pejabat pajak tidak diperkenangkan ikut campur tangan dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak, kecuali dalam hal memberikan pelayanan berupa bimbingan teknis mengenai penggunaan hak tersebut.

  1. With Holding System adalah System pemungutan oleh pihak ketiga.

With Holding system adalah suatu sistem penghitungan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk memotong, memungut, dan menentukan besarnya pajak yang terutang atau pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Berdasarkan sistem ini, wajib pajak dan pejabat pajak tidak terlibat dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Pihak ke tiga tersebut berkewajiban untuk menyetorkan jumlah pajak yang telah dipotong atau dipungut sesuai mekanisme yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

  1. 7. Hapusnya Utang Pajak

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal:

  1. Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan hapus karena pembayanan yang dilakukan ke Kas Negara.

  1. Kompensasi

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang diluar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima Wajib Pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang.

  1. Daluwarsa (Daluwarsa diantikan sebagai daluwarsa penagihan.

Daluwarsa atau lewat waktu athlah sebagai salah satu sebab berakhirnya utang pajak dan hapusnya perikatan (hak untuk menagih atau kewajiban untuk membayar hutang) karena lampaunya jangka waktu tetentu, yang ditetapkan dalam unthng-undang. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tithk dapat ditagih lagi. Namun daluwarsa panagihan pajak tertangguh, antara lain; apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

  1. Pembebasan

Utang pajak tidak berakhin dalam anti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.

  1. Penghapusan

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan Wajib Pajak misalnya keadaan keuangan Wajib Pajak. (Waluyo dan Wirawan, 1999:10).

  1. C. Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan
    1. 1. Pengertian-pengertian dalam ketentuan umum
    2. Wajib pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

1)      Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban pajak itu timbul setelah memenuhi dua syarat, yaitu :

a)      kewajiban pajak subyektif ialah kewajiban pajak yang melihat orangnya.  Misalnya : semua orang atau badan hukum yang berdomisili di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subyektif.

b)      Kewajiban pajak obyektif ialah kewajiban pajak yang melihat pada hal-hal yang dikenakan pajak. Misalnya : orang auat badan hukum yang memenuhi kewajiban pajak kekayaan adalah orang yang punya kekayaan tertentu, yang memenuhi

kewajiban pajak kendaraan ialah orang yang punya kendaraan bermotor dan sebagainya.

  1. Kewajiban wajib pajak

Dalam menghitung jumlah yang dipakai untuk dasar pengenaan pajak, diperlukan bantuan dari wajib pajak dengan cara mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan (SPT). Setiap orang yang telah menerima SPT pajak dari inspeksi pajak mempunyai kewajiban :

  1. i.      Mengisi SPT pajak itu menurut keadaan yang sebenarnya
  2. ii.      Menandatangani sendiri SPT itu
  3. iii.      Mengembalikan SPT pajak kepada inspeksi pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Wajib pajak harus memenuhi kewajibannya membayar pajak yang telah ditetapkan, pada waktu yang telah ditentukan pula. Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak, dapat diadakan paksaan yang bersifat langsung, yaitu penyitaan atau pelelangan barang-barang milik wajib pajak.

  1. Hak-hak Wajib Pajak

Wajib pajak mempunyai hak-hak sebagai berikut :

a)      Mengajukan permintaan untuk membetulkan, mengurangi atau membebaskan diri dari ketetapan pajak, apabila ada kesalahan tulis, kesalahan menghitung tarip atau kesalahan dalam menentukan dasar penetapan pajak.

b)      Mengajukan keberatan kepada kepala inspeksi pajak setempat terhadap ketentuan pajak yang dianggap terlalu berat.

c)      Mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak, apabila keberatan yang diajukan kepada kepala inspeksi tidak dipenuhi.

d)     Meminta mengembalikan pajak (retribusi), meminta pemindah bukuan setoran pajak ke pajak lainnya, atau setoran tahun berikutnya.

e)      Mengajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana kalau ada petugas pajak yang menimbulkan kerugian atau membocorkan rahasia perusahaan / pembukuan sehingga menimbulkan kerugian pada wajib pajak.

Pajak sebagai salah satu pungutan negara mengandung ciri sebagai berikut :

a)      Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang–undang serta aturan pelaksanaannya.

b)      Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

c)      Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

d)     Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran–pengeluaran pemerintah yang apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan uantuk pembiayaan public investment.

e)      Pajak dapat pula mempunyai tujuan lain yang non budgeter, yaitu sebagai alat kebijakan perekonomian nasional.

Melihat dari ciri-ciri pajak di atas, tampaklah bahwa pajak sangat penting bagi pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam pembangunan jangka panjang ini, biaya pembangunan terus meningkat yang menuntut kemandirian pembiayaan pembangunan yang berasal dari dalam negeri. Seperti yang telah disebutkan di atas, dalam rangka peningkatan penerimaan pajak, pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan harus melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan. Dalam pelaksanaan memungut pajak, Pasal 23A Amandemen Ke-4 Undang-Undang 1945 sebagai dasar hukum pemungutan pajak mengatur bahwa pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang–undang. Pasal 23A Amandemen Ke-4 Undang-Undang 1945 ini bertujuan menjamin kepastian hukum pelaksanaan pajak bagi pemerintah dan masyarakat.

Dengan demikian pemungutan pajak berdasarkan undang–undang mengandung pengertian bahwa terhadap mereka yang ternyata mengabaikan atau melanggar ketentuan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi penagihan secara paksa dalam bentuk penyitaan, penyegelan ataupun penahanan.

Undang–undang yang dimaksud pada Pasal 23A Amandemen ke-4 Undang-Undang 1945 tersebut sudah terealisasi sejak diadakannya Tax Reform yaitu pembaharuan di bidang perpajakan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984. Sejak diberlakukannya Tax Reform ini, pemerintah beranggapan bahwa peraturan perpajakan hingga tanggal 1 Januari 1984 yang masih berlaku di Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan struktur dan organisasi pemerintahan dan tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi yang berlaku dan berkembang di Indonesia.

Untuk itu perlu diadakan pembaharuan peratuaran perpajakan dengan jalan merevisi peraturan–peraturan yang telah ada dengan membentuk peraturan–peraturan perpajakan yang baru. Menurut Adam Smith, dalam Undang–Undang Pajak harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

  1. Equality dan Equity
  2. Certainly
  3. Convenience of Payment
  4. Economic of Collection

Equality mengandung pengertian bahwa pada keadaan yang sama seseorang harus dibebani pajak yang sama pula. Persamaan ini bukan pada tingkat pendapatnya tetapi pada tingkat kemampuan membayarnya atau daya pikul.  Untuk menetapkan daya pikul wajib pajak harus dilihat dari berapa jumlah tanggungannya dan bagaimana susunan keluarganya. Dalam menghitung berapa besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak, Indonesia menganut Self Assesment System, terutama untuk pajak langsung seperti pajak penghasilan.

Dalam Self Assesment System, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Hal ini tentu saja memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengurus masalah pajak. Landasan hukumnya diatur di dalam Pasal 12 Undang–undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo. Undang–undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umun dan Tata Cara Perpajakan.

Namun demikian, kemudahan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam mengurus pajak sering menemui kendala dan hambatan. Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan masih sering terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh wajib pajak sebagaimana mestinya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa.

Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah mengeluarkan Undang–undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Pada intinya undang-undang tersebut bertujuan untuk :

  1. Membentuk keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara.
  1. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga termotivasi untuk membayar pajak.
  2. Meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Selama ini penagihan pajak dilakukan berdasarkan Undang–undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara. Undang–undang Nomor 19 Tahun 1959 ini dinilai sudah tidak dapat menunjang sepenuhnya pelaksanaan penagihan pajak serta mengingat perlu adanya peraturan perundangan yang dapat mengatasi permasalahan mengenai tunggakan pajak.

Masih seringnya dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak, memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, yang merupakan pertimbangan khusus ditetapkannya Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan kata lain, Undang–Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diharapkan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada dalam hal penagihan pajak, khususnya masalah penunggakan hutan pajak oleh wajib pajak.

Pelunasan utang pajak oleh wajib pajak merupakan salah satu tujuan penting pemberlakuan Undang–undang Nomor 17 Tahun 1997 ini. Untuk menambah ketajaman upaya penagihan pajak, dalam keadaan tertentu terhadap wajib pajak dapat dikenakan penagihan pajak dengan surat paksa yang nantinya akan diikuti penyitaan, pelelangan dan bahkan penyanderaan. Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan apabila wajib pajak atau penanggung pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana telah ditentukan dalam pemberitahuan sebelumnya (Surat Teguran), maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh jurusita pajak dengan menggunakan surat paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan kepada penanggung pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa ini dilakukan oleh jurusita pajak pusat maupun daerah.

Jadi, Surat Paksa dalam proses penagihan tunggakan pajak mempunyai peranan yang sangat penting yang bisa menentukan berhasil atau tidaknya proses penagihan tunggakan pajak tersebut. Dari survei, diperoleh gambaran bahwa pajak merupakan sumber pendapatan utama sehingaa permasalahan penagihan pajak mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Dalam pelaksanaan penagihan pajak di wilayah hukum Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu yang meliputi

Kotamadya Yogyakarta dan Kabupaten Bantul banyak sekali ditemui masalah, antara lain banyaknya wajib pajak yang dikenai penagihan pajak dengan surat paksa karena adanya utang pajak yang belum atau tidak dilunasi sampai batas waktu pembayaran berakhir. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa itu sendiri, juga menemui kendala–kendala yang menghambat pelaksanaan penagihan tersebut.

  1. 2. Tahun Pajak dan Penetapan Pajak

Fungsi Surat Ketetapan Pajak

Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai :

  1. Sarana untuk melakukan koreksi ? skal terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materil dalam memenuhi ketentuan perpajakan.
  2. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan.
  3. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak.
  4. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar
  5. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.
  6. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
  7. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya.
  8. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Jenis-Jenis Ketetapan Pajak

  1. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
    1. 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

Fungsi adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

  1. Untuk mengetahui identitas Wajib pajak
  2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan
  3. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan
  4. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dalam pengisian SSP
  5. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan.  Misal : Dokumen Impor (PPUD, PIUD). Setiap WP hanya diberikan satu NPWP

Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan NPWP secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.

Syarat-syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

  1. Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan:  Fotocopy KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor.
  2. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan; Fotocopy KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor; Fotocopy Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang.
  3. Untuk WP Badan:Fotocopy akte pendirian; Fotocopy KTP salah seorang pengurus;
    Fotocopy Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang.
  1. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/Pemotong:Fotocopy surat penunjukan sebagai bendaharawan; Fotocopy tanda bukti diri KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor.
  2. Apabila WP pemohon berstatus cabang, maka harus melampirkan fotocopy kartu NPWP atau Bukti Pendaftaran WP Kantor Pusatnya. Apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain, perlu dilengkapi surat kuasa.
  3. 4. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

  1. Terdapat dua macam SPT yaitu:
    1. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
    2. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
    3. Pengisian & Penyampaian SPT
      1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.
      2. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
    4. c. Fungsi SPT
      1. 1. Wajib Pajak PPh

Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

a)      pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui    pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak

b)       penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;

c)      harta dan kewajiban;

d)     pemotongan/ pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak.

  1. Pengusaha Kena Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

a)      Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;

b)      Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

  1. Pemotong/ Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

  1. d. Tempat pengambilan SPT

Setiap WP harus mengambil sendiri formulir SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah DJP, Kantor Pusat DJP, atau melalui website DJP : http://www.pajak.go.id atau mencetak/ menggandakan/ fotokopi dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.

  1. e. Ketentuan Tentang Pengisian SPT

SPT wajib diisi secara benar, lengkap, jelas dan harus ditandatangani. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan oleh WP, harus dilampiri surat kuasa khusus. Untuk Wajib Pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi.

  1. Ketentuan Tentang Penyampaian SPT
    1. SPT dapat disampaikan secara langsung atau melalui Pos secara tercatat ke KPP, KP4 atau KP2KP setempat, atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
    2. Batas waktu penyampaian:
    3. Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan paling lambat 4 bulan sejak akhir Tahun Pajak.
    4. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) SPT Masa.
    5. SPT Masa, paling lambat dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak.
    6. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, paling lambat tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak.
      1. SPT yang disampaikan langsung ke KPP/KP4 diberikan bukti penerimaan. Dalam hal SPT disampaikan melalui pos secara tercatat, bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai bukti penerimaan.
    7. g. Penyampaian SPT melalui Elektronik (e-SPT)

Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik (e-Filling) melalui perusahaan Penyedia jasa aplikasi (Application Service Provider) yang ditunjuk oleh DJP. Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT secara e-Filling, wajib menyampaikan induk SPT yang memuat tanda tangan basah dan Surat Setoran Pajak (bila ada) serta bukti penerimaan secara elektronik ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Kantor Pos secara tercatat atau disampaikan langsung, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian SPT secara elektronik. Penyampaian SPT secara elektronik dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu. SPT yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian SPT yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.

  1. Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan

Apabila WP tidak dapat menyelesaikan/ menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, WP berhak mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis

disertai surat pernyataan mengenai penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang atau dengan cara lain yang ketentuan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan.

  1. i. Sanksi Tidak Atau Terlambat Menyampaikan SPT

SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda :

a)      SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Rp 100 ribu;

b)      SPT Tahunan PPh Badan Rp 1 juta;

c)      SPT Masa PPN Rp 500 ribu;

d)     SPT Masa Lainnya Rp 100 ribu.

  1. j. Pembetulan SPT

Untuk pembetulan SPT atas kemauan WP sendiri dapat dilakukan sampai dengan daluwarsa, kecuali untuk SPT Rugi atau SPT Lebih Bayar paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Sanksi administrasi atas pembetulan SPT dengan kemauan Wajib Pajak sendiri setelah Pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan 150% dari pajak yang kurang dibayar.

  1. Batas Waktu Pembayaran Pajak

a)      Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atas Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak melewati 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir.

b)      Batas waktu pembayaran untuk kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan paling lambat sebelum SPT disampaikan.

c)      Jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak untuk Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu paling lama 2 bulan.

  1. l. Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak

Atas keterlambatan pembayaran pajak, dikenakan sanksi denda administrasi bunga 2% (dua persen) sebulan dari pajak terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran. Wajib Pajak yang alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar.

  1. 5. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Pengertian STP ( Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ) STP adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Fungsi STP adalah:  

a)      Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak

b)      Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda.

c)      Sarana untuk menagih pajak.

Sebab Dikeluarkannya STP : (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007)

a)      Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar

b)      Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.

c)      Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.

d)     Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

e)      Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak atau pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.

  1. 6. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan dalam hal :

a)      Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar

b)      Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan atau salah hitung;

c)      WP dikenakan sanksi administrasi denda dan/atau bunga;

d)     Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undangundang PPN, tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

e)      Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak,

f)       Pengusaha Kena Pajak tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa.

g)      Pengusaha Kena Pajak melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak dikeani sanksi

h)      Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan diwajibkan membayar kembali.

  1. D. Pajak Penghasilan
    1. 1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif. Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

  1. 2. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek PPh adalah orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap (BUT).

Menurut Undang Undang no.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, subyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

  1. Subyek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
  2. Subyek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
  1. Subyek pajak badan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
    1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
    4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
    5. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek Pajak terdiri dari :

  1. Subjek Pajak Dalam Negeri
  2. Subjek Pajak Luar Negeri.

Subjek Pajak Dalam Negeri adalah :

  1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
  2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.
  3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Subjek Pajak Luar Negeri adalah :

  1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia;

  1. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh panghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau;
  2. melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
  1. 3. Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap Tambahan Kemampuan Ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang-undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

Karena Undang-undang PPh menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu Tahun Pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka

kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (Kompensasi Horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

  1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan;
  2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
  3. Laba usaha;
  4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
    1. i.      Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan,dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
    2. ii.      Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;
    3. iii.      Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;
    4. iv.      Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak pihak yang bersangkutan;
    5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
    6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang:
  1. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  2. Royalti;
  3. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  4. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  5. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  6. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
  7. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  8. Premi asuransi;
  9. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  10. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

Objek Pajak yang dikenakan PPh final Atas penghasilan berupa:

  1. Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya;
  2. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek;
  3. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta
  4. Penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  1. 4. Tarif Pajak Penghasilan

Berikut ini disampaikan Pasal yang mengatur mengenai tarif Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menurut Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) yang baru disahkan yang akan berlaku 1 Januari 2009,

Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,- 5%
Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- 15%
Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- 25%
Diatas Rp. 500.000.000,- 30%
Tarif Deviden 10%
Tidak memiliki NPWP (Untuk PPh Pasal 21) 20% lebih tinggi dari yang seharusnya
Tidak mempunyai NPWP untuk yang dipungut /potong(Untuk PPh Pasal 23) 100% lebih tinggi dari yang seharusnya
Pembayaran Fiskal untuk yang punya NPWP Gratis
  1. Wajib Pajak Badan  dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap
Tahun Tarif Pajak
2009 28%
2010 dan selanjutnya 25%
PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek 5% lebih rendah dari yang seharusnya
Peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 Pengurangan 50% dari yang seharusnya
  1. Penghasilan Tidak Kena Pajak
No Keterangan Setahun
1. Diri Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi Rp. 15.840.000,
2. Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp.   1.320.000,-
3. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Rp. 15.840.000,-
4. Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang diatnggung sepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiap keluarga Rp.   1.320.000,-
  1. Tambahan tarif lainnya

Tarif Pajak yang dikenakan atas objek pajak (PBB) adalah  = 0,5% Tarif Pajak yang dikenakan atas BPHTB adalah  = 5  Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah  = 10 %

  1. Dengan Peraturan Pemerintah  menjadi paling rendah =   5 %
  2. Dengan Peraturan Pemerintah  menjadi paling tinggi   = 15 %
  3. Atas ekspor barang kena pajak  =   0 %

Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah  Paling rendah  10 % Paling tinggi = 75 % Atas ekspor barang kena pajak =   0 %.

  1. 5. Cara Menghitung Pajak Penghasilan

Menghitung Pajak Penghasilan (PPh)yaitu Pertama, hitung dulu Penghasilan Kena Pajak. Rumus sederhananya : penghasilan dikurangi biaya-biaya. Selanjutnya tinggal terapkan tarif pajak atas Penghasilan Kena Pajak tersebut.

Tarif pajak bisa dibagi dua :

  1. Untuk WP orang pribadi

Rp. 0 s.d. Rp 25 juta, tarifnya 5%

Rp. 25 juta s.d. Rp 50 juta, tarifnya 10%

Rp. 50 juta s.d. Rp 100 juta, tarifnya 15%

Rp. 100 juta s.d. Rp 200 juta, tarifnya 25%

Rp. 200 juta ke atas, tarifnya 35%

  1. Untuk WP berbentuk badan usaha

Rp. 0 s.d. Rp 50 juta, tarifnya 10%

Rp. 50 juta s.d. Rp 100 juta, tarifnya 15%

Rp. 100 juta ke atas, tarifnya 30%

Yang perlu diingat, tarif di atas adalah tarif progresif. Maksudnya tiap lapisan Penghasilan Kena Pajak dikenakan sesuai tarifnya, bukan diakumulasi dulu, baru dikenakan tarif. Lalu sebelum dikenakan tarif, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan dulu sampai ribuan ke bawah.

Supaya lebih jelas, dapat dilihat contoh berikut :

  1. Penghasilan Kena Pajak WP orang pribadi = Rp 300.000.950

Penghasilan Kena Pajak dibulatkan : Rp 300.000.000

PPhnya adalah :

5% x Rp 25.000.000 = Rp 1.250.000

10% x Rp 25.000.000 = Rp 2.500.000

15% x Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000

25% x Rp 100.000.000 = Rp 25.000.000

35% x Rp 100.000.000 = Rp 35.000.000

Total = Rp 71.250.000.

  1. Penghasilan Kena Pajak WP badan = Rp 300.000.950.

Penghasilan Kena Pajak dibulatkan : Rp 300.000.000

PPhnya adalah :

10% x Rp 50.000.000 = Rp 5.000.000.

15% x Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000

30% x Rp 200.000.000 = Rp 60.000.000

Total = Rp 72.500.000.

a. Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan. 

Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan dilakukan oleh Wajib Pajak melalui pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain dan melalui pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan tersebut merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. (Pasal 20 Undang-undang Pajak Penghasilan).

b. Pelunasan Pajak Penghasilan pada akhir tahun pajak. 

Pelunasan Pajak Penghasilan pada akhir tahun pajak dilakukan melalui mekanisme penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan yang merupakan penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang, yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain maupun yang telah dibayar sendiri, dan jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar untuk Tahun Pajak yang bersangkutan. (Pasal 28 Undang-undang Pajak Penghasilan).

  1. 6. Saat Pelunasan atau Pembayaran Pajak

Pajak PenghasPenghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Undang-undang Pajak Penghasilan menentukan pelunasan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak dapat dilakukan melalui dua cara yaitu :

Pelunasan pajaPelunasan pajak melalui pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain dan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri pada hakekatnya merupakan dua cara pemenuhan kewajiban pembayaran yang berjalan bersama dan saling melengkapi.

Pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan

Pajak Penghasilan yang dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan pelunasan/pembayaran atas perkiraan Pajak Penghasilan yang akan terutang dalam suatu tahun pajak. Pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan dilakukan oleh Wajib Pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain maupun pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri, sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak oleh pihak lain dilakukan dalam hal diperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) (PPh Pasal 4 ayat (2) Final);
2. Pemungutan pajak oleh pihak lain dilakukan dalam hal diperoleh penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 (disebut Pajak Penghasilan Pasal 22);
3. Pemungutan pajak oleh pihak lain dilakukan dalam hal diperoleh penghasilan dari modal, jasa, dan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (disebut Pajak Penghasilan Pasal 23);
4. Pembayaran pajak di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 (disebut Pajak Penghasilan Pasal 24);

Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang PelunPelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya, maka Undang-undang Pajak Penghasilan menentukan bahwa pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan dapat bersifat final untuk jenis-jenis penghasilan tertentu.

Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang.

  1. 7. Sanksi Pidana

Waktu itu di Kantor Pusat DJP, khususnya Direktorat P4 (Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak), kalau pemeriksaan yang diusulkan oleh Sub Direktorat Penyidikan maka jenisnya adalah Pemeriksaan Bukti Permulaan. Kalau dari Sub Direktorat Pemeriksaan bentuknya adalah Pemeriksaan Khusus.

Dalam praktek di lapangan, kita sering ditakuti-takuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Bahkan banyak juga pemeriksaan biasa yang ditingkatkan menjadi Pemeriksaan Bukti Permulaan karena Wajib Pajak tidak ditemukan. Hasil dari Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Surat Ketetapan Pajak.

Pada waktu pembahasan RUU KUP, Pemeriksaan Bukti Permulaan hanya bertujuan mencari bukti-bukti awal tindak pidana perpajakan. Jika bukti-bukti awal tidak ditemukan, maka kasus dianggap sudah selesai (case closed). Jika ditemukan bukti maka akan dikembangkan menjadi penyidikan.

Namun saat pembahasan RUU KUP di DPR, ada pendapat bahwa perlu ada suatu sanksi bagi Wajib Pajak supaya Wajib Pajak “kapok” dan tidak akan main-main dengan SPT (Surat Pemberitahuan). Kalau belum sampai “lampu merah”, maka sanksi berupa kenaikan, bukan sanksi penjara.

Sehingga apabila Anda membaca UU KUP yang baru (UU Nomor 28 Tahun 2007), Anda akan menemukan Pasal 13A, dimana pasal ini adalah pasal baru yang disisipkan antara Pasal 13 dan Pasal 14.

Bunyi dari Pasal 13A UU KUP sebagai berikut:

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak

yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Inti dari Pasal 13A adalah jika Wajib Pajak sudah terbukti melakukan tindak pidana pajak (misal: menerbitkan Faktur Pajak fiktif), tetapi karena itu baru dilakukan pertama kali, maka sanksinya adalah sanksi kenaikan 200%, tidak perlu sampai penyidikan dan di sidang di Pengadilan Negeri.

  1. Pelanggaran Ketentuan Perpajakan dan Ancaman Sanksi

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan WP, sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tidak pidana dibidang perpajakan dikenakan sanksi pidana.

  1. Sanksi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Setiap orang karena kealpaannya :

  1. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); atau
    1. menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Mulai 1 Januari 2008, sanksi tindak pidana di bidang perpajakan terhadap angka 1 diatas menjadi pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Sanksi tindak pidana berlaku juga bagi wakil, kuasa atau pegawai dari WP, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

  1. Daluwarsa Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Tindak pidana di bidang perpajakn tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutang pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

  1. Delik Aduan dan Sanksinya

Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan WP yang menyangkut masalah perpajakan.

Pelanggaran atas larangan mengungkap kerahasiaan WP tersebut dapat diancam sanksi pidana sebagai berikut:

  1. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal kerahasiaan WP, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Mulai Januari 2008 sanksi tindak pidana di bidang perpajakan di atas menjadi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
  2. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).Mulai Januari 2008 sanksi tindak pidana di bidang perpajakan terhadap di atas menjadi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
  3. Ketertiban dan Sanksi bagi Pihak Ketiga

Setiap orang yang menurut ketentuan wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau bukti atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Mulai Januari 2008 sanksi tindak pidana di bidang perpajakan dia atas menjadi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Mulai Januari 2008 sanksi tindak pidana di bidang perpajakan dia atas menjadi pidana kurungan  paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Ketentuan ini berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

  1. E. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
    1. 1. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994.PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Dasar pengenaan PBB adalah “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”. NJOP ditetapkan perwilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan gubernur serta memperhatikan:

  1. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;
  2. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
  3. nilai perolehan baru;
  4. penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti.
  5. 2. Objek Pajak PBB

Objek PBB adalah “Bumi dan atau Bangunan”:

  1. Bumi :

Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia, Contoh : sawah, ladang, kebun, tanah. pekarangan, tambang, perairan pedalaman, empang, laut wilayah Indonesia.

  1. Bangunan :

Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh : rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung

bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dll.

  1. 3. Subjek Pajak PBB

Subjek pajak dari pajak bumi dan bangunan

Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

  1. mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
  2. memperoleh manfaat atas bumi dan atau
  3. memiliki, menguasai atas bangunan dan atau
  4. memperoleh manfaat atas bangunan
  5. 4. Pendaftaran dan Pendataan PBB

Pendaftaran & pendataan pajak adalah subjek pajak PBB yaitu

orang atau badan yang mempunyai hak atas bumi/tanah

dan/atau

memperoleh hak atas bumi/tanah, memiliki/menguasai atas bangunan

Dan/atau

Memperoleh manfaat atas bangunan.

Orang atau Badan yang menjadi Subjek PBB harus mendaftarkan Objek Pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Kantor Pelayanan PBB (KP PBB), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi letak objek tersebut, dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang tersedia gratis di KPP Pratama, KP PBB, KP2KP atau KP4 setempat.

Yang harus didaftarkan untuk PBB yaitu :

  1. Semua tanah yang dimiliki dengan suatu hak dan/atau dimanfaatkan.
  2. Semua bagunan yang dimiliki dan/atau dikuasai atau dimanfaatkan kekantor pajak.

Alat pendaftaran yang digunakan yaitu belangko SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) yang harus diisi dan diserahkan kepada kepala kantor pajak bumi dan  bangunan.

Pendataan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan PBB atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan menggunakan formulir SPOP dan dilakukan sekurang – kurangnya untuk satu wilayah administrasi desa/kelurahan. Pendataan dapat dilakukan dengan cara:

  1. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP

Dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang pada umumnya belum/tidak mempunyai peta, daerah terpencil atau potensi PBB relatif kecil.

  1. Identifikasi Objek Pajak

Dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/ peta foto yang dapat menentukan posisi relatif OP tetapi tidak mempunyai data administrasi PBB tiga tahun terakhir secara lengkap.

  1. Verifikasi Objek Pajak

Dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/ peta foto yang dapat menentukan posisi relatif OPn mempunyai data administrasi PBB tiga tahun terakhir secara lengkap.

  1. Pengukuran Bidang Objek Pajak

Dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang hanya mempunyai sket peta desa/kelurahan dan atau peta garis/peta foto tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif OP.

  1. 5. Cara Menghitung Besarnya Pajak PBB

Untuk menghitung besarnya PBB, terlebih dahulu diketahuifaktor-faktornya yaitu :

  1. 1. Besarnya tarif PBB adalah 0,5%
  2. 2. NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)
  3. 3. NJOPTK (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) besarnya 8 Juta
  4. 4. NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 20%
  5. 5. Rumus penghitungan PBB = Tarif x NJKPx (NJOP – NJOPTKP)

  1. 6. Tahun, saat dan Tempat yang menentukan Pajak yang Terutang

Tempat Pembayaran PBB yaitu :

Wajib Pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pelayanan PBB atau disampaikan lewat Pemerintah Daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk dalam SPPT yaitu Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

Saat Yang Menentukan Pajak Terutang yaitu :

Saat yang menentukan pajak terutang atau belum dibayar adalah keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari.Dengan demikian segala mutasi atau perubahan atas Objek Pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya.

  1. 7. Tatacara Pembayaran dan Pembagian PBB

Menurut Undang-Undang Pasal 11 pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan / PBB dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah SPPT PBB diterima Wajib Pajak (WP). Untuk PBB wilayah DKI Jakarta ditetapkan paling lambat tanggal 28 agustus setiap tahunnya. Jika pembayaran PBB dilaksanakan tetapi sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan maka akan dikenai sanksi perpajakan berupa denda administrasi.

PBB dapat dibayar di Bank Persepsi yang berada di KPBB / KPP Pratama, 160 bank tempat pembayaran secara online seperti Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank DKI serta melalui ATM BCA atau BII di seluruh Indonesia.

Untuk membayar PBB harus mengikuti tata cara yang ada yaitu membawa langsung SPPT PBB atau STTS tahun sebelumnya ke Bank yang dapat menerima pembayaran PBB. Bisa juga membayar PBB dengan fasilitas pembayaran melalui ATM BCA dan BII dengan memasukkan NOP dan tahun pajak. Pembayaran PBB tidak dapat dicicil atau diangsur. Setelah membayar PBB mintalah tanda bukti telah membayar lunas PBB dari Bank berupa STTS.

  1. F. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
    1. 1. Pengertian Barang Kena Pajak

Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

  1. 2. Pengertian Jasa Kena Pajak

Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

  1. 3. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas :

  1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  2. Impor Barang Kena Pajak;
  3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah . Pabean;
  5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
  6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
  7. Ekspor BarangKena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
  8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

  1. 4. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pada prinsipnya semua barang dan jasa merupakan objek PPN, karena PPN dikenakan atas konsumsi barang dan atau jasa di dalam Daerah Pabean. Namun demikian, dengan pertimbangan ekonomi, sosial dan budaya, ada barang dan jasa

tertentu yang tidak dipungut serta dikecualikan dari pengenaan PPN dan dibebaskan dari pungutan PPN.

  1. 5. Tari f Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tarif PPN & PPnBM

  1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen)
  2. Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)
  3. Tarif PPN dan PPnBM atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen).
    1. 6. Cara menghitung Pertambahan Nilai (PPN)

Contoh Cara Menghitung PPN & PPnBM

  1. PKP “A” dalam bulan Januari 2001 menjual tunai Barang Kena Pajak kepada PKP “B” dengan Harga Jual Rp. 25.000.000,00 PPN yang terutang yang dipungut oleh PKP “A” = 10% x Rp. 25.000.000,00 = Rp. 2.500.000,00 PPN sebesar Rp. 2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “A”.
  2. PKP “B” dalam bulan Pebruari 2001 melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh Penggantian sebesar Rp. 15.000.000,00 PPN yang terutang yang dipungut oleh PKP “B” = 10% x Rp. 15.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00 PPN sebesar Rp. 1.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “B”.
  3. Pengusaha Kena Pajak “C” mengimpor Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dengan Nilai Impor sebesar Rp. 35.000.000,00 PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai = 10% x Rp. 35.000.000,00 = Rp. 3.500.000,00
  4. Pengusaha Kena Pajak “D” mengimpor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah dengan Nilai impor sebesar Rp. 50.000.000,00 Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM misalnya dengan tarif 20%.

Penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut adalah:

    1. Dasar Pengenaan Pajak Rp. 50.000.000,00
    2. PPN =10% xRp. 50.000.000,00 = Rp. 5.000.000,00
    1. PPn BM = 20% x Rp. 50.000.000,00 = Rp. 10.000.000,00

Kemudian PKP “D” menggunakan BKP yang diimpor tersebut sebagai bagian dari suatu BKP yang atas penyerahannya dikenakan PPN 10% dan PPnBM dengan tarif misalnya 35%. Oleh karena PPnBM yang telah dibayar atas BKP yang diimpor tersebut tidak dapat dikreditkan, maka PPnBM sebesar Rp. 10.000.000,00 dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang dihasilkan oleh PKP “D” atau dibebankan sebagai biaya.

Misalnya PKP “D” menjual BKP yang dihasilkannya kepada PKP “X” dengan harga jual Rp. 150.000.000,00 maka penghitungan PPN dan PPn BM yang terutang adalah :

    1. Dasar Pengenaan Pajak Rp. 150.000.000,00
    2. PPN = 10% x Rp. 150.000.000,00 = Rp. 15.000.000,00 PPn BM
    3. PPn BM = 35% x Rp. 150.000.000,00 = Rp. 52.500.000,00

PPN sebesar Rp. 5.000.000,00 yang dibayar pada saat impor merupakan pajak masukan bagi PKP “D” dan PPN sebesar Rp. 15.000.000,00 merupakan pajak keluaran bagi PKP “D”. Sedangkan PPnBM sebesar Rp.10.000.000,00 tidak dapat dikreditkan. Begitu pun dengan PPnBM sebesar Rp. 52.500.000,00 tidak dapat dikreditkan oleh PKP “X”.

  1. 7. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan NIlai (PPN)
  2. Secara umum PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP/JKP dipungut oleh PKP Penjual. Dengan demikian, pembeli BKP/JKP yang bersangkutan wajib membayar kepada PKP Penjual sebesar harga jual ditambah PPN yang terutang (10%).
  3. Dalam hal harga jual atau penggantian telah termasuk PPN, maka PPN yang terutang atas penyerahan BKP/JKP tersebut dihitung dengan formula : 10/110 x harga jual atau penggantian.
  4. Apabila pembeli BKP/JKP tersebut berstatus Pemungut PPN (Pembeli Khusus), PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP/JKP tidak dipungut oleh PKP Penjual, melainkan disetor langsung ke kas negara oleh Pemungut PPN tersebut. Dengan demikian, Pemungut PPN hanya membayar kepada PKP Penjual sebesar harga jual, sedangkan PPN-nya (10%) disetor langsung ke kas negara.
  5. Pemungut PPN (Pembeli Khusus) terdiri dari (563/KMK.03/2003) :
  1. Bendaharawan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, yang dananya dari APBN/APBD.
  2. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
  3. Dalam hal terjadi penyerahan BKP/JKP antar Pemungut PPN, PPN/PPnBM terutang atas BKP/JKP dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Pemungut PPN yang melakukan penyerahan BKP/JKP (Penjual), Lihat SE – 43/PJ.51/2002
  4. Dalam hal terjadi penyerahan BKP/JKP oleh Badan-Badan tertentu kepada Bendaharawan Pemerintah/KPKN, maka PPN/PPnBM terutang atas BKP/JKP dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Bendaharawan Pemerintah/KPKN (Pembeli), Lihat SE – 43/PJ.51/2002.
  5. Penyerahan BKP/JKP oleh Instansi Pemerintah yang bertindak sebagai PKP kepada Badan-Badan tertentu, PPN terutang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Bendaharawan Instansi Pemerintah (Penjual), Lihat SE – 43/PJ.51/2002.
    1. 8. Saat  dan Tempat Pajak Terutang
    2. a. Saat Pajak Terutang.

Untuk menentukan saat PKP melaksanakan kewajiban membayar pajak, penentuan saat pajak terutang menjadi sangat relevan. Tanpa diketahui saat pajak terutang, tidak mungkin ditentukan bilamana PKP wajib memenuhi kewajiban melunasi utang pajaknya.

Untuk menentukan saat pajak terutang sangat erat kaitannya dengan penentuan saat tim-bulnya utang pajak. Sebagai pajak objektif, PPN menganut ajaran materiil timbulnya utang pajak yaitu utang pajak timbul karena undang-undang. Dengan kata lain dapat di-rumuskan bahwa utang pajak timbul karena adanya tatbestand yang diatur dalam undang-undang, yaitu sejak adanya suatu ke-adaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak. Dengan rumusan yang lebih sederhana, dapat ditentukan bahwa utang PPN mulai timbul sejak adanya objek pajak. Ajaran materiil timbulnya utang pajak dianut oleh suatu jenis pajak yang mekanisme pemungutan pajak-nya menggunakan self assessment system. Mekanisme pemungutan PPN menggunakan sistem ini, sehingga timbulnya utang pajak ditentukan berdasarkan ajaran materiil.

Dari ketentuan Pasal 11 UU PPN 1984 dapat disimpulkan bahwa pajak terutang:

  1. Pada saat penyerahan BKP atau JKP
  2. Pada saat impor BKP
  3. Pada saat dimulai pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
  4. Pada saat pembayaran dalam hal :
    1. pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau JKP
    2. pembayaran dilakukan sebelum dimulai pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
    3. Pada saat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
    4. Tempat Pajak Terutang

Berdasarkan Pasal 12 UU PPN 1984 ditetapkan bahwa pajak terutang di :

  1. Ttempat tinggal atau tempat kedudukan
  2. Tempat kegiatan usaha dilakukan, atau
  3. Tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak
  4. Tempat BKP dimasukkan, dalam hal impor
  5. Tempat orang pribadi atau badan terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam hal pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
  6. satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tempat pemusatan pajak terutang atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak.

Ketentuan Pasal 12 UU PPN 1984 tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, yang menetapkan bahwa :

  1. Tempat pajak terutang untuk Penyerahan di dalam Daerah Pabean.
    Pajak terutang di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
  2. Tempat pajak terutang untuk impor BKP adalah ditempat BKP dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.
  1. Tempat pajak terutang untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean adalah di tempat orang pribadi atau badan yang memanfaatkan, terdaftar sebagai Wajib Pajak.
  2. Tempat pajak terutang untuk kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak di dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan adalah di tempat bangunan didirikan.
  3. Tempat pajak terutang bagi PKP yang dikukuhkan di KPP Wajib Pajak Besar, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-335/PJ/2002 tanggal 1 Juli 2002 dipusatkan di KPP Wajib Pajak Besar yang menerbitkan surat pengukuhan.
  4. Tempat pajak terutang ditentukan lain oleh Direktur Jenderal Pajak atas permintaan tertulis dari wajib pajak atau secara jabatan.
    1. G. Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Pengertian Pajak Penjualan atas Barang Mewah

PnBM merupakan jenis pajak yang merupakan satu paket dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, mekanisme pengenaan PPnBM ini sedikit berbeda dengan PPN. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan terhadap :

  1. penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
  2. impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.

Dengan demikian, PPnBM hanya dikenakan pada saat penyerahan BKP Mewah oleh pabrikan (pengusaha yang menghasilkan) dan pada saat impor BKP Mewah. PPnBM tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan setelah itu. Adapun fihak yang memungut PPnBM tentu saja pabrikan BKP Mewah pada saat melakukan penyerahan atau penjualan BKP Mewah. Sementara itu, PPnBM atas impor BKP mewah dilunasi oleh importir berbarengan dengan pembayaran PPN impor dan PPh Pasal 22 Impor.

  1. 1. Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU Nomor 18 Tahun 2000 Ps 5 (1)
Disamping pengenaan Pajak, dikenakan juga Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap :

  1. Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
  2. Impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.

Dengan pertimbangan bahwa :

  1. Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi;
  2. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah;
  3. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional;
  4. Perlu untuk mengamankan penerimaan negara;

Maka atas penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah oleh produsen atau atas impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, di samping dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, juga dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah adalah :

  1. Bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
  2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
  3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi;atau
  4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
  5. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol.

Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tidak memperhatikan siapa yang mengimpor Barang Kena Pajak tersebut serta tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus menerus atau hanya sekali saja.

Selain itu, pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap suatu penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari Barang Kena Pajak tersebut telah dikenakan atau tidak dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah pada transaksi sebelumnya.

Yang termasuk dalam pengertian menghasilkan adalah kegiatan      :

  1. Merakit :

Menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti merakit mobil, barang elektronik, perabot rumah tangga, dan sebagainya;

  1. Memasak :

Mengolah barang dengan cara memanaskan baik dicampur bahan lain atau tidak;

  1. Mencampur :

Mempersatukan dua atau lebih unsur (zat) untuk menghasilkan satu atau lebih barang lain;

  1. Mengemas :
  2. Menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda yang melindunginya dari kerusakan dan atau untuk meningkatkan pemasarannya;
  3. Membotolkan :

Memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu;

Dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan kegiatan itu, atau menyuruh orang atau badan lain melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.

  1. 2. Tarif Pajak atas Penjualan Barang Mewah

Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang PPN, ditentukan :

  1. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
  2. Atas ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).
  3. Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
  1. Jenis Barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.”

Peraturan Pemerintah yang mengatur pengelompokan BKP yang tergolong mewah ini adalah PP Nomor 145 Tahun 2000 yang kemudian mengalami beberapa perubahan dengan PP Nomor 60Tahun 2001, PP Nomor 7 Tahun 2002, PP Nomor 6 Tahun 2003, PP Nomor 43 Tahun 2003, PP Nomor 55 Tahun 2004, PP Nomor 41 Tahun 2005 dan PP Nomor 12 Tahun 2006.

Adapun Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur jenis barang yang dikenakan PPnBM adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000, 381/KMK.03/2001, 141/KMK.03/2002, 39/KMK.03/2003 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004.

  1. 3. Dasar Pengenaan Pajak

Peraturan Pemerintah yang mengatur pengelompokan BKP yang tergolong mewah ini adalah PP Nomor 145 Tahun 2000 yang kemudian mengalami beberapa perubahan dengan PP Nomor 60Tahun 2001, PP Nomor 7 Tahun 2002, PP Nomor 6 Tahun 2003, PP Nomor 43 Tahun 2003, PP Nomor 55 Tahun 2004, PP Nomor 41 Tahun 2005 dan PP Nomor 12 Tahun 2006.

Adapun Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur jenis barang yang dikenakan PPnBM adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000, 381/KMK.03/2001, 141/KMK.03/2002, 39/KMK.03/2003 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004.

  1. 4. Carang Menghitung Pajak

Diantara yang perlu diperhatikan adalah :

  1. Pemotongan PPh21 per bulan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (lihat tabel)
  2. Pemotongan Jamsostek per bulan (untuk saat ini besarnya 2% per bulan)
  3. Laporan Penghasilan 1721-A1 Karyawan per tahun (nilai perhitungan didapat dari akumulasi potongan PPh 21 per bulan selama setahun).
  1. Laporan Dana Jamsostek per tahun (didapat dari Jamsostek diambil melalui HRD, nilai Laporan tersebut harus sesuai dengan jumlah akumulasi pemotongan Jamsostek sebesar 2% per bulan yang dilakukan oleh perusahaan)
  2. Pemotongan pinjaman (kalau ada)
  1. H. Aturan Bea Materai
    1. 1. Dasar Hukum Pengenaan Bea Materai

Adapun dasar hukum dari diterapkannya pajak atas bea meterai adalah sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea meterai

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 TAHUN 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Peraturan ini

sekaligus mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 .

  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/KMK.04/2000′ /peraturan/133/KMK.04/2000 , tentang bentuk,ukuran, dan warna benda meterai desain tahun 2000.
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 560/KMK.04/2000, tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/KMK.04/2000′ /peraturan/133/KMK.04/2000 tentang bentuk, ukuran, dan warna benda meterai desain tahun 2000.
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.04/2000, tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/KMK.04/2000′ /peraturan/133/KMK.04/2000 tentang bentuk, ukuran, dan warna benda meterai desain tahun 2000.
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133a/KMK.04/2000 , tentang pengadaan, pengelolaan dan penjualan benda meterai
  5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 , tentang pelunasan bea meterai dengan menggunakan cara lain.
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133c/KMK.04/2000 , tentang pemusnahan benda meterai.
  7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 122a/PJ./2000 tentang tata cara pelunasan bea meterai dengan menggunakan benda meterai.
  8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 122b/PJ./2000 tentang tata cara pelunasan bea meterai dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan mesin teraan meterai.
  9. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 122c/PJ./2000 tentang tata cara pelunasan bea meteri dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan teknologi percetakan.
  10. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor  KEP – 122d/PJ./2000 tentang tata cara pelunasan bea meterai dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan sistem komputerisasi.
  1. 2. Objek dan Tarif Bea Materai

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 TAHUN 2000 mengatur tentang objek dan tarif bea meterai. Pada hakekatnya objek untuk bea meterai adalah dokumen. Dalam hal ini bentuk dokumen yang menjadi objek dari bea meterai adalah sebagai berikut:

  1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya (antara lain: surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan) yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Tarif bea meterai untuk dokumen jenis ini adalah Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).
  2. Akta-akta notaris termasuk salinannya. Tarif bea meterai untuk dokumen jenis ini adalah Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).
  3. Akta yang dibuat PPAT termasuk rangkap-rangkapnya. Tarif bea meterai untuk dokumen jenis ini adalah Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah)
  4. a. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 1.000.000,00 atau harga nominal yang     dinyatakan dalam mata uang asing :
    1. Yang menyebutkan penerimaan uang
    2. Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank
    3. Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank
    4. Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan
      1. Apabila harga nominalnya lebih dari Rp 250.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 maka tarif bea meterainya Rp 3.000,00 ( tiga ribu rupiah )
      2. Apabila harga nominalnya tidak lebih dari Rp 250.000,00 maka tidak terutang bea meterai.
      3. Surat berharga seperti wesel , promes dan aksep yang harga nominalnya lebih dari Rp 1.000.000,00. Tarif bea meterai untuk dokumen ini Rp 6.000,00 ( enam ribu rupiah ). Namun apabila harga nominalnya lebih dari Rp 250.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 tarif bea meterainya Rp 3.000,00 ( tiga ribu rupiah ). Apabila harga nominalnya tidak lebih dari Rp 250.000,00 tidak terutang bea meterai.
  1. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp 1.000.000,00 maka tarif bea meterainya adalah Rp 6.000,00 ( enam ribu rupiah ). Namun apabila harga nominalnya lebih dari Rp 250.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 maka tarif bea meterainya Rp 3000,00 ( tiga ribu rupiah ). Apabila harga nominalnya tidak lebih dari Rp 250.000,00 maka tidak terutang bea meterai.
  2. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan serta surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula , yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Tarif bea meterai yang dikenakan sebesar Rp 6.000,00 ( enam ribu rupiah ).
  3. Berdasarkan bunyi pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 TAHUN 2000 , maka tarif bea meterai untuk cek dan bilyet giro ditetapkan sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal. Tarif ini berlaku efektif per 1 Mei 2000.
  1. 3. Dokumen yang tidak Dikenakan Bea Materai

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 mengatur tentang dokumen-dokumen yang bukan termasuk objek bea meterai. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Dokumen yang berupa surat penyimpanan barang , konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, keterangan pemindahan yang dituliskan pada ketiga surat tersebut, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim dan surat-surat sejenis lainnya.
  2. Segala bentuk ijazah.
  3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pesiun, uang tunjangan dan pembayaran lainnya yang kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu.
  4. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara dan kas pemerintah daerah.
  5. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah.
  6. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern oganisasi.
  1. Dokumen yang menyebutkan tabungan pembayaran uang, uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut.
  2. Surat gadai yang diberikan oleh perusahaan umum pegadaian.
  3. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
  1. 4. Saat terutangnya Bea Materai

Saat terutang bea meterai adalah sebagai berikut :

  1. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak.

Saat terutangnya bea meterai atas dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen itu dibuat, misalnya cek.

  1. Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak.

Saat terutangnya bea meterai adalah pada saat dokumen tersebut selesai dibuat, yang ditutup dengan tandatangan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

  1. Dokumen yang dibuat di luar negeri.

Saat terutangnya bea meterai adalah pada saat dokumen tersebut digunakan di Indonesia.

Pihak yang terutang bea meterai.

Bea meterai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.

  1. 5. Cara Pelunasan Bea Materai

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 mengatur tata cara pelunasan bea meterai. Pada dasarnya pelunasan bea meterai dapat ditempuh dengan dua cara yaitu :

  1. Dengan menggunakan benda meterai yaitu meterai tempel dan kertas meterai.

Pelunasan dengan benda meterai ini bisa dilakukan dengan cara biasa yaitu oleh Wajib Pajak sendiri, dan dapat pula dilakukan melalui pemeteraian kemudian oleh pejabat pos. Dalam menempelkan meterai tempel dan menggunakan kertas meterai

harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut ( pasal 7 ayat (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 ) :

  1. Meterai tempel harus direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea meterai.
  2. Meterai tempel direkatkan di tempat dimana tanda tangan akan dibubuhkan
  3. Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai temple
  4. Jika digunakan lebih dari satu meterai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua meterai tempel dan sebagian di atas kertas.

Bila pelunasan bea meterai dilakukan dengan menggunakan kertas meterai maka harus memperhatikan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagai berikut :

  1. Kertas meterai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi ( ayat (7) )
  2. Jika isi dokumen yang dikenakan bea meterai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas meterai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermeterai ( ayat (8) )
  3. Bila ketentuan penggunaan dan cara pelunasan bea meterai tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai ( ayat (9) )
  4. Cara pelunasan bea meterai dengan cara lain yang ditetapkan menteri keuangan,  yaitu  :
  5. Membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan menggunakan mesin teraan meterai
  6. Membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan
  7. Membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan sistem komputerisasi
  8. Membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan alat lain dan teknologi tertentu (Lihat KMK No. 133b/KMK.04/2000).
  1. 6. Sanksi atas Pelanggarannya

Barang siapa dengan sengaja menggunakan cara lain dalam pelunasan Bea Meterai tanpa izin Menteri Keuangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun (pasal 14 UUBM).

Dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (pasal 13 UUBM):

  1. Barang siapa meniru atau memalsukan meterai tempel dan kertas meterai atau meniru dan memalsukan tanda tangan yang perlu untuk mensahkan meterai.
  2. Barang siapa dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke Negara Indonesia meterai palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak.
  3. Barang siapa dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke Negara Indonesia meterai yang mereknya, capnya, tanda tangannya, tanda sahnya atau tanda waktu mempergunakan nya telah dihilangkan seolah-olah meterai itu belum dipakai dan atau menyuruh orang lain menggunakannya dengan melawan hak.
  4. Barang siapa menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahui digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan untuk meniru dan memalsukan benda meterai.

THE END

SILABUS: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)

In Latahzan on 18/02/2011 at 1:11 pm

SILABUSPENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)

Program Studi : Semua Program studi

Kode Mata Kuliah :  UMS 40981

Nama Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Jumlah SKS : 3 (tiga)

Semester : 3 (Tiga)

Mata Kuliah Pra Syarat : – - -

Deskripsi Mata Kuliah          :

Peningkatan kualitas wawasan mengenai kepentingan publik dan kewarganegaraan serta mengerti problematika kontemporer bangsa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di era global, sehingga para mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan mampu memberikan kontribusi solusi pemecahan masalah, bukan menjadi bagian dari problem itu sendiri.  Terbentuknya warganegara yang memeiliki wawasan, sikap dan perilaku yang berparadigma Pancasila, nasionalisme Indonesia yang tepat, berindentitas nasinal, memberikan konstributif bagi pembangunan bangsa dan negara dalam konsep negara bangsa Indonesia. Pemahaman akan sistem politik dan sistem pemerintahan Indonesia yang konstitusional akan mampu memberikan arti penting setiap warganegara dalam kehidupan politik dan bernegara bangsa yang konstitusional. Mata kuliah ini, juga diharapakan mampu membentuk sikap dan perilaku yang mengerti dan mengargai Hak Asasi Manusia, dalam koridor penunai hak dan kewajiban seseorang sebagai warganegara Indonesia sebagai masyarakat madani (civil society) yang demokratis. Mata Kuliah ini, juga memberikan wawasan kewilayahan negara baik historis, yuridis maupun yurisdiksi nasional Indonesia, sekaligus memberikan wawasan geopolitik dan geostrategi upaya pembangunan segala bidang, serta peran Indonesia dalam ikut serta mewujudkan perdamaian dunia atas dasar kemerdekaan.

Standar Kompetensi :

Mahasiswa memiliki wawasan, sikap dan perilaku yang mampu mengimplementasikan teori, konsep dan prinsip-prinsip kehidupan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan konsitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang demokratis, berjiwa nasionalisme, cinta tanah air, cinta damai dan berkeadaban (taat: nilai, norma, dan hukum) dan keutuhan wilayah (yuridis –yurisdiksi nasional), partisipatif dalam aktivitas pembangunan masyarakat bangsa dan negara bangsa sesuai geopolitik dan geostragi Indonesia, guna mencapai tujuan dan cita-cita bangsa.

Kompetensi Dasar Indikator Pengalaman Pembelajaran Materi Ajar Waktu Alat/Bahan/Sumber Belajar Peni-laian
Mengidentifikasi latar belakang perlunya pendidikan kewarganegaraan (civic education) yang berorientasi kepenti- 

ngan kewarganegaraan dan memahami pengertian  Visi dan Misi pendidikan kewarganegaraan, serta urgensi PKn dalam pengembangan kepribadian bangsa, serta mengerti Garis Besar dan Ruang Lingkup perkuliahan PKN

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat : 

  1. Menjelaskan latar belakang  pendidikan kewarganegaraan
  2. Menjelaskan pengertian  pendidikan kewarganegaraan
  3. Mendiskripsi Visi dan Misi PKn dalam MPK
  4. Menjelaskan urgensi pendidikan kewarganegaraan bagi pengembangan kepribadian bangsa
  5. Menyebut Garis besar dan ruang lingkup perkuliahan  PKn

 

  1. Mengkaji latar belakang Pkn di Indonesia dan di beberapa negara lain
  2. Mengkaji konsep dasar PKn dalam prientasi kepentingan kewarganegaraan.
  3. Mengkaji Visi dan Misi PKn dalam kontek MPK PKn
  4. Mendiskusikan permasalah- an dan urgensi PKn dalam pengembangan kepribadian  bangsa
  5. Mencatat Garis Besar dan ruang lingkup perkuliahan PKn

 

  1. Pengertian PKn
  2. PKn di Indonesia dan beberapa PKn di beberapa negara
  3. Visi dan Misi PKn dalam MPK
  4. Urgensi Pkn bagi pengembangan kepribadian
  5. Garis Besar dan ruang lingkup MK PKn

 

150’ White Board, LCD, Laptop. 

Tim Dosen PKn, Pendidikan Kewarganegaraan 2008: Bab I.

 

Classroom assesment,Portofolio, Tes essey dalam UTS
Memahami paradigma pemahaman Pancasila sebagai sistem filsafat dan sebagai ideologi. Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat : 

  1. Menjelaskan Pancasila sebagai system filsafat dengan pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis.
  2. Menjelaskan dan membedakan Pancasila sebagai ideologi: Pandangan Hidup bangsa, dasar negara
  3. Menyebutkan Fungsi-fungsi ideologi
  4. Menerangkan Fungsi PS sebagai ideologi: fungsi etis, hirarkhis norma hukum

 

  1. Mengkaji dan mendiskusikan Pancasila dari sudut: ontologis, epistemologis dan aksiologis.
  2. Pengertian ideologi, ps sebagai ideologi,
  3. Fungsi ideologi,
  4. Fungsi PS sebagai ideologi: fungsi etis, dan ideo-politik

 

1.      PS sebagi system filsafat:

Ontologis PS: Hakikat ps, sejarah, ps hirarkis pyramidal.

Epistemologis PS: ps sebagai kajian keilmuan, metode. Aksiologis ps makna dan fungsi

2.      pengertian ideology

  1. Fungsi ideology
  2. Fungsi ps sebagai ideology, fungsi etis, ideo-politik

 

300’ White board LCD, Laptop. 

Tim Dosen PKn, Pendidikan Kewarganegaraan 2008: Bab II.

Classroom assesment,Portofolio, Tes essey dalam UTS
  1. Memahami dan memiliki wawasan Negara/Negara bangsa.
  2. Memahami dan memiliki wawasan serta sikap nasionalisme.
  3. Memahami dan  mencintai identitas nasional Indonesia

 

  1. Menjelaskan: pengertian negara, konsepsi negara bangsa, Indonesia sebagai negara bangsa
  2. Menjelaskan : pengertian nasionalisme, teori/ajaran/paham nasionalisme, menyikapi nasionalisme indonesia
  3. Menjelaskan: Pengertian, Identitas nasional, interaksi faktor subyekti dan obyektif, watak identitas nasional

 

  1. Mengkaji dan mendiskusikan  pengertian, konsepsi negara bangsa, Indonesia sebagai negara bangsa
  2. Mengkaji pengertian, teori/ajaran, paham, menyikapi nasionalisme Indonesia.
  3. Mengkaji proses ineraksi dan akibat interaksi yang melahirkan watak /karakter identitas nasional Indonesia
  4. Pengertian dan unsur Negara , tugas negara, hubungannya dengan warganegara, negara bangsa, Indonesia sbg negara bangsa.
  5. Pengertian dan teori. Legitimasi politik nasionlisme, nasionalisme: ethnocentrism, polycentrism, nasionalisme geopolitik.
  6. Teori identitas nasional. Faktor2 serta interaksi antar faktor identitas nasional, watak identitas nasional.
300’ White board LCD, Laptop.  . 

Tim Dosen PKn, Pendidikan Kewarganegaraan 2008: Bab III.

Classroom assesment,Portofolio, Tes obyektif UAS
  1. Memahami dan memiliki wawasan tentang Sistem Politik, khususnya Indonesia
  2. Memahami dan memiliki wawasan  mengenai sistem perintahan, sistem pemerintahan Indonesia
  3. Memahami dan memiliki wawasan  mengenai sistem perintahan Daerah (otonomi Daerah)

 

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat : 

  1. Menjelaskan : Pengertian system politik, mekenisme proses system politik, political role, politial structure, political culture, ciri-ciri system politik, arah dan sasaran dukungan sistem politik, structure dan fungsi politik.
  2. Menjelaskan dan menguraikan Pengertian Pemerintah/pemerintahan dalam arti sempit dan luas,  system dan proses sistem pemerintahan, khususnya menurut konstitusi Indonesia.
  3. Menjelaskan,sistem perintahan daerah, kosepsi otonomi daerah. Asas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas perbantuan, struktur penda, pemilihan kepala Daerah, pembentukan kawasan khusus, pembagian urusan pusat dan daerah, asas penyelenggaraan pemerintahan

 

  1. Mengkaji dan mendiskusikan pengertian, mekanisme sistem politik, political role, politial structure, political culture, ciri-ciri system politik, arah dan sasaran dukungan sistem politik, structure dan fungsi politik
  2. Mengkaji dan mendiskusikan Pengertian Pemerintah/pemerintahan dalam arti sempit dan luas,sistem dan proses sistem pemerintahan, kedudukan dan fungsi lembaga negara, hubungan antar lembaga negara.
  3. Mengkaji dan mendiskusikansistem perintahan daerah, kosepsi otonomi daerah. Asas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas perbantuan, struktur penda, pemilihan kepala Daerah, pembentukan kawasan khusus, pembagian urusan pusat dan daerah, asas penyelenggaraan pemerintahan

 

  1. pengertian sistem politik, mekanisme proses sistem politik, political role, political structure, political culture, ciri-ciri system politik, arah dan sasaran dukungan sistem politik, structure dan
  2. Pengertian Pemerintah/pemerintahan dalam arti sempit dan luas, sistem dan proses sistem pemerintahan, kedudukan dan fungsi lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, Asas Good Governance
  3. sistem perintahan daerah UU no. 22 th 1999 & UU no. 32 th. 2004, kosepsi otonomi daerah. Asas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas perbantuan, struktur pemda, pemilihan kepala Daerah, pembentukan kawasan khusus, pembagian urusan pusat dan daerah, asas penyelenggaraan pemerintahan

 

300’ White board LCD, Laptop. 

Tim Dosen PKn, Pendidikan Kewarganegaraan 2008: Bab IV; Muchtar Mas’ud, Perbandingan sistem Politik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1999; Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial review, Yogyakarta: UII Press, 2004

Ridwan HR, 2003, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press

Classroom assesment,Portofolio, Tes obyektif UAS.
Memahami dan memiliki sikap positif mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), dan implementasi HAM di Indonesia, serta kewajiban menghargai HAM 

 

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat : 

  1. Menjelaskan pengertian HAM dan Rule of Law.
  2. Mendiskripsikan sejarah HAM.
  3. Mendiskripsikan periodesasi HAM PBB.
  4. Mengklasifiksasikan macam dan sifat HAM
  5. Menjelaskan HAM perspektif Indonesia menurut UUD 1945 dan regulasi lainnya

 

  1. Mengkaji dan mendiskusikan pengertian Hak, HAM, dan  Kewajiban etis dan hukum dalam menghargai HAM.
  2. Mengkaji dan mendiskusikan sejarah HAM
  3. Mengkaji dan mendiskusikan periodesasi HAM PBB
  4. Mengkaji dan mendiskusikan  klasifikasi HAM.
  5. Mendiskusikan dan menyikapi HAM persepektif Indonesia (UUD 1945 & Regulasi lainnya)
  6. pengertian Hak, HAM, dan  Kewajiban etis dan hukum dalam menghargai HAM.
  7. Sejarah HAM: Ajaran Agama, Magna Charta, Pendapat Filsuf, US Declaration of Independence 1776, Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen 1789, HAM PBB
  8. Periodesasi Ham PBB: Hak Sipil dan politik; Hak Ekonomi, social, budaya; Hak Rakyat (people rights)
  9. Klasifikasi HAM: Derogable dan Non derogable rights; Hak asasi: negatif /liberal, aktif/ demokrasi, positif, dan sosial.
  10. HAM dan wajib asasi persepektif UUD 1945
300’ White board LCD, Laptop. 

Tim Dosen PKn, Pendidikan Kewarganegaraan 2008: Bab V; ICCPR 1966, ICESCR 1966, Hak Asasi Perempuan/kovensi CEDAW 2005, konvensi Hak Anak 2005

Classroom assesment,Portofolio, Tes obyektif UAS
Memahami dan memiliki wawasan tentang  Hak dan kewajiban Warganegara. Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan Pengertian WN, asas kewarganegaraan Indonesia, asas khusus kearganegaraan.

2. Menjelaskan dan mendiskripsi hak dan kewajiban warganegara.

 

Mengkaji dan mendiskusikan: 

  1. Pengertian dan asas umum dan khusus kewarganegaraan Indonesia
  2. Hak dan kewajiban Warganegara Indonesia
  3. Pengertian warganegara dan kewarganegaraan, asas umum kewarganegaraan, asas khusus kewarganegaraan Indonesia
  4. Hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945: hak kesetararan dalam hukum dan pemerintahan, pekerjaan dgn penghidupan yang layak, hak dan kewajiban dalam upaya belanegara, hak bersyarikat berkumpul dan berpendapat, hak kebebasan berkeyakinan dan beragama, hak budaya, hak atas pendidikan, hak kesejahteraan ekonomi, dan jaminan kesejahteraan sosial
150 White board LCD, Laptop. 

Tim Dosen PKn, Pendidikan Kewarganegaraan 2008: Bab VI; UU no. 12 Th 2006 tentang Kewarganegaran RI

Classroom assesment,Portofolio, Tes obyektif UAS.
Memahami dan memiliki wawasan tentang Demokrasi dan civil society atau masyarakat madani, serta memiliki sikap dan prilaku demokratis 

 

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat : 

  1. Menjelaskan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi, serta nilai-nilai demokrasi
  2. Paradigma demokrasi Indonesia
  3. Implementasi demokrasi
  4. Budaya demokrasi dan civil society/mas. Madani.
  5. Pendidikan demokrasi: pengerian, peran infra dan supra struktur politik
  6. Memiliki sikap dan perilaku demokratis

 

  1. Mengkaji dan mendiskusikan pengertian, prinsip-prinsip serta nilai-nilai demokrasi
  2. Paradigma demokrasi
  3. Implementasi demokrasi
  4. Budaya demokrasi dan civil society/ masy. Madani
  5. Pendidikan demokrasi: pengertian, peran infra dan supra struktur politik.
  6. Mengkhayati prinsip2 dan nilai-nilai demokrasi untuk membentuk sikap dan perilaku demokratis
  7. Pengertian, prinsip-prinsip serta nilai-nilai demokrasi
  8. Paradigma demokrasi
  9. Implementasi demokrasi
  10. Budaya demokrasi dan civil society/ masy. Madani
  11. Pendidikan demokrasi: pengertian, peran infra dan supra struktur politik.
  12. menilai kenyataan/fakta implementasi prinsip2 dan nilai-nilai demokrasi dalam praktek kehidupan dalam bentuk sikap dan perilaku demokratis atau anti demokratis
300’ White board LCD, Laptop. Film 

Tim Dosen PKn, Pendidikan Kewarganegaraan 2008: Bab VII; Ni’matul Huda, Negara Hukum dan demokrasi, UII Pres, 2005

UU No. 12 Tahun 2006

Classroom assesment,Portofolio, Tes obyektif UAS.
Memahami dan memiliki wawasan tentang  Kewilayahan Negara Indonesia dan hokum kewilayahan Negara Indonesia  

 

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat : 

  1. Menerangkan dinamika perkembangan kewilayahan negara Indonesia: prolog 8 wilayah BPUPKI, Aturan Peralihan Ayat II UUD 1945 (sebelum amandemen)
  2. Menjelaskan Konsepsi dan kelemahan hukum kewilayahan TZeMKO 1939
  3. Menjelaskan Konsepsi dan keuntungan kewilayahan berdasarkan deklarasi Djuanda 1957 dan UU no 4/PRP/1960 asas negara kepulauan.
  4. Konsepsi ZEE Indonesia  200 mil
  5. Menjelaskan dan menujukkan perbedaan ketentuahn hukum: yuridis Indonesia, yurisdiksi nasional
Mengkaji dan mendiskusikan: 

  1. Dinamika perkembangan kewilayahan negara Indonesia: prolog 8 wilayah BPUPKI, Aturan Peralihan Ayat II UUD 1945 (sebelum amandemen)
  2. Konsepsi hukum kewilayahan TZeMKO 1939
  3. Konsepsi kewilayahan berdasarkan deklarasi Djuanda 1957 dan UU no 4/PRP/1960 asas negara kepulauan.
  4. Konsepsi ZEE Indonesia 200 mil

 

  1. Dinamika perkembangan kewilayahan negara Indonesia: prolog 8 wilayah BPUPKI, Aturan Peralihan Ayat II UUD 1945 (sebelum amandemen)
  2. Konsepsi hukum kewilayahan TZeMKO 1939, kelemahan dan manfaatnya
  3. Konsepsi dan keuntungan kewilayahan berdasarkan deklarasi Djuanda 1957 dan UU no 4/PRP/1960 asas negara kepulauan.
  4. Konsepsi ZEE Indonesia 200 mil, UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona konomi Eksklusif Indonesia, dan UU No. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nation Convension on the Law of the Sea.
  5. Ketentuan Yuridis kewilayahan Indonesia dan Yurisdiksi nasional

 

150’ White board LCD, Laptop. 

Tim Dosen PKn, Pendidikan Kewarganegaraan 2008: Bab VIII ; Peta Wilayah dan peta landas kontinen Indonesia;

Classroom assesment,Portofolio, Tes obyektif UAS 

 

Memahami dan memiliki wawasan tentang  Geopolitik dan geostrategi Indonesia, dan Implementasinya pada pembangunan nasional serta hubungan internasional  dalam rangkan peran Indonesia bagi upaya perdamaian dunia. 

 

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat: 

  1. Menjelaskan pengertian dan latar belakang geopoltik dan geostrategi Indonesia
  2. Menguraikan aplikasi geopolitik dan geostrategi dalam pembangunan nasional
  3. Menganalisa geopolstra dalam konteks hubungan internasional
  4. Mengkreasikan peran geopolstra Indonesia bagi upaya perdamaian dunia.

 

Mengkaji dan mendiskusikan: 

  1. Pengertian dan latar belakang geopoltik dan geostrategi Indonesia
  2. Aplikasi geopolitik dan geostrategi dalam pembangunan nasional
  3. Geopolstra dalam konteks hubungan internasional.
  4. Kemungkinan peran geopolstra Indonesia bagi upaya perdamaian dunia
  5. Pengertian dan latar belakang geopoltik dan geostrategi Indonesia
  6. Aplikasi geopolitik dan geostrategi dalam pembangunan nasional
  7. Geopolstra dalam konteks hubungan internasional.
  8. Kemungkinan peran geopolstra Indonesia bagi upaya perdamaian dunia
150’ White board, LCD & Screen, Leptop; Sumber: buku oleh Tim Dosen PKn, Pendidikan Kewarganegaraan 2008: Bab IX; Peta Wilayah dan peta landas kontinen Indonesia;. Portofolio dan tes essay serta tes obyektif.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

In Latahzan on 18/02/2011 at 1:02 pm

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2004

TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran, serta masyarakat, serta peningkatan

daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

b. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan

dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar

pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan

persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah

disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam

kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai

dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi

daerah sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu, ditetapkan

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat:

1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D,

Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah

daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang- selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga

perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada

Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

9. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari

pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah

kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

10. Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau

peraturan daerah kabupaten/kota.

11. Peraturan kepala daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota.

12. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalal3 kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul “dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia,

4. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem

pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung

jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan

mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan

penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

4. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

4. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

4. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagal pengurang nilai

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran

yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada

tahun-tahun anggaran berikutnya.

4. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah

uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut

dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

4. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang

ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang

bersifat khusus bagi kepentingan nasional.

4. Pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut

pasangan calon adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan untuk

dipilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

4. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi,

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003

yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan

kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.

4. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS. adalah pelaksana

pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat

kecamatan, desa/kelurahan, dan tempat pemungutan suara.

4. Kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut

kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih. dengan menawarkan

visi, misi, dan program pasangan calon.

Pasal 2

(0) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah

provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan

daerah;

(0) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;

(0) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluasluasnya,

kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah;

(0) Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan

dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya;

(0) Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hubungan wewenang, keuangan,

pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya;

(0) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya

lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras;

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

(0) Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan

sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan

Pemerintahan;

(0) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat

khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;

(0) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta

h4k tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

(23) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah:

. pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD

provinsi;

. pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah

kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

(23) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kepala daerah dan

perangkat daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAERAH DAN KAWASAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Pembentukan Daerah

Pasal 4

(9) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (~) ditetapkan dengan

undang-undang,

(9) Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain

mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan

pemerintahan, penunjukan penjabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD,

pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah.

(9) Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah

yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.

(9) Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan

pemerintahan.

Pasal 5

(2) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat

administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

(2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi, meliputi adanya

persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah

provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam

Negeri.

(2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota meliputi

adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan,

persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

(2) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi faktor yang menjadi dasar

pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial

budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain

yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

(5) Syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit 5 (lima)

kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk

pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon

ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Pasal 6

(1) Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan

tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah;

(2) Penghapusan dan penggabungan daerah otonom dilakukan setelah melalui proses evaluasi

terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;

(3) Pedoman evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

Pasal 7

(1) Penghapusan dan penggabungan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Perubahan batas suatu daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupa

bumi serta perubahan nama, atau pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan

penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas usul dan persetujuan

daerah yang bersangkutan.

Pasal 8

Tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4,, Pasal 5, dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Kawasan Khusus

Pasal 9

(1) Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi

kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah

provinsi dan/atau kabupaten/kota;

(2) Fungsi pemerintahan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perdagangan

bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan dengan undang-undang;

(3) Fungsi pemerintahan tertentu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Pemerintah;

(4) Untuk membentuk kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),.

Pemerintah mengikutsertakan daerah yang bersangkutan;

(5) Daerah 1apat mengusulkan pembentukan kawasan khusus sebagaimana. dimaksud pada

ayat (1) kepada Pemerintah;

(6) Tata cara penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat

(3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 10

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

(1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan

menjadi urusan Pemerintah,

(3) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

. politik luar negeri;

. pertahanan;

. keamanan;

. yustisi;

. moneter dan fiskal nasional; dan

. agama.

(3) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan

pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat

menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.

(3) Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan

pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:

. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;

. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil

Pemerintah; atau

. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan

desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 11

(6) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas,

akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan

pemerintahan.

(6) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

pelaksanaan, hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi,

kabupaten dan kota atau antarpemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan

sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.

(6) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah,,yang

diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas

urusan wajib dan urusan pilihan.

(6) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang, bersifat wajib yang berpedoman pada standar

pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 12

(5) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan,

pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang

didesentralisasikan.

(5) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan

sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.

Pasal 13

(4) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan

dalam skala provinsi yang meliputi:

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

. perencanaan dan pengendalian pembangunan;

. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

. penyediaan sarana dan prasarana umum;

. penanganan bidang kesehatan;

. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;

. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;

. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;

. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas

kabupaten/kota;

. pengendalian lingkungan hidup;

. pelayaran pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;

. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

. pelayanan administrasi umum pemerintahan;

. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;

. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh

kabupaten/kota; dan

. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

(4) Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang

secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai

dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pasal 14

(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota

merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

. perencanaan dan pengendalian pembangunan;

. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

. penyediaan sarana dan prasarana umum;

. penanganan bidang kesehatan;

. penyelenggaraan pendidikan;

. penanggulangan masalah sosial;

. pelayanan bidang ketenagakerjaan;

. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;

. pengendalian lingkungan hidup;

. pelayanan pertanahan;

. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

. pelayanan administrasi umum pemerintahan;

. pelayanan administrasi penanaman modal;

. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan

. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan

yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal

13 dan Pasal 14 ayat (1) dan,ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

(1) Hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:

a. pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;

b. pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan

c. pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah.

(2) Hubungan dalam bidang keuangan antarpemerintahan daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:

a. bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan

daerah, kabupaten/kota;

b. pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama;

c. pembiayaan bersama atas kerja sama antardaerah; dan

d. pinjaman dan/atau hibah antarpemerintahan daerah.

(3) Hubungan dalam bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

dalam peraturan perundang-undangan,

Pasal 16

(1) Hubungan dalam bidang pelayanan umum antara Pemerintah dan pemerintahan daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:

a. kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal;

b. pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah; dan

c. fasilitasi pelaksanaan kerja sama antarpemerintahan daerah dalam penyelenggaraan

pelayanan umum.

(2) Hubungan dalam bidang pelayanan umum antarpemerintahan daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:

a. pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah;

b. kerja sama antarpemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum; dan

c. pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum.

(3) Hubungan dalam bidang pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara

Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan

ayat (5) meliputi:

a. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak,

budidaya, dan pelestarian;

b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan

c. penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.

(2) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya

antarpemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5)

meliputi:

a. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi

kewenangan daerah;

b. kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya

lainnya antarpemerintahan daerah; dan

c. pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber

daya lainnya.

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

(3) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundangundangan.

Pasal 18

(3) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di

wilayah laut;

(3) Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar

dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(3) Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;

. pengaturan administratif;

. pengaturan tata ruang;

. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang

dilimpahkan.. kewenangannya oleh Pemerintah;

. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan

. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

(3) Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas

dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah

kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota;

(3) Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil,

kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur

sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk

kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku terhadap

penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat

(5) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara Pemerintahan

Pasal 19

(3) Penyelenggara pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh 1 (satu) orang wakil Presiden,

dan oleh menteri negara.

(3) Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD.

Bagian Kedua

Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Pasal 20

(7) Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara

yang terdiri atas:

. asas kepastian hukum;

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

. asas tertib. penyelenggara negara;

. asas kepentingan umum;

. asas keterbukaan;

. asas proporsionalitas;

. asas profesionalitas;

. asas akuntabilitas;

. asas efisiensi; dan

. asas efektivitas.

(7) Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi,

tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas

otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Daerah

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

b. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;

b. memilih pimpinan daerah;

b. mengelola aparatur daerah;

b. mengelola kekayaan daerah;

b. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;

b. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang

berada di daerah;

b. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan

b. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

c. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;

c. mengembangkan kehidupan demokrasi;

c. mewujudkan keadilan dan pemerataan;

c. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;

c. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;

c. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;

c. h, mengembangkan sistem jaminan sosial;

c. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;

c. J. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;

c. melestarikan lingkungan hidup;

c. mengelola administrasi kependudukan;

c. melestarikan nilai sosial budaya;

c. membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan

kewenangannya; dan

c. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

Pasal 23

(1) Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22

diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk

pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan

keuangan daerah,

(2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundangundangan.

Bagian Keempat

Pemerintah Daerah

Paragraf Kesatu

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 24

(1) Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah.

(2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk

kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota.

(3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu orang wakil kepala

daerah.

(4) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk provinsi disebut wakil

Gubernur untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota.

(5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Paragraf Kedua

Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 25

Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:

a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan

bersama DPRD;

b. mengajukan rancangan Perda;

c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas

dan ditetapkan bersama;

e. mengupayakan”terlaksananya kewajiban daerah;

f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum

untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas:

a. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;

b. membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di

daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta

mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;

. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota

bagi wakil kepala daerah provinsi;

. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan,

kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;

. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan

kegiatan pemerintah daerah;

. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala

daerah; dan

. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah

berhalangan.

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil kepala daerah

bertanggung jawab kepada kepala daerah.

(5) Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila

kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan

kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

Pasal 27

(7) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan

Pasal 26, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban:

. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

. meningkatkan kesejahteraan rakyat;

. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

. melaksanakan kehidupan demokrasi;

. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;

. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;

. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;

. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;

. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua

perangkat daerah;

. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan

Rapat Paripurna DPRD.

(7) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah

mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan

daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban

kepada DPRD, serta menginformasikan laporan, penyelenggaraan pemerintahan daerah

kepada masyarakat.

(7) Laporan, penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada,Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk

Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah sebagai dasar

melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan

lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat

(4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

Paragraf Ketiga

Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 28

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota

keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan

sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan

masyarakat lain;

b. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau

dalam yayasan bidang apapun;

c. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung

maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;

d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak

lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

e. menjadi advokat atau kuasa, hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang

dimaksud dalam Pasal 25 huruf f;

f. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;

g. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana

yang ditetapkan dalam,peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 29

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

diberhentikan karena:

a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara

berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;

d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala

daerah;

e. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;

f. melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

(3) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1.) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diberitahukan oleh pimpinan

DPRD untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD.

(4) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden

berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah

dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau

tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah;

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

b. Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat

Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari

jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya

2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir;

. Mahkamah Agung wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD

tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan DPRD itu diterima

Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final;

. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala

daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan

kewajiban, DPRD menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh

sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan.

diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah

anggota DPRD yang hadir untuk memutuskan usul pemberhentian kepala daerah

dan/atau wakil kepala daerah kepada Presiden;

. Presiden wajib memproses usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala

daerah tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak DPRD menyampaikan usul

tersebut.

Pasal 30

(7) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa

melalui usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan

pengadilan;

(7) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui

usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada, ayat

(1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 31

(4) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa

ro2talui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana

terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

(4) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui

usulan DPRD karena terbukti melakukan makar dan/atau perbuatan lain yang dapat

memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dengan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 32

(2) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah menghadapi krisis kepercayaan

publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana dan melibatkan tanggung

jawabnya, DPRD menggunakan hak angket untuk menanggapinya.

(2) Penggunaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah

mendapatkan persetujuan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya

3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan

sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk

melakukan penyelidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

(2) Dalam hal ditemukan bukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

DPRD menyerahkan proses, penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan bersalah karena melakukan

tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih

berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD mengusulkan pemberhentian sementara

dengan keputusan DPRD.

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

(2) Berdasarkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Presiden menetapkan

pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

(2) Apabila kepala daerah dan/atau wakil,a kepala daerah dinyatakan bersalah berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian berdasarkan keputusan Rapat

Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah

anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua

pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

(2) Berdasarkan keputusan DPRD. sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Presiden

memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Pasal 33

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5) setelah melalui

proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden telah

merehabilitasikan dan mengaktifkan kembali kepala. daerah dan/atau wakil kepala daerah

yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.

(2) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Presiden

merehabilitasikan kepala 4aerah dan/atau wakil kepala daerah yang bers4ngkutan dan tidak.

mengaktifkannya kembali.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 30, Pasal 31, dan

Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

(7) Apabila kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5), wakil kepala daerah melaksanakan tugas

dan kewajiban kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

(7) Apabila wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat

(1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5), tugas dan kewajiban wakil kepala daerah

dilaksanakan oleh kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

(7) Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5), Presiden

menetapkan penjabat Gubernur atas usul Menteri Dalam Negeri atau penjabat

Bupati/Walikota atas usul Gubernur dengan pertimbangan DPRD sampai dengan adanya

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(7) Tata cara penetapan, kriteria calon, dan masa jabatan penjabat sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

(3) Apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Pasal

31 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (7) jabatan kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah

sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan

keputusan- Rapat Paripurna DPRD dan disahkan oleh Presiden.

(3) Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, kepala daerah

mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna

DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya

terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

(3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti atau diberhentikan secara

bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan

KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah paling

lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya penjabat kepala daerah.

(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil. kepala daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah

sampai dengan Presiden mengangkat penjabat kepala daerah.

(3) Tata cara pengisian kekosongan persyaratan dan masa jabatan penjabat sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf Kelima

Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 36

(4) Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah

dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik.

(4) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh

Presiden dalam waktu. paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya

permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.

(4) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau

. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati,

atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

(4) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dilakukan wajib

dilaporkan kepada Presiden paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat)

jam.

Paragraf Keenam

Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah

Pasal 37

(5) Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah

provinsi yang bersangkutan.

(5) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bertanggung jawab

kepada Presiden.

Pasal 38

(5) Gubernur dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 memiliki tugas dan

wewenang:

. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;

. koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan

kabupaten/kota;

. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di

daerah provinsi dan kabupaten/kota.

(5) Pendanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada,ayat (1)

dibebankan kepada APBN.

(5) Kedudukan keuangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

(4) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 39

Ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang, ini berlaku ketentuan

Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Paragraf Kedua

Kedudukan dan Fungsi

Pasal 40

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 41

DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 42

(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan

bersama;

b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala

daerah;

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundangundangan

lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah

dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di

daerah;

d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah

kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada

Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;

e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala

daerah;

f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap

rencana perjanjian internasional di daerah;

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan

oleh pemerintah daerah;

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah;

i. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan

pemilihan kepala daerah;

k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak

ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

(2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD melaksanakan

tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat

Hak dan Kewajiban

Pasal 43

(1) DPRD mempunyai hak:

a. interpelasi;

b. angket; dan

c. menyatakan pendapat.

(2) Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah

diajukan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan mendapatkan

persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga

perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurangkurangnya

2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

(3) Dalam menggunakan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia

angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD yang bekerja dalam waktu paling lama 60

(enam puluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

memanggil, mendengar, dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut

mengetahui masalah yang sedang diselidiki serta untuk meminta menunjukkan surat atau

dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

(5) Setiap orang yang dipanggil, didengar, dan diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

wajib memenuhi panggilan panitia angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan

perundang-undangan.

(6) Dalam hal telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia angket dapat memanggil secara paksa

dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia. sesuai dengan peraturan

perundang-undangan,

(7) Seluruh basil kerja panitia angket bersifat rahasia.

(8) Tata cara penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat diatur

dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundangundangan.

Pasal 44

(1) Anggota DPRD mempunyai hak:

a. mengajukan rancangan Perda;

b. mengajukan pertanyaan;

c. menyampaikan usul dan pendapat;

d. memilih dan dipilih;

e. membela diri;

f. imunitas;

g. protokoler; dan

h. keuangan dan administratif.

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

(2) Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

Pasal 45

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

h. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan;

h. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

h. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

h. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;

h. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

h. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;

h. memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai

wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya;

h. menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD;

h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Paragraf Kelima

Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 46

(2) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:

. pimpinan;

. komisi;

. panitia musyawarah;

. panitia anggaran;

. Badan Kehormatan; dan

. alat kelengkapan lain yang diperlukan.

(2) Pembentukan, susunan, tugas, dan wewenang alat kelengkapan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dengan berpedoman pada

peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

(9) Badan Kehormatan DPRD dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

(9) Anggota Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan

oleh anggota DPRD dengan ketentuan:

. untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan sampai dengan 34 (tiga puluh

empat) berjumlah 3 (tiga) orang, dan untuk DPRD yang beranggotakan 35 (tiga puluh

lima) sampai dengan 45 (empat puluh lima) berjumlah 5 (lima) orang;

. untuk DPRD provinsi yang beranggotakan sampai dengan 74 (tujuh puluh empat)

berjumlah 5 (lima) orang, dan untuk DPRD yang beranggotakan 75 (tujuh puluh lima)

sampai dengan 100 (seratus) berjumlah 7 (tujuh) orang.

(9) Pimpinan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas

seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan

Kehormatan.

(9) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sebuah sekretariat

yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

Pasal 48

Badan Kehormatan mempunyai tugas:

b. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka

menjaga, martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD;

b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib

dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji;

b. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD,

masyarakat dan/atau pemilih;

b. menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana

dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.

Pasal 49

(4) DPRD wajib menyusun kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD

dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

(4) Kode etik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

. pengertian kode etik;

. tujuan kode etik;

. pengaturan sikap, tata kerja, dan tata hubungan antarpenyelenggara pemerintahan

daerah dan antaranggota serta antara anggota DPRD dan pihak lain;

. hal yang baik dan sepantasnya dilakukan oleh anggota DPRD;

. etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan; dan

. sanksi dan rehabilitasi.

Pasal 50

(4) Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam fraksi.

(4) Jumlah anggota setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

sama dengan jumlah komisi di DPRD.

(4) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari 1 (satu) partai politik yang tidak

memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) fraksi, wajib bergabung dengan fraksi yang ada

atau membentuk fraksi gabungan.

(4) Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRD dari partai politik lain yang tidak memenuhi

syarat untuk dapat membentuk satu fraksi.

(4) Dalam hal fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dibentuk,

kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai fraksi gabungan, seluruh anggota fraksi

gabungan tersebut wajib bergabung dengan fraksi dan/atau fraksi gabungan lain yang

memenuhi syarat.

(4) Parpol yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi hanya dapat membentuk satu

fraksi.

(4) Fraksi gabungan dapat dibentuk oleh partai politik dengan syarat sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (5).

Pasal 51

(2) DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 75 (tujuh puluh

lima) orang membentuk 4 (empat) komisi, yang beranggotakan lebih dari 75 (tujuh puluh

lima) orang membentuk 5 (lima) komisi.

(2) DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh

lima) orang membentuk 3 (tiga) komisi, yang beranggotakan lebih dari 3.5 (tiga puluh lima)

orang membentuk 4 (empat) komisi.

Pasal 52

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

(7) Anggota DPRD tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan

dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan. ataupun tertulis dalam rapat DPRD,

sepanjang tidak bertentangan. dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik DPRD.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang

bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk

dirahasiakan, atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia

negara dalam peraturan perundang-undangan.

(7) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau

pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD.

Pasal 53

(2) Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dilaksanakan setelah adanya persetujuan

tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden bagi anggota DPRD provinsi dan dari

Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD kabupaten/kota.

(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam

waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak diterimanya permohonan, proses

penyidikan dapat dilakukan.

(2) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis

dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;

. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau

. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau

tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

(2) Setelah tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan, tindakan penyidikan

harus dilaporkan kepada pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling lambat 2 (dua kali) 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Keenam

Larangan dan Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 54

(3) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:

. pejabat negara lainnya;

. hakim pada badan peradilan;

. pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada badan usaha milik negara,

badan usaha milik daerah dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari

APBN/APBD.

(3) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga

pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktik

dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai

anggota DPRD.

(3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

(3) Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRD.

(3) Anggota DPRD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diberhentikan oleh pimpinan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),

dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan

perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD

Pasal 55

(5) Anggota DPRD berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:

. meninggal dunia;

. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan

. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.

(5) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu, karena:

. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara

berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD;

. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau melanggar kode etik DPRD;

. tidak melaksanakan kewajiban anggota DPRD;

. melanggar larangan bagi anggota DPRD;

. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana

paling singkat 5 (lima) tahun penjara atau lebih.

(5) Pemberhentian anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri

melalui Gubernur bagi anggota DPRD provinsi dan kepada Gubernur melalui

Bupati/Walikota bagi anggota DPRD kabupaten/kota untuk diresmikan pemberhentiannya.

(5) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf

c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan setelah ada keputusan DPRD berdasarkan

rekomendasi dari Badan Kehormatan DPRD.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat

(4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD berpedoman pada peraturan perundangundangan.

Bagian Kedelapan

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Paragraf Kesatu

Pemilihan

Pasal 56

(6) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang

dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

dan adil.

(6) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau

gabungan partai politik.

Pasal 57

(5) Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang

bertanggung jawab kepada DPRD.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan

kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD.

(5) Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah,

dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang

keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh

masyarakat,

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

(4) Anggota panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 5 (lima) orang

untuk provinsi, 5 (lima) orang untuk kabupaten/kota dan 3 (tiga) orang untuk kecamatan.

(5) Panitia pengawas kecamatan diusulkan oleh panitia pengawas kabupaten/kota untuk

ditetapkan oleh DPRD.

(6) Dalam hal tidak didapatkan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pengawas

kabupaten/kota/kecamatan dapat diisi oleh unsur yang lainnya.

(7) Panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibentuk oleh dan

bertanggung jawab kepada DPRD dan berkewajiban menyampaikan laporannya.

Pasal 58

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang

memenuhi syarat:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan

Republik Indonesia serta Pemerintah;

c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;

d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;

e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan basil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim

dokter;

f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;

g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap;

h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;

i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;

j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan

hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap;

l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib

mempunyai bukti pembayaran pajak;

n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan

pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;

o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali

masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan

p. tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah.

Pasal 59

(1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang

diusulkan Secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

(2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurangkurangnya

15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen)

dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang

bersangkutan.

(3) Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya

bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis

dan transparan.

(7) Dalam proses penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik

memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

(7) Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib

menyerahkan:

. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan

partai politik yang bergabung;

. kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan

calon;

. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan

yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang

bergabung;

. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah dan

wakil kepala daerah secara berpasangan;

. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;

. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih

menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan;

. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari

pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia;

. surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang

bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya;

. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang

mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;

. kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 58; dan

. naskah visi, misi, dan, program dari pasangan calon secara tertulis.

(7) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat

mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi

oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.

(7) Masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7

(tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon.

Pasal 60

(16) Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diteliti persyaratan

administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang

dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon.

(16) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada

pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan, paling lambat 7

(tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran.

(16) Apabila pasangan calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59, partai politik atau gabungan

partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau

memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon

baru paling lambat 7 (tujuh) had sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh

KPUD.

(16) KPUD melakukan penelitian ulang kelengkapan dan atau perbaikan persyaratan pasangan

calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan sekaligus memberitahukan hasil penelitian

tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai

politik yang mengusulkan.

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

(5) Apabila hasil penelitian berkas pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

memenuhi syarat dan ditolak oleh KPUD, partai politik dan atau gabungan partai politik, tidak

dapat lagi mengajukan pasangan calon.

Pasal 61

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4),

KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan

dalam Berita Acara Penetapan pasangan calon.

(2) Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan

secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian.

(3) Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan

undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.

(4) Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat

final dan mengikat.

Pasal 62

(1) Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan

calonnya dan pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon, dilarang

mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPUD.

(2) Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya dan/atau pasangan

calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon mengundurkan diri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak

dapat mengusulkan calon pengganti.

Pasal 63

(1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan calon

sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang

pasangan calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling

lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPUD melakukan

penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling

lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.

(2) Dalam hal salah 1 (satu) calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat

dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan

calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan

gugur.

(3) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya

kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2

(dua) 40 pasangan, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan partai politik atau gabungan partai politik yang

pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling

lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPUD melakukan

penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling

lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.

Pasal 64

(1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan

suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, tahapan

pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling lambat 30

(tiga puluh) hari.

(2) Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap

mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon

berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan KPUD melakukan penelitian

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4

(empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.

Pasal 65

(1) Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan,

dan tahap pelaksanaan.

(2) Masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan;

b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala

daerah;

c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan

pelaksanaan pemilihan kepala daerah;

d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS;

e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.

(3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Penetapan daftar pemilih;

b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;

c. Kampanye;

d. Pemungutan suara;

e. Penghitungan suara; dan

f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih, pengesahan,

dan pelantikan.

(4) Tata cara pelaksanaan masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tahap

pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur KPUD dengan berpedoman pada

Peraturan Pemerintah.

Pasal 66

(1) Tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil

kepala daerah adalah:

a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan

pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

e. meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan

calon;

f. meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan;

g. menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;

h. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;

i. mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;

j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil

kepala daerah;

l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundangundangan;

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

m. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan

mengumumkan hasil audit.

(2) Dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur KPUD, kabupaten/kota

adalah bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan yang ditetapkan oleh KPUD

provinsi.

(2) Tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil

kepala daerah adalah:

. memberitahukan kepada kepala daerah mengenai akan berakhirnya masa jabatan;

. mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir

masa jabatannya dan mengusulkan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih;

. melakukan pengawasan pada semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

. membentuk panitia pengawas;

. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD; dan

. menyelenggarakan rapat paripurna untuk mendengarkan penyampaian visi, misi, dan

program dari pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

(2) Panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:

. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil

kepala daerah;

. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala

daerah dan wakil kepala daerah;

. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala

daerah dan wakil kepala daerah;

. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang

berwenang; dan

. mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada semua tingkatan.

Pasal 67

(4) KPUD berkewajiban;

. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;

. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan

peraturan perundang-undangan;

. menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan

menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;

. memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik

KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan;

. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD;

. melaksanakan semua tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

secara tepat waktu.

Paragraf Kedua

Penetapan Pemilih

Pasal 68

Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan

wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai

hak memilih.

Pasal 69

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

(4) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar

sebagai pemilih.

(4) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

e. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan, putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap.

(4) Seorang warga negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata

tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan

hak memilihnya.

Pasal 70

(1) Daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah digunakan

sebagai daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

(1) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan daftar pemilih

tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih ditetapkan sebagai daftar

pemilih sementara.

Pasal 71

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diberi tanda

bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih untuk setiap pemungutan suara.

Pasal 72

(3) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

(3) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus

menentukan satu di antaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan

dalam daftar pemilih.

Pasal 73

(2) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70

kemudian, berpindah tempat tinggal atau karena gin menggunakan hak pilihnya di tempat

lain, pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat.

(2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat nama pemilih dari daftar pemilih dan

memberikan surat keterangan pindah tempat memilih.

(2) Pemilih melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat pemilihan yang baru.

(2) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di

TPS yang sudah ditetapkan, yang, bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di tempat

lain dengan menunjukkan kartu pemilih.

Pasal 74

(2) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan, Pasal 73 PPS

menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

(2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS untuk

mendapat tanggapan masyarakat.

(2) Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke

PPS dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan.

(2) Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai daftar pemilih

tetap.

(2) Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh PPS.

(2) Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh KPUD.

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

Paragraf Ketiga

Kampanye

Pasal 75

(4) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan

wakil kepala daerah.

(4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) had

dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

(4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tim kampanye yang

dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang

mengusulkan pasangan calon.

(4) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan ke KPUD bersamaan

dengan pendaftaran pasangan calon.

(4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama atau

secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau oleh tim kampanye.

(4) Penanggung jawab kampanye adalah pasangan calon yang pelaksanaannya

dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye.

(4) Tim kampanye dapat dibentuk secara berjenjang di provinsi, kabupaten/kota bagi pasangan

calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan kabupaten/kota dan kecamatan bagi pasangan

calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

(4) Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.

(4) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPUD dengan memperhatikan usul dari

pasangan calon.

Pasal 76

(6) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

. pertemuan terbatas;

. tatap muka dan dialog;

. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;

. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;

. penyebaran bahan kampanye kepada umum;

. pemasangan alat peraga di tempat umum;

. rapat umum;

. debat publik/debat terbuka antarcalon; dan/atau

. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

(6) Pasangan calon wajib menyampaikan visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis

kepada masyarakat.

(6) Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berhak untuk mendapatkan informasi atau

data dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(6) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat

edukatif.

(6) Penyelenggaraan kampanye dilakukan di seluruh wilayah provinsi untuk pemilihan gubernur

dan wakil gubernur dan di seluruh wilayah kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil

bupati dan walikota dan wakil walikota.

Pasal 77

(9) Media cetak dan media elektronik memberikan kesempatan yang sama kepada, pasangan

calon untuk menyampaikan tema dan materi kampanye.

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

(2) Media elektronik dan media cetak wajib memberikan kesempatan yang sama kepada

pasangan calon untuk memasang iklan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

dalam rangka kampanye.

(3) Pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk

menggunakan fasilitas umum.

(4) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas atau rapat umum yang diadakan oleh

pasangan calon hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau

atribut pasangan calon yang bersangkutan.

(5) KPUD berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat

peraga untuk keperluan kampanye.

(6) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh pasangan

calon dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan

kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau

badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.

(8) Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari

pemungutan suara.

Pasal 78

Dalam kampanye dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah

dan/atau partai politik;

c. menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok

masyarakat;

d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan

kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;

e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;

f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan

dari pemerintahan yang sah;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;

h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;

i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan

j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan

kendaraan di jalan raya.

Pasal 79

(1) Dalam kampanye, dilarang melibatkan:

a. hakim pada semua peradilan;

b. pejabat BUMN/BUMD;

c. pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;

d. kepala desa.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pejabat tersebut

menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

(3) Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam

melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:

a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(4) Pasangan calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional

Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye

dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pasal 80

Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang

membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan

calon selama masa kampanye.

Pasal 81

(1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, merupakan tindak

pidana dan dikenal sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 78 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, yang merupakan pelanggaran tata cara

kampanye dikenai sanksi:

a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun

belum terjadi gangguan;

b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh

daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan

yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.

(3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPUD.

(4) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 79 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPUD.

Pasal 82

(1) Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang

atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

(2) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.

Pasal 83

(1) Dana kampanye dapat diperoleh dari:

a. pasangan calon;

b. partai politik dan/atau, gabungan partai politik yang mengusulkan;

c. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan

perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

(2) Pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan rekening yang

dimaksud didaftarkan kepada KPUD.

(3) Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari

perseorangan dilarang melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh, juta rupiah) dan dari badan

hukum swasta dilarang melebihi Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Pasangan calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk

uang secara langsung untuk kegiatan kampanye.

(5) Sumbangan kepada pasangan calon yang lebih dari Rp2.500,000,00 (dua juta lima ratus

ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang yang dapat

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

dikonversikan ke dalam nilai uang wajib dilaporkan kepada KPUD mengenai jumlah dari

identitas pemberi sumbangan.

(6) Laporan sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (5)

disampaikan oleh pasangan calon kepada KPUD dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa

kampanye dimulai dan I (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.

(7) KPUD mengumumkan melalui media massa laporan sumbangan dana kampanye setiap

pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat satu hari setelah

menerima laporan dari pasangan calon.

Pasal 84

(1) Dana kampanye digunakan oleh pasangan calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan

oleh tim kampanye.

(2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh pasangan

calon kepada KPUD paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

(3) KPUD wajib menyerahkan laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

kepada kantor akuntan publik paling lambat 2 (dua) hari setelah KPUD menerima laporan

dana kampanye dari pasangan calon.

(4) Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari setelah

diterimanya laporan dana kampanye dari KPUD.

(5) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan oleh KPUD paling lambat 3

(tiga) hari setelah KPUD menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.

(6) Laporan dana kampanye yang diterima KPUD wajib dipelihara dan terbuka untuk umum.

Pasal 85

(1) Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang

berasal dari:

a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga

negara asing;

b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;

c. pemerintah, BUMN, dan BUMD.

(2) Pasangan calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPUD paling

lambat 14 (empat belas) hari setelah rasa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan

tersebut kepada kas daerah.

(3) Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai

sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPUD.

Paragraf Keempat

Pemungutan Suara

Pasal 86

(1) Pemungutan suara pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah,

diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir.

(2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi

nomor, foto, dan nama pasangan calon.

(3) Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 87

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

(1) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dicetak sama dengan

jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih

tersebut.

(3) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagal cadangan

di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat

suara yang rusak.

(3) Penggunaan tambahan surat. suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita

acara.

Pasal 88

Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan

mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara.

Pasal 89

(3) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat

memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas

permintaan pemilih.

(3) Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai, pemberian bantuan kepada pemilih sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 90

(3) Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 300 (tiga ratus) orang.

(3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah

dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat

memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.

(3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPUD.

Pasal 91

(3) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala

daerah disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.

(3) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan oleh KPUD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

(3) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan:

. pembukaan kotak suara;

. pengeluaran seluruh isi kotak suara;

. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; serta

. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari

pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.

(3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang

ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS dan

dapat ditandatangani oleh saksi dari pasangan calon.

Pasal 93

(2) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, KPPS memberikan

penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

(2) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan

kehadiran pemilih.

(2) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara

pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu

kali.

(2) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat

suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS. memberikan surat suara pengganti hanya

satu kali.

(2) Penentuan waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara ditetapkan oleh KPUD.

Pasal 94

(3) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.

(3) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPUD dengan

berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 95

Suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dinyatakan sah apabila:

e. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan

e. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan

calon; atau

e. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan

nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau

e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang

memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau

e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan

nama pasangan calon.

Pasal 96

(2) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.

(2) Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung:

. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk

TPS;

. jumlah pemilih dari TPS lain;

. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

(2) Penggunaan surat suara tambahan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua

KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS.

(2) Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi

pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.

(2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan

dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.

(2) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon,

panitia pengawas, pemantau; dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara

jelas proses penghitungan suara.

(2) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat

mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara, oleh KPPS apabila ternyata

terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan

pembetulan.

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

(9) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara dan

sertifikat basil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya

2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon.

(10) KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat basil penghitungan

suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar

sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

(11) KPPS menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat

kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS segera setelah

selesai penghitungan suara.

Pasal 97

(1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPS membuat berita

acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat desa/kelurahan

dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga

masyarakat.

(2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang

bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPS.

(3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat

mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPS apabila ternyata

terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan

pembetulan.

(5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi basil penghitungan suara di semua TPS dalam

wilayah kerja desa/kelurahan yang bersangkutan, PPS membuat berita acara dan sertifikat

rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2

(dua) orang anggota PPS serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon,

(6) PPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi

hasil penghitungan suara di PPS kepada saksi pasangan calon yang hadir dan

menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat basil penghitungan suara di tempat umum.

(7) PPS wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi

basil penghitungan suara di PPS kepada PPK setempat.

Pasal 98

(1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPK membuat berita

acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan dan

dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga

masyarakat.

(2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang

bersangkutan, dan menyerahkannya kepada PPK.

(3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat

mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK apabila ternyata

terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPS dalam

wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan, PPK membuat berita acara dan sertifikat

rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurangkurangnya

2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.

(6) PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi

hasil penghitungan suara di PPK kepada saksi pasangan calon yang hadir dan

menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat basil, penghitungan suara di tempat umum.

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

(7) PPK wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi

basil penghitungan suara di PPK kepada KPU kabupaten/kota.

Pasal 99

(7) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KPU kabupaten/kota

membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat

kabupaten/kota dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon panitia pengawas, pemantau,

dan warga masyarakat.

(7) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang

bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU kabupaten/kota.

(7) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat

mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU kabupaten/kota

apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU kabupaten/kota seketika itu juga mengadakan

pembetulan.

(7) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK dalam

wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan, KPU kabupaten/kota membuat berita acara

dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan

sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU kabupaten/kota serta ditandatangani oleh

saksi pasangan calon.

(7) KPU kabupaten/kota wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat

rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/kota kepada saksi pasangan calon

yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di

tempat umum.

(7) KPU kabupaten/kota wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/kota kepada KPU provinsi.

Pasal 100

(7) Dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota, berita acara

dan rekapitulasi hasil penghitungan suara selanjutnya diputuskan dalam pleno KPU

kabupaten/kota untuk menetapkan pasangan calon terpilih.

(7) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada DPRD kabupaten/kota untuk diproses pengesahan dan pengangkatannya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

(7) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KPU provinsi

membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat

provinsi dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan

warga masyarakat.

(7) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang

bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU provinsi.

(7) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat

mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU provinsi apabila

ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU provinsi seketika itu juga mengadakan

pembetulan.

(7) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua KPU

kabupaten/kota, KPU provinsi membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil

penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang

anggota KPU provinsi serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

(7) KPU provinsi wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat

rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU provinsi kepada saksi pasangan calon yang

hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat basil penghitungan suara di tempat

umum.

Pasal 102

(2) Berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

101 ayat (5) selanjutnya diputuskan dalam pleno KPU, provinsi untuk menetapkan pasangan

calon terpilih.

(2) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPU provinsi

disampaikan kepada DPRD provinsi untuk diproses pengesahan pengangkatannya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

(6) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan

pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut:

. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;

. saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat tidak

dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;

. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah

ditentukan; dan/atau

. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara

yang tidak sah.

(6) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS apabila terjadi perbedaan data

jumlah suara dari TPS.

(6) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data

jumlah suara dari PPS.

(6) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten/Kota, dan KPU

Provinsi, dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan

suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Pasal 104

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan

hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan Mara tidak dapat

dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan

Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:

. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak

dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau

menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;

. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang

sama atau TPS yang berbeda;

. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh

pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau

. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan

memberikan suara pada TPS.

Pasal 105

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan

Pasal 104 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari

pemungutan suara.

Pasal 106

(4) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling

lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala

daerah.

(4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil

penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

(4) Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud, pada ayat (1)

disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala

daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil

kepala daerah kabupaten/kota.

(4) Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya

permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.

(4) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan

mengikat,

(4) Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana -dimaksud pada

ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil

penghitungan suara pemilihan kepal4 daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota.

(4) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final.

Paragraf Kelima

Penetapan Calon Terpilih dan Pelantikan

Pasal 107

(2) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari

50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagal pasangan calon terpilih.

(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon

kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh

lima persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar

dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

(2) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan

pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada

yang mencapai 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan

putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.

(2) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dua pasangan

calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.

(2) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh tiga

pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan

wilayah perolehan suara yang lebih luas.

(2) Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh lebih dari

satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang

lebih luas.

(2) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak

pada, putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

Pasal 108

(7) Dalam hal calon wakil kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon kepala daerah terpilih

dilantik menjadi kepala daerah.

(7) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan dua calon wakil kepala

daerah kepada DPRD untuk dipilih.

(7) Dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon wakil kepala daerah terpilih

dilantik menjadi kepala daerah.

(7) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan dua calon wakil kepala

daerah kepada DPRD untuk dipilih.

(7) Dalam hal pasangan calon terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai

politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua mengusulkan

pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah

selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.

(7) Untuk memilih wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4),

pemilihannya dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.

Pasal 109

(8) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur terpilih dilakukan

oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

(8) Pengesahan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil

walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambatlambatnya

dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

(8) Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD provinsi,

selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Presiden melalui Menteri Dalam

Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU provinsi untuk

mendapatkan pengesahan pengangkatan.

(8) Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diusulkan oleh

DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri

Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih

dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

Pasal 110

(6) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan

mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.

(6) Sumpah/janji kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi

kewajiban saya sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan

seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya

serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.”

(6) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang

jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih

kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 111

(4) Gubernur dan wakil Gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

(4) Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dilantik oleh Gubernur atas nama

Presiden.

(4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam Rapat

Paripurna DPRD.

(4) Tata cara pelantikan dan pengaturan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

Pasal 112

Biaya kegiatan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibebankan pada APBD.

Paragraf Keenam

Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 113

(1) Pemantauan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilakukan oleh

pemantau pemilihan yang meliputi lembaga swadaya masyarakat, dan badan hukum dalam

negeri.

(2) Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan

yang meliputi:

a. bersifat independen; dan

b. mempunyai sumber dana yang jelas.

(3) Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendaftarkan

dan memperoleh akreditasi dari KPUD.

Pasal 114

(1) Pemantau pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPUD

paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah

terpilih.

(2) Pemantau pemilihan wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan.

(3) Pemantau pemilihan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dicabut

haknya sebagai pemantau pemilihan dan/atau dikenai sanksi sesuai peraturan perundangundangan.

(4) Tata cara untuk menjadi pemantau pemilihan dan pemantauan pemilihan serta pencabutan

hak sebagai pemantau diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf Ketujuh

Ketentuan Pidana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 115

(1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri

sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih,

diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling, lama 3 (tiga)

bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan

orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan, diancam dengan pidana penjara

paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam

Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk

digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan,

diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan

belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan

paling banyak Rp6,000,000,00 (enam juta rupiah).

(4) Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh

orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana penjara paling

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling

sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000,00 (enam

juta rupiah).

(5) Setiap orang yang dengan k6kerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya

saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih

dalam Pemilihan kepala daerah menurut undang-undang ini, diancam dengan pidana

penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau

denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

(6) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau

menggunakan Surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang

diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Pasangan calon kepala daerah/wakil kepala

daerah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18

(delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

dan paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 116

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah

ditetapkan oleh KPUD untuk masing-masing pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 75 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau

paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f

diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan

belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau

paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah),

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan, kampanye

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78

huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dan Pasal 79 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), diancam

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan

dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(4) Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala

desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83

diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam)

bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling

banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

(5) Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya

kampanye, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6

(enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau

paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

(6) Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), diancam dengan pidana penjara paling

singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling

sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah).

(7) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau

kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), dan/atau

tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), diancam

dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh

empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(8) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan

dana kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, diancam dengan pidana

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda

paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah).

Pasal 117

(6) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan

menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.

dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(6) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya

kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon

tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya

menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling

lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(6) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai

orang lain untuk menggunakan hak pilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15

(lima belas) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau denda paling sedikit

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(6) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya

lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1

(satu) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.00

(dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(6) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam dengan

pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda

paling sedikit. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.00

(sepuluh juta rupiah).

(6) Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja

untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa

ditinggalkan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama

12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan

paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(6) Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang

pemilih selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diancam dengan

pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau

denda paling sedikit Rp1 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

rupiah).

(6) Setiap orang yang bertugas membantu. pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89

ayat (2) dengan sengaja memberitahukan pilihan si pemilih kepada orang lain, diancam

dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan

dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 118

(8) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang

pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan calon tertentu mendapat

tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana penjara

paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

(8) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara

yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau

paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

dan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

(8) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil

pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15

(lima belas) hari dan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00

(seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(8) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita

acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling

singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah).

Pasal 119

Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon, ancaman

pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diatur dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal

117, dan Pasal 118.

Bagian Kesembilan

Perangkat Daerah

Pasal 120

(8) Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah,

dan lembaga teknis daerah.

(8) Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas

daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Pasal 121

(4) Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

(3) Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban

membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah

dan lembaga teknis daerah.

(3) Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris

daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

(3) Apabila sekretaris daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris daerah

dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah.

Pasal 122

(2) Sekretaris Daerah diangkat dari. pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

(2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk;, provinsi diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota diangkat dan

diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(2) Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai pembina pegawai negeri sipil di

daerahnya.

Pasal 123

(3) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD.

(3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh

Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD.

(3) Sekretaris DPRD mempunyai tugas:

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;

. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;

. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan

. menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam

melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf d wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD.

(3) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung

jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

(3) Susunan organisasi sekretariat DPRD ditetapkan, dalam peraturan daerah berpedoman

pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 124

(0) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.

(0) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala

daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.

(0) Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 125

(4) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan,

kantor, atau rumah, sakit umum daerah.

(4) Badan, kantor atau rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit umum daerah yang

diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul

Sekretaris Daerah.

(4) Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 126

(6) Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan

Pemerintah.

(6) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam

pelaksanaan tugasnya. memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

(6) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) camat juga menyelenggarakan tugas

umum pemerintahan meliputi:

. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau

yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

(6) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul

sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan

teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

(6) Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3) dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota

melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota.

(6) Perangkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada

camat.

(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana 4imaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5),

dan ayat (6) ditetapkan dengan peraturan bupati atau walikota dengan berpedoman pada

Peraturan Pemerintah.

Pasal 127

(3) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan

Pemerintah.

(3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh lurah yang dalam

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota.

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lurah mempunyai tugas:

. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;

. pemberdayaan masyarakat;

. pelayanan masyarakat;

. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan

. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

(3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat

dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi

persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah bertanggung

jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

(3) Lurah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh

perangkat kelurahan.

(3) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggung jawab kepada

Lurah.

(3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat

dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Perda.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5),

ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan dengan peraturan bupati atau walikota sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

(0) Susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan

ayat (2) ditetapkan dalam Perda dengan, memperhatikan faktor-faktor tertentu dan

berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

(0) Pengendalian organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh Pemerintah untuk provinsi, dan oleh Gubernur untuk kabupaten/kota dengan

berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

(0) Formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

120 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman

pada Peraturan Pemerintah.

BAB V

KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 129

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

(3) Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam satu

kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional.

(3) Manajemen pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan

pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum,

pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah.

Pasal 130

(7) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada

pemerintah daerah provinsi ditetapkan oleh Gubernur.

(7) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada

pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi

kepada Gubernur.

Pasal 131

(9) Perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh

Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(9) Perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi

ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan

Kepegawaian Negara.

(9) Perpindahan pegawai negeri sipil provinsi/kabupaten/kota ke departemen/lembaga

pemerintah non departemen atau sebaliknya, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah

memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 132

Penetapan formasi pegawai negeri sipil daerah provinsi/kabupaten/kota setiap tahun anggaran

dilaksanakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atas usul, Gubernur.

Pasal 133

Pengembangan karier pegawai negeri sipil daerah mempertimbangkan integritas dan moralitas,

pendidikan dan pelatihan, pangkat, mutasi jabatan, mutasi antar daerah, dan kompetensi.

Pasal 134

(3) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah dibebankan pada APBD yang bersumber

dari alokasi dasar dalam dana alokasi umum.

(3) Penghitungan dan penyesuaian besaran alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) akibat pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pegawai negeri sipil daerah

dilaksanakan setiap tahun.

(3) Penghitungan alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dalam

Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan

Pemerintahan Daerah.

(3) Pemerintah melakukan pemutakhiran data pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan

pegawai negeri sipil daerah untuk penghitungan dan penyelesaian alokasi dasar

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 135

(2) Pembinaan dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah dikoordinasikan pada

tingkat nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat daerah oleh Gubernur.

(2) Standar, norma, dan prosedur pembinaan dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil

daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

BAB VI

PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Pasal 136

(2) Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

(2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota

dan tugas pembantuan.

(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masingmasing

daerah.

(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan

umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan• dalam lembaran

daerah.

Pasal 137

Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang

meliputi:

c. kejelasan tujuan;

c. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

c. dapat dilaksanakan;

c. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

c. kejelasan rumusan; dan

c. keterbukaan.

Pasal 138

(4) Materi muatan Perda mengandung asas:

. pengayoman;

. kemanusiaan;

. kebangsaan;

. kekeluargaan;

. kenusantaraan;

. bhineka tunggal ika;

. keadilan;

. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(4) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat asas lain sesuai

dengan substansi Perda yang bersangkutan.

Pasal 139

(2) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis, dalam rangka

penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.

(2) Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman

kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

(5) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/Walikota.

(5) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan

rancangan Perda mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan Perda

yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan Gubernur

atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

(5) Tata cara mempersiapkan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur atau

Bupati/Walikota diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 141

(7) Rancangan Perda disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat

kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Perda sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 142

(2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh sekretariat

DPRD.

(2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, atau Bupati/Walikota

dilaksanakan oleh sekretariat daerah.

Pasal 143

(2) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum,

seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan.

(2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam), bulan atau denda

paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.

Pasal 144

(3) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau

Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota

untuk ditetapkan sebagal Perda.

(3) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam

jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

(3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh

Gubernur atau Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut

disetujui bersama.

(3) Dalam hal rancangan Perda tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan

wajib diundangkan dengan memuatnya dalam lembaran daerah.

(3) Dalam hal sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rumusan kalimat

pengesahannya berbunyi, “Perda ini dinyatakan sah,” dengan mencantumkan tanggal

sahnya.

(3) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibubuhkan pada halaman

terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 145

(2) Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) had setelah ditetapkan.

(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan, kepentingan umum

dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh

Pemerintah.

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

(2) Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD

bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.

(2) Apabila provinsi/kabupaten/kota – tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan

perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah

Agung.

(2) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan sebagian atau

seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi

batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

(2) Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dimaksud dinyatakan berlaku.

Pasal 146

(2) Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah

menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah.

(2) Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 147

(3) Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan

dalam Berita Daerah.

(3) Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita

Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

(3) Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

Pasal 148

(6) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban

umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja,

(6) Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 149

(7) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh

pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Dengan Perda dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan

penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda.

BAB VII

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 150

(2) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan

daerah sebagal satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

(2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh

pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang

dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

(3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun secara

berjangka meliputi:

a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah disingkat dengan RPJP daerah untuk

jangka waktu 20 (dua puluh tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan

daerah yang mengacu kepada RPJP nasional;

b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM

daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan

program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah

dengan memperhatikan RPJM nasional;

c. RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat arah kebijakan keuangan

daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja

perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan

disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan

yang bersifat indikatif;

d. Rencana kerja pembangunan daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan

penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat

rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja

dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah

maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu

kepada rencana kerja Pemerintah;

e. RPJP daerah dan RJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b

ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 151

(1) Satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut

Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan

bersifat indikatif.

(2) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk rencana

kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 152

(1) Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan

dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;

c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah;

d. keuangan daerah;

e. potensi sumber daya daerah;

f. produk hukum daerah;

g. kependudukan;

h. informasi dasar kewilayahan; dan

i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

(3) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk tercapainya daya guna dan

hasil guna, pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola

dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional.

Pasal 153

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 disusun untuk

menjamin ” keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pengawasan.

Pasal 154

Tahapan, tata -cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang berpedoman pada perundangundangan.

BAB VIII

KEUANGAN DAERAH

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 155

(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan

atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah

didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

(3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan

urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 156

(3) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah.

melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengaw9san,

keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah.

(3) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan

yang menerima/mengeluarkan uang.

Paragraf Kedua

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Pasal 157

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

b. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:

0) hasil pajak daerah;

0) hasil retribusi daerah;

0) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

0) lain-lain PAD yang sah;

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

b. dana perimbangan; dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 158

(1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-undang yang pelaksanaannya

di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.

(2) Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang

telah ditetapkan undang-undang.

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

157 huruf a angka 3 dan lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157

huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda berpedoman pada peraturan perundangundangan.

Pasal 159

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil;

b. Dana Alokasi Umum; dan

c. Dana Alokasi Khusus.

Pasal 160

(1) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf a bersumber dari pajak dan

sumber daya alam.

(2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari:

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan,

pertambangan serta kehutanan;

b. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor perdesaan,

perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan;

c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi

dalam negeri.

(3) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berasal dari:

a. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusahaan hutan (IHPH),

provisi sumber daya hutan (PSDH), dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah

daerah yang bersangkutan;

b. Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent)

dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty) yang dihasilkan dari

wilayah daerah yang bersangkutan;

c. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari

penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil

perikanan;

d. Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang

bersangkutan;

e. Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang

bersangkutan;

f. Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian

Pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang

bersangkutan.

(4) Daerah penghasil sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh

Menteri Dalam Negeri berdasarkan pertimbangan dari menteri teknis terkait.

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

(5) Dasar penghitungan bagian daerah dari daerah penghasil sumber daya alam ditetapkan

oleh Menteri Teknis terkait setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

(3) Pelaksanaan ketentuan pada ayat,(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih

lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 161

(3) DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf b dialokasikan berdasarkan persentase

tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN.

(3) DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada

aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang formula dan penghitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-undang.

Pasal 162

(0) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf c dialokasikan,

dari APBN kepada daerah tertentu, dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi

untuk:

. mendanai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah atas dasar prioritas nasional;

. mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

(0) Penyusunan kegiatan khusus yang ditentukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan dengan Gubernur.

(0) Penyusunan kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan

setelah dikoordinasikan oleh daerah yang bersangkutan.

(0) ketentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 163

(3) Pedoman penggunaan, supervisi, monitoring, dan evaluasi atas dana bagi hasil pajak, dana

bagi hasil sumber daya alam, DAU, dan DAK diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian dana perimbangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 157 huruf b ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 164

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf c

merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi

hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan berupa uang, barang,

dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri

atau luar negeri.

(3) Pendapatan dana darurat sebagaimana- dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan

Pemerintah dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak

yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD.

Pasal 165

(6) Keadaan yang dapat digolongkan sebagai peristiwa tertentu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 164 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

(6) Besarnya alokasi dana darurat ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan

pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri teknis terkait.

(6) Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana darurat diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

Pasal 166

(2) Pemerintah dapat mengalokasikan dana darurat kepada daerah yang dinyatakan mengalami

krisis keuangan daerah, yang tidak mampu diatasi sendiri, sehingga mengancam

keberadaannya sebagai daerahi otonom.

(2) Tata cara pengajuan permohonan, evaluasi oleh Pemerintah, dan pengalokasian dana

darurat di atur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 167

(4) Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

22.

(4) Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan

fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta

mengembangkan sistem jaminan sosial.

(4) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan analisis standar

belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 168

(2) Belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada

Peraturan Pemerintah.

(2) Belanja pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan

Pemerintah.

Pasal 169

(3) Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat

melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga

keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.

(3) Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk

membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah.

Pasal 170

(3) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman

hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah setelah memperoleh

pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

(3) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara

Menteri Keuangan dan kepala daerah.

Pasal 171

(2) Ketentuan mengenai pinjaman daerah dan obligasi daerah diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

(2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur

tentang:

. persyaratan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pinjaman;

. penganggaran kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo dalam APBD;

. pengenaan sanksi dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi kewajiban

membayar pinjaman kepada Pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga

perbankan, serta lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat;

. tata cara pelaporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman setiap

semester dalam tahun anggaran berjalan;

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

. persyaratan penerbitan obligasi daerah, pembayaran bunga dan pokok obligasi;

. pengelolaan obligasi daerah, yang mencakup pengendalian risiko, penjualan dan

pembelian obligasi, pelunasan dan penganggaran dalam APBD.

Pasal 172

(3) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu

yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran.

(3) Pengaturan tentang dana cadangan daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mengatur

persyaratan pembentukan dana cadangan, serta pengelolaan dan pertanggungjawabannya.

Pasal 173

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik

Pemerintah dan/atau milik swasta.

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual

kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah.

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga

Surplus dan Defisit APBD

Pasal 174

(2) Dalam, hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam Perda tentang

APBD.

(2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk:

. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

. penyertaan modal (investasi daerah);

. transfer ke rekening dana cadangan.

(2) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari sumber pembiayaan daerah yang

ditetapkan dalam Perda tentang APBD.

(2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:

. sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;

. transfer dari dana cadangan;

. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

. pinjaman daerah.

Pasal 175

(2) Menteri Dalam Negeri melakukan pengendalian defisit anggaran setiap daerah.

(2) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam

Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.

(2) Dalam hal pemerintah daerah -tidak. memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Pemerintah dapat melakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.

Paragraf Keempat

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Pasal 176

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

Pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif

dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kelima

BUMD

Pasal 177

Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan

kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada

peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keenam

Pengelolaan Barang Daerah

Pasal 178

(2) Barang milik daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat

dijual, diserahkan haknya kepada pihak lain, dijadikan tanggungan, atau digadaikan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Barang milik daerah dapat dihapuskan dari daftar inventaris barang daerah untuk dijual,

dihibahkan, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Pelaksanaan, pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan

kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan

mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan

kebutuhan daerah, mutu barang, usia pakai, dan nilai ekonomis yang dilakukan secara

transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketujuh

APBD

Pasal 179

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran

terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 180

(3) Kepala daerah dalam penyusunan rancangan APBD menetapkan prioritas dan plafon

anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat

daerah.

(3) Berdasarkan prioritas dan plafon anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala

satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja

perangkat daerah dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

(3) Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan

penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya.

Pasal 181

(3) Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan

dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas pemerintah daerah

bersama DPRD berdasarkan kebijakan umum APBD, serta prioritas dan plafon anggaran.

(3) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Perda sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran

dilaksanakan.

(4) Atas dasar persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah

menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan rancangan

dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 182

Tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat. daerah serta tata cara

penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur dalam Perda

yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedelapan

Perubahan APBD

Pasal 183

(1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;

b. keadaan, yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit

organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; dan

c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

(2) Pemerintah daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD, disertai

penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.

(3) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan

sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Paragraf Kesembilan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 184

(1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa

Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi

laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan, keuangan, yang

dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai

dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf Kesepuluh

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD,

Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 185

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

(1) Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan

Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling

lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam

Negeri kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya

rancangan dimaksud.

(3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD

dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan

kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur

menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Gubernur.

(4) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang A PBD

dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD bertentangan dengan

kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur

bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak

diterimanya hasil evaluasi.

(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap

menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang

penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri

membatalkan Perda dan Peraturan Gubernur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya

pagu APBD tahun sebelumnya.

Pasal 186

(1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan

rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh

Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

(2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima

belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda kabupaten/kota dan rancangan

Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan

rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan

kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota

menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota.

(4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan

rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan

kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota

bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya

hasil evaluasi.

(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, dan

Bupati/Walikota tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan

Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Per aturan

Bupati/Walikota, Gubernur membatalkan Perda dan Peraturan Bupati/Walikota dimaksud

sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

(6) Gubernur menyampaikan, hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD

dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam

Negeri.

Pasal 187

(1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3) tidak

mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan

kepala daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya

sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan

yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD.

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

(2) Rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan

Gubernur bagi kabupaten/kota.

(3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan

kepala daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima

belas) hari terhitung sejak DPRD tidak. mengambil keputusan bersama dengan kepala

daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD.

(4) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur tidak

mengesahkan rancangan per aturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

kepala daerah menetapkan rancangan peraturan kepala daerah dimaksud menjadi

peraturan kepala daerah.

Pasal 188

Proses penetapan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala

daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Perda dan peraturan kepala daerah berlaku

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Pasal 186, dan Pasal 187.

Pasal 189

Proses penetapan rancangan Perda yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan

tata ruang daerah menjadi Perda, berlaku Pasal 185 dan Pasal 186, dengan ketentuan untuk pajak

daerah dan retribusi daerah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, dan untuk

tata ruang daerah dikoordinasikan dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang.

Pasal 190

Peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD dan peraturan kepala daerah tentang

Penjabaran Perubahan APBD dijadikan dasar penetapan dokumen pelaksanaan anggaran satuan

kerja perangkat daerah.

Pasal 191

Dalam rangka evaluasi pengelolaan keuangan daerah dikembangkan sistem informasi keuangan

daerah yang menjadi satu kesatuan dengan sistem informasi pemerintahan daerah.

Paragraf Kesebelas

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah

Pasal 192

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan

dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

(2) Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD, diterbitkan surat keputusan otorisasi oleh

kepala daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi.

(3) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran

tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

(4) Kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat daerah lainnya, dilarang

melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang

telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 193

(1) Uang milik pemerintahan daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan

dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu

likuiditas keuangan daerah.

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

(2) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank, jasa giro, dan/atau bunga atas

investasi jangka pendek merupakan pendapatan daerah.

(3) Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan peraturan tentang:

. penghapusan tagihan daerah, sebagian atau seluruhnya; dan

. penyelesaian masalah Perdata.

Pasal 194

Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban

keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB IX

KERJA SAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 195

(5) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama

dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan

publik, sinergi dan saling menguntungkan.

(5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk badan

kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama.

(5) Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

(5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang membebani masyarakat

dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 196

(6) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola

bersama oleh daerah terkait.

(6) Untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama

dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat.

(6) Untuk pengelolaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dan ayat (2), daerah

membentuk badan kerja sama.

(6) Apabila daerah tidak melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2), pengelolaan pelayanan publik tersebut dapat dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pasal 197

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dan Pasal 196 diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 198

(4) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar

kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud.

(4) Apabila terjadi perselisihan antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya,

serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar w}layahnya, Menteri Dalam Negeri

menyelesaikan perselisihan dimaksud.

(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

BAB X

KAWASAN PERKOTAAN

Pasal 199

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

(4) Kawasan perkotaan dapat berbentuk:

. Kota sebagai daerah otonom;

. bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan;

. bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri

perkotaan.

(4) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh pemerintah

kota.

(4) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh daerah atau

lembaga pengelola yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten.

(4) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam hal penataan ruang

dan penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu dikelola bersama oleh daerah terkait.

(4) Di kawasan perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan,

pemerintah daerah yang bersangkutan dapat membentuk badan pengelola pembangunan.

(4) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan perkotaan,

pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan

masyarakat.

(4) Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)

ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XI

DESA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 200

(3) Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari

pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

(3) Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal

usulnya atas prakarsa masyarakat.

(3) Desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi

kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama badan permusyawaratan

desa yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 201

(0) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada

APBD kabupaten/kota.

(0) Dalam hal desa berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan

daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pemerintah Desa

Pasal 202

(4) Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.

(4) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

(4) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang

memenuhi persyaratan.

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

Pasal 203

(4) Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari

penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara

pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

(4) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai kepala desa.

(4) Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya

sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat

setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 204

Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu)

kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 205

(3) Kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah

pemilihan.

(3) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji.

(3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya

selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya

akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar

negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang

Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruslurusnya

yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 206

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

g. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;

g. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan

pengaturannya kepada desa;

g. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah

kabupaten/kota;

g. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan-undangan diserahkan

kepada desa.

Pasal 207

Tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota

kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Pasal 208

Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur

lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 209

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa,

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

Pasal 210

(1) Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang

ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

(2) Pimpinan badan permusyawaratan desa dipilih dari dan oleh anggota badan

permusyawaratan desa.

(3) Masa jabatan anggota badan permusyawaratan desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat

dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(4) Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan badan permusyawaratan desa diatur

dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Lembaga Lain

Pasal 211

(1) Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa

dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu

pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Bagian Kelima

Keuangan Desa

Pasal 212

(1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang,

serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik

desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

(2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat, (1) menimbulkan pendapatan,

belanja dan pengelolaan keuangan desa.

(3) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. pendapatan asli desa;

b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;

c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

kabupaten/kota;

d. bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;

e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

(4) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mendanai

penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

(5) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala

desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja

desa.

(6) Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan

oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 213

(1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

(2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan

perundang-undangan.

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

(3) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman

sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Kerja Sama Desa

Pasal 214

(1) Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan desa yang diatur dengan keputusan

bersama dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

(2) Kerjasama antar desa dan desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

(3) Kerjasama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat, (1) dapat dilakukan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Untuk pelaksanaan kerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

dapat dibentuk badan kerja sama.

Pasal 215

(1) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak

ketiga mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perda, dengan

memperhatikan:

a. kepentingan masyarakat desa;

b. kewenangan desa;

c. kelancaran pelaksanaan investasi;

d. kelestarian lingkungan hidup;

e. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

Pasal 216

(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada

Peraturan Pemerintah.

(2) Perda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan menghormati hak, asalusul,

dan adat istiadat desa.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 217

(1) Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah

yang meliputi:

a. koordinasi pemerintahan antarsusunan pemerintahan;

b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan;

c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan;

d. pendidikan dan pelatihan; dan

e. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan

urusan pemerintahan.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara berkala pada

tingkat nasional, regional, atau provinsi.

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

(3) Pemberian pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup

aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan

pengawasan.

(3) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada

seluruh daerah Maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.

(3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan secara

berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah,

pegawai negeri sipil daerah, dan kepala desa.

(3) Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan secara berkala ataupun sewaktu-waktu

dengan memperhatikan susunan pemerintahan.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat

dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian.

Pasal 218

(4) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah

yang meliputi:

. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;

. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat

pengawas intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 219

(2) Pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemerintahan daerah,

kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, PNS

daerah, kepala desa, anggota badan permusyawaratan desa, dan masyarakat.

Pasal 220

(2) Sanksi diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemerintahan daerah,

kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, PNS daerah,

dan kepala desa.

Pasal 221

Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 dan Pasal 218,

digunakan sebagai bahan pembinaan selanjutnya oleh Pemerintah dan dapat digunakan sebagai

bahan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 222

(2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 217 dan Pasal 218 secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri

Dalam Negeri.

(2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur.

(2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh

Bupati/Walikota.

(2) Bupati dan walikota dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dapat melimpahkan kepada camat.

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

Pasal 223

Pedoman pembinaan dan pengawasan yang meliputi standar, norma, prosedur, penghargaan, dan

sanksi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

PERTIMBANGAN DALAM KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

Pasal 224

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Presiden dapat membentuk suatu

dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi

daerah.

(2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan saran dan

pertimbangan kepada Presiden antara lain mengenai rancangan kebijakan:

a. pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta pembentukan kawasan

khusus;

b. perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, yang meliputi:

1) perhitungan bagian masing-masing daerah atas dana bagi hasil pajak dan

sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2) formula dan perhitungan DAU masing-masing daerah berdasarkan besaran

pagu DAU sesuai dengan peraturan perundangan;

3) DAK masing-masing daerah untuk setiap tahun anggaran berdasarkan besaran

pagu DAK dengan menggunakan kriteria sesuai dengan peraturan

perundangan.

(3) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri yang

susunan organisasi keanggotaan dan tata laksananya diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Presiden.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 225

Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan

Undang-Undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain.

Pasal 226

(1) Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua, dan Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri.

(2) Keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, adalah tetap dengan ketentuan bahwa

penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada

Undang-Undang ini.

(3) Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pemilihan kepala daerah dan wakil

kepala daerah diselenggarakan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam, dengan penyempurnaan:

a. Pemilihan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan April

2005, diselenggarakan pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam paling lambat pada

bulan Mei 2005.

. Kepala daerah selain yang dinyatakan pada huruf (a) diatas diselenggarakan

pemilihan kepala daerah sesuai dengan periode masa jabatannya.

. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sebelum

Undang-Undang ini disahkan sampai dengan bulan April 2005, sejak masa

jabatannya berakhir diangkat seorang penjabat kepala daerah.

. Penjabat kepala daerah tidak dapat menjadi calon kepala daerah atau calon wakil

kepala daerah yang dipilih, secara langsung sebagaimana dimaksud Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh

sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

. Anggota Komisi Independen Pemilihan dari unsur anggota Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia diisi oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 227

(2) Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena kedudukannya sebagai

Ibukota Negara Republik Indonesia, diatur dengan undang-undang tersendiri.

(2) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara berstatus sebagai daerah

otonomi, dan dalam wilayah administrasi tersebut tidak dibentuk daerah yang berstatus

otonom.

(2) Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pengaturan:

. kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai ibukota Negara;

. tempat kedudukan perwakilan negara-negara sahabat;

. keterpaduan rencana umum tata ruang Jakarta dengan rencana umum tata ruang

daerah sekitar;

. kawasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang dikelola

langsung oleh Pemerintah.

Pasal 228

(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yang didekonsentrasikan, dilaksanakan oleh instansi

vertikal di daerah.

(2) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah, susunan dan luas wilayah

kerjanya ditetapkan Pemerintah.

(2) Pembentukan, susunan organisasi, dan tata laksana instansi vertikal di daerah,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(2) Semua instansi vertikal yang menjadi perangkat daerah, kekayaannya dialihkan menjadi

milik daerah.

Pasal 229

Batas daerah provinsi atau kabupaten/kota yang berbatasan dengan wilayah negara lain, diatur

berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hukum internasional yang

pelaksanaannya ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 230

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik, Indonesia tidak

menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sepanjang

belum diatur dalam undang-undang.

BAB XV

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 231

Pada saat berlakunya undang-undang, ini, nama, batas, dan ibukota provinsi, daerah khusus,

daerah istimewa, kabupaten, dan kota, tetap berlaku kecuali ditentukan lain dalam peraturan

perundang-undangan.

Pasal 232

(4) Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa yang ada pada saat

diundangkannya Undang-Undang ini tetap sebagai provinsi, kabupaten/kota, kecamatan,

kelurahan, dan desa kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

(4) Pembentukan daerah provinsi atau kabupaten/kota yang telah memenuhi seluruh

persyaratan pembentukan sesuai peraturan perundang-undangan tetap diproses sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 233

(3) Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2004 sampai dengan bulan Juni

2005 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang ini pada bulan Juni 2005.

(3) Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada bulan Januari 2009 sampai dengan

bulan Juli 2009 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang ini pada bulan Desember 2008.

Pasal 234

(3) Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sebelum bulan Juni

2005, sejak masa jabatannya berakhir diangkat seorang penjabat kepala daerah.

(3) Penjabat kepala daerah yang ditetapkan sebelum diundangkannya Undang-Undang ini,

menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

(3) Pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang

diselenggarakan pada tahun 2005 dibebankan pada APBN dan APBD.

Pasal 235

Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa

jabatannya pada bulan dan tahun yang sama dan/atau dalam kurun waktu antara 1 (satu) sampai

dengan 30 (tiga puluh) hari, pemungutan suaranya diselenggarakan pada hari yang sama.

Pasal 236

(3) Kepala desa dan perangkat desa yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini

tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

(3) Anggota badan perwakilan desa yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini

menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini`sampai habis masa

jabatannya.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 237

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah

otonom wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

Pasal 238

(4) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah

sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan

tetap berlaku.

(4) Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua)

tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan.

Pasal 239

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 240

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 15 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 15 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 125

Untukmu dan Untukku

In Latahzan on 17/02/2011 at 3:15 pm

Untukmu dan Untukku

Apakah hatimu seperti batu?
Tidak sayu saudaramu dipalu,
Tidak pilu hilang peganganmu,
Tidak malu persendakan agamamu,
Biarkan nafsu menjaga dirimu.

Apakah kamu sudah lupa?
Pergerakanmu diperhatikan oleh Maha Esa,
‘Illiyin dan Sijjin saksi rahsia di dada,
Terbongkar semua di hari Bencana,
Saat matahari seakan sejengkal dari kepala.

Rasulullah kekasihNya jadikan teladan,
Akhlaknya seperti al-Quran berjalan,
Kehadirannya membawa angin ketenangan,
Sentiasa berjalan memberi pesanan,
Ikutlah arahanNya laranganNya tingalkan.

Melihat mendengar nikmatNya padamu,
Langit dan bumi disediakan untukmu,
Gunakan akal dan mata hatimu,
Syukurlah dan sujud pada Tuhanmu,
Tunaikan perintahnya sehingga diseru.

Syurga dan neraka sudah dikhabarkan,
Sebagai hadiah juga amaran,
Setiap kamu bergelar insan,
Tiada terlepas dari perhitungan,
Kembalilah kepada sunnah Rasul dan al-Quran.

Marilah wahai saudara-saudaraku,
Bangunlah dari tempat beradu,
Bertaubatlah dari kesalahan lalu,
Janganlah lupa janganlah ragu,
Aku dan kamu milik Yang Satu.

Muhasabah (Intopeksi Diri)

In Latahzan on 13/02/2011 at 11:14 pm

Ø  assalaamu’alaikum wr.wb

1.      Sekarang bertanyalah kepada dirimu tentang waktu yang anda telah persiapkan untuk mencurahkan dan berkurban di jalan Allah. Sesungguhnya beban berat selalu menghalangi anda, dengan demikian mampukan anda meringankan beban-beban berat tersebut Dan membebaskan diri dari belenggu kekuatan selain kekuatan Allah ?

Takut menghadapi resiko hidup adalah memberatkan anda dan menjadikan anda memilih duduk dari pada jihad fisabilillah.. Semua itu harus anda bebaskan !!

-Jihad fisabilillah

Allahu Akbar

Takut kehilangan materi adalah memberatkan anda dan membuat anda absen dari medan dakwah. Islam wajib membebaskan !

Cinta kepada istri, anak, sanak keluarga kadang-kadang menghalangi dakwah anda, maka berpalinglah dari kekuatan mereka !

Sesungguhnya anda harus memprioritaskan masalah Islam di atas semua masalah, dan menundukkan hawa nafsumu dalam rangka mengikuti syar’i, sehingga menjadi siap dan selalu siap mati syahid dijalan Allah.

Iman Bukhori dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa ra, ia berkata : Rasulullah saw bersabda :

“Ketahuilah sesungguhnya syurga berada di bawah naungan pedang.”

Imam Muslim meriwayatkan dalam shohihnya dari Uqbah bin Amir ra, ia berkata : Saya mendengar Rosulullah saw berkutbah diatas mimbar :

“Dan persiapkanlah olehmu (untuk menghadapi musuh) apa saja yang kamu mampu dari kekuatan…ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah melempar (memanah) … ketahuilah bahwa quwwah itu adalah melempar (memanah)… ketahuilah bahwa quwwah itu adalah melempar (memanah)..

2.      Terakhir tapi bukan yang akhir tentang apa yang dalam badanmu…apa kewajibanmu kepadanya ? Bukankah anda berkewajiban untuk memberi gizi halal lagi bersih kepadanya sehingga ia menjadi kuat dan ulet lagi mampu membawa beban-beban perjalanan panjang dan jihad fisabilillah ? Sebenarnya

anda harus mengerti bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang lemah, dalam segala hal lebih unggul.

Apakah pagi ini anda telah menunaikan olah raga badan yang teratur ?

Apakah anda sudah dan punya niat untuk segera meninggalkan hal-hal yang menghancurkan dan melemahkan badan ? Lalu anda berlaku adil kepadanya baik

pada waktu bergadang, makan ,minum dan anda mengurangi atau menghentikan kebiasaan merokok, menikmati teh dan kopi ?

Sesungguhnya bagi dirimu hai saudaraku untuk mempersiapkan diri menjadi jundi (tentara) dalam ma’rokatul Islam. Yakinlah sesungguhnya Allah adalah wali (penolong) orang-orang yang sholih dan selalu membimbing mereka menuju jalan yang satu/sama.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar…!!!!!

wassalaamu’alaikum wr.wb

Cara memenfaatkan motovasi

In Latahzan on 13/02/2011 at 12:48 pm

Cara Memanfaatkan Kata Motivasi !

Bagaimana cara memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari? Pilihlah kalimat yang paling memberikan inspirasi bagi Anda. Silahkan copy kemudian baca secara berulang-ulang. Jika perlu print dalam tampilan yang bagus, misalnya dilengkapi gambar, tata warna yang bagus, serta dilengkapi dengan bingkai. Kemudian pasang di kamar, di tempat tidur, dan di ruang kerja Anda.

Kuncinya ialah bagaimana bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Setelah meresak ke dalam pikiran bawah sadar Anda, nantinya akan terpancar melalui tindakan, perkataan, dan pikiran sadar Anda. Punya kata motivasi yang bagus akan percuma jika tidak meresap ke dalam pikiran bawah sadar Anda.

Kalimat Motivasi Semangat

1. Pagi ini, saya bangun dalam keadaan sangat baik. Saya bangun dengan hati yang senang. Seperti mentari pagi yang menjalankan tugasnya menyinari semesta, saya pun bangun dan segera menjalankan tugas dan aktivitas saya hari ini. Saya akan melakukan tugas saya dengan sebaik-baiknya.

2. Saya adalah orang yang penuh motivasi. Setiap hari motivasi saya makin berkobar. Saya sangat YAKIN dan PERCAYA kalau apa yang saya impikan nanti bakal menjadi kenyataan. Saya percaya itu. Keyakinan ini bahkan sudah mengakar ke alam bawah sadar saya. Setiap kali saya merasa lemas, alam bawah sadar saya mengingatkan dan memberi motivasi kalau “saya bisa!”, bahwa “saya adalah seorang pemenang.”

3. Ketika saya berbicara, suara saya terdengar jelas, kuat, dan percaya diri. Saya sekarang percaya diri dalam segala situasi. Sebab saya adalah pemimpin yang memimpin dengan penuh kepercayaan diri.

4. Saya sekarang hidup dipenuhi keyakinan, kepercayaan dan kepastian. Saya sekarang orang yang percaya diri dan tegas. Dan hari ini saya menggunakan 100 % kapasitas diri saya. Tiap berjalan dan bergerak, saya menjalankannya dengan penuh keyakinan, namun tetap tenang. Saya sekarang adalah sosok yang kuat, mengesankan, dan lebih menarik setiap harinya. Kepercayaan diri dan kemampuan saya terus meningkat secara drastis tanpa henti.

5. Setiap hari saya bertambah baik dan makin bertambah baik. Saya menetapkan tujuan yang jelas dan membangun motivasi kuat untuk meraih apa yang saya inginkan. Sekarang segalanya menjadi jelas. Apa yang saya bayangkan dulu, kini kian dekat menjadi kenyataan. Lebih dekat dan makin dekat. Dan saya percaya SAYA BISA mendapatkannya. Tiap saat saya menerima banyak sekali anugerah dan kebaikan dalam hidup ini. Seluruh tubuh saya sekarang jadi tahu, apa misi dan tujuan saya hidup di dunia ini.

6. Saya percaya pada keyakinan kuat yang tertanam dalam diri saya. Berkat motivasi yang bertambah kuat setiap saat. Apapun yang saya percaya bisa dapatkan, saya yakin bisa saya dapatkan. Saya menciptakan “keberuntungan” saya tiap hari. Saya mencapai tujuan-tujuan saya dengan penuh riang gembira. Saya visualisasikan apa yang saya inginkan dan saya melakukan ACTION seperti dalam visualisasi tersebut. Dengan keyakinan ini saya bisa mewujudkan kenyataan apapun yang saya mau.

7. Semua yang saya butuhkan ada dalam diri saya sekarang. Saya adalah sosok yang bersahabat, terbuka, dan percaya diri. Saya juga pemberani dan tegas. Dengan semua ini saya mampu mengubah apapun dalam hidup saya seperti yang saya inginkan. Dan saya siap menerima tanggung jawab untuk perubahan hidup yang saya akan alami nanti.

8. Saat saya berbicara dengan orang lain, saya menatap mata lawan bicara saya dan berbicara dengan percaya diri. Saya buat momen itu menjadi begitu menyenangkan. Dalam tiap gerakan tubuh yang saya lakukan, saya melakukannya dengan tenang dan penuh percaya diri. Setiap kali kelopak mata saya tertutup dan saya menghirup udara dalam-dalam, kepercayaan diri saya bertambah kuat dan memenuhi seluruh bagian-bagian dalam tubuh saya. Saya melihat diri saya sekarang adalah sosok penuh percaya diri, punya keyakinan, dan berani mengambil tindakan.

9. Setiap hari, energi percaya diri dan rasa antusias saya meningkat drastis. Sebab saya punya komitmen untuk terus meningkatkan kemampuan diri saya setiap hari. Apa yang saya bayangkan bisa saya lakukan, pasti saya bisa lakukan. Dan saya melakukannya dengan konsisten dan penuh keberanian.

10. Ekspresi wajah saya saat ini menggambarkan rasa yakin dan percaya diri. Sekarang saya mengalami masa-masa paling menyenangkan dalam hidup saya. Dan momen ini menginspirasi saya untuk lebih percaya diri dan memiliki harga diri. Saya berbicara pada diri saya dan orang-orang di sekitar saya dengan keyakinan. Saya sekarang mengontrol seluruh diri saya. Perkataan saya, pikiran saya, dan perasaan saya, semuanya ada dalam kendali saya. Rasa percaya dalam diri saya ini bukan hanya menginsiprasi saya sendiri, namun juga menginspirasi setiap orang yang saya temui.

Mahabbah

In Latahzan on 13/02/2011 at 12:18 pm

CINTA

Tuhan…….
Saat aku menyukai seseorang teman
Ingatkanlah aku akan ada sebuah akhir
Sehingga aku tetap bersama yang tak berakhir

Tuhan….
Ketika aku merindukan seorang kekasih
Rindukan aku kepada yang rindu cinta sejatiMu

Tuhan….
Jika kembali mencintai seseorang
Teruskan aku dengan orang yang mencintaiMu
Agar bertambah kuat cintaku padaMu

Tuhan….
Ketika aku sedang jatuh cinta
Agar tak melebihi cintaku padaMu

Tuhan Ketika aku berucap aku cinta padaMu
Biarlah kukatakan kepada yang hatinya terpau padaMu
Agar aku tak jatuh cinta
Dalam cinta yang bukan karenaMu

Sebagaimana orang bijak berucap
Mencitai seseorang bukan apa-apa
Dicintai seseorang adalah sesuatu
Dicintai oleh orang yang kau cinta
Sangatlah berarti

Tapi……..
Dicintai oleh seorang pecinta
Adalah segalanya……….

ALLAHU AKBAR !!!!!!!!!!

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.