UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran, serta masyarakat, serta peningkatan
daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
b. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan
dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar
pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan
persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah
disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam
kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
c. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai
dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi
daerah sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu, ditetapkan
Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
Mengingat:
1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D,
Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang- selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada
Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
9. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari
pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah
kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
10. Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau
peraturan daerah kabupaten/kota.
11. Peraturan kepala daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota.
12. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalal3 kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul “dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia,
4. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem
pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung
jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan
mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan
penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
4. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
4. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagal pengurang nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya.
4. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah
uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut
dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
4. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang
ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang
bersifat khusus bagi kepentingan nasional.
4. Pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut
pasangan calon adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan untuk
dipilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
4. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi,
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS. adalah pelaksana
pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat
kecamatan, desa/kelurahan, dan tempat pemungutan suara.
4. Kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut
kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih. dengan menawarkan
visi, misi, dan program pasangan calon.
Pasal 2
(0) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan
daerah;
(0) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
(0) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluasluasnya,
kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah;
(0) Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan
dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya;
(0) Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hubungan wewenang, keuangan,
pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya;
(0) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya
lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras;
(0) Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan
Pemerintahan;
(0) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat
khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;
(0) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta
h4k tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 3
(23) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah:
. pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD
provinsi;
. pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah
kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.
(23) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kepala daerah dan
perangkat daerah.
BAB II
PEMBENTUKAN DAERAH DAN KAWASAN KHUSUS
Bagian Kesatu
Pembentukan Daerah
Pasal 4
(9) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (~) ditetapkan dengan
undang-undang,
(9) Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan
pemerintahan, penunjukan penjabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD,
pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah.
(9) Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah
yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.
(9) Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan
pemerintahan.
Pasal 5
(2) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat
administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.
(2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi, meliputi adanya
persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah
provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam
Negeri.
(2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota meliputi
adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan,
persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
(2) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi faktor yang menjadi dasar
pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial
budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain
yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
(5) Syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit 5 (lima)
kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk
pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon
ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.
Pasal 6
(1) Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan
tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah;
(2) Penghapusan dan penggabungan daerah otonom dilakukan setelah melalui proses evaluasi
terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
(3) Pedoman evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 7
(1) Penghapusan dan penggabungan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-undang.
(2) Perubahan batas suatu daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupa
bumi serta perubahan nama, atau pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan
penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas usul dan persetujuan
daerah yang bersangkutan.
Pasal 8
Tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4,, Pasal 5, dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Kawasan Khusus
Pasal 9
(1) Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi
kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah
provinsi dan/atau kabupaten/kota;
(2) Fungsi pemerintahan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perdagangan
bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan dengan undang-undang;
(3) Fungsi pemerintahan tertentu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah;
(4) Untuk membentuk kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),.
Pemerintah mengikutsertakan daerah yang bersangkutan;
(5) Daerah 1apat mengusulkan pembentukan kawasan khusus sebagaimana. dimaksud pada
ayat (1) kepada Pemerintah;
(6) Tata cara penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB III
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 10
(1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan
menjadi urusan Pemerintah,
(3) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan.
(3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
. politik luar negeri;
. pertahanan;
. keamanan;
. yustisi;
. moneter dan fiskal nasional; dan
. agama.
(3) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan
pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat
menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.
(3) Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:
. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil
Pemerintah; atau
. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan
desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
Pasal 11
(6) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas,
akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan
pemerintahan.
(6) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pelaksanaan, hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi,
kabupaten dan kota atau antarpemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan
sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.
(6) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah,,yang
diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas
urusan wajib dan urusan pilihan.
(6) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang, bersifat wajib yang berpedoman pada standar
pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal 12
(5) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan,
pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang
didesentralisasikan.
(5) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan
sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.
Pasal 13
(4) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan
dalam skala provinsi yang meliputi:
. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
. penyediaan sarana dan prasarana umum;
. penanganan bidang kesehatan;
. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas
kabupaten/kota;
. pengendalian lingkungan hidup;
. pelayaran pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh
kabupaten/kota; dan
. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
(4) Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang
secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai
dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
Pasal 14
(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota
merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:
. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
. penyediaan sarana dan prasarana umum;
. penanganan bidang kesehatan;
. penyelenggaraan pendidikan;
. penanggulangan masalah sosial;
. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
. pengendalian lingkungan hidup;
. pelayanan pertanahan;
. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
. pelayanan administrasi penanaman modal;
. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
(2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan
yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal
13 dan Pasal 14 ayat (1) dan,ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 15
(1) Hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
a. pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;
b. pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan
c. pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah.
(2) Hubungan dalam bidang keuangan antarpemerintahan daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
a. bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan
daerah, kabupaten/kota;
b. pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama;
c. pembiayaan bersama atas kerja sama antardaerah; dan
d. pinjaman dan/atau hibah antarpemerintahan daerah.
(3) Hubungan dalam bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dalam peraturan perundang-undangan,
Pasal 16
(1) Hubungan dalam bidang pelayanan umum antara Pemerintah dan pemerintahan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
a. kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal;
b. pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah; dan
c. fasilitasi pelaksanaan kerja sama antarpemerintahan daerah dalam penyelenggaraan
pelayanan umum.
(2) Hubungan dalam bidang pelayanan umum antarpemerintahan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
a. pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah;
b. kerja sama antarpemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum; dan
c. pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum.
(3) Hubungan dalam bidang pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 17
(1) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara
Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan
ayat (5) meliputi:
a. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak,
budidaya, dan pelestarian;
b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
c. penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.
(2) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya
antarpemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5)
meliputi:
a. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi
kewenangan daerah;
b. kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya antarpemerintahan daerah; dan
c. pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber
daya lainnya.
(3) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundangundangan.
Pasal 18
(3) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di
wilayah laut;
(3) Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar
dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(3) Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
. pengaturan administratif;
. pengaturan tata ruang;
. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang
dilimpahkan.. kewenangannya oleh Pemerintah;
. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.
(3) Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas
dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah
kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota;
(3) Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil,
kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur
sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk
kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku terhadap
penangkapan ikan oleh nelayan kecil.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat
(5) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Bagian Kesatu
Penyelenggara Pemerintahan
Pasal 19
(3) Penyelenggara pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh 1 (satu) orang wakil Presiden,
dan oleh menteri negara.
(3) Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD.
Bagian Kedua
Asas Penyelenggaraan Pemerintahan
Pasal 20
(7) Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara
yang terdiri atas:
. asas kepastian hukum;
. asas tertib. penyelenggara negara;
. asas kepentingan umum;
. asas keterbukaan;
. asas proporsionalitas;
. asas profesionalitas;
. asas akuntabilitas;
. asas efisiensi; dan
. asas efektivitas.
(7) Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi,
tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7) Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas
otonomi dan tugas pembantuan.
Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Daerah
Pasal 21
Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:
b. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
b. memilih pimpinan daerah;
b. mengelola aparatur daerah;
b. mengelola kekayaan daerah;
b. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
b. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang
berada di daerah;
b. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
b. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 22
Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:
c. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
c. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
c. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
c. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
c. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
c. h, mengembangkan sistem jaminan sosial;
c. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
c. J. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
c. melestarikan lingkungan hidup;
c. mengelola administrasi kependudukan;
c. melestarikan nilai sosial budaya;
c. membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan
kewenangannya; dan
c. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 23
(1) Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22
diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk
pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan
keuangan daerah,
(2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundangundangan.
Bagian Keempat
Pemerintah Daerah
Paragraf Kesatu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pasal 24
(1) Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah.
(2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk
kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota.
(3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu orang wakil kepala
daerah.
(4) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk provinsi disebut wakil
Gubernur untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota.
(5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.
Paragraf Kedua
Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pasal 25
Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:
a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
bersama DPRD;
b. mengajukan rancangan Perda;
c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas
dan ditetapkan bersama;
e. mengupayakan”terlaksananya kewajiban daerah;
f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum
untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 26
(1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas:
a. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
b. membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di
daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat
pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta
mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota
bagi wakil kepala daerah provinsi;
. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan,
kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan
kegiatan pemerintah daerah;
. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala
daerah; dan
. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah
berhalangan.
(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil kepala daerah
bertanggung jawab kepada kepala daerah.
(5) Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila
kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.
Pasal 27
(7) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan
Pasal 26, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban:
. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
. melaksanakan kehidupan demokrasi;
. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua
perangkat daerah;
. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan
Rapat Paripurna DPRD.
(7) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah
mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan
daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban
kepada DPRD, serta menginformasikan laporan, penyelenggaraan pemerintahan daerah
kepada masyarakat.
(7) Laporan, penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada,Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk
Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah sebagai dasar
melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan
lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Paragraf Ketiga
Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pasal 28
Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:
a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota
keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan
sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan
masyarakat lain;
b. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau
dalam yayasan bidang apapun;
c. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung
maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;
d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak
lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
e. menjadi advokat atau kuasa, hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang
dimaksud dalam Pasal 25 huruf f;
f. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
g. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana
yang ditetapkan dalam,peraturan perundang-undangan.
Paragraf Keempat
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pasal 29
(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.
(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diberhentikan karena:
a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara
berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah;
e. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
f. melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
(3) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1.) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diberitahukan oleh pimpinan
DPRD untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD.
(4) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden
berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah
dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau
tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah;
b. Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat
Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari
jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya
2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir;
. Mahkamah Agung wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD
tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan DPRD itu diterima
Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final;
. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan
kewajiban, DPRD menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan.
diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah
anggota DPRD yang hadir untuk memutuskan usul pemberhentian kepala daerah
dan/atau wakil kepala daerah kepada Presiden;
. Presiden wajib memproses usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak DPRD menyampaikan usul
tersebut.
Pasal 30
(7) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa
melalui usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan
pengadilan;
(7) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui
usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada, ayat
(1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 31
(4) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa
ro2talui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana
terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
(4) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui
usulan DPRD karena terbukti melakukan makar dan/atau perbuatan lain yang dapat
memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dengan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 32
(2) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah menghadapi krisis kepercayaan
publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana dan melibatkan tanggung
jawabnya, DPRD menggunakan hak angket untuk menanggapinya.
(2) Penggunaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah
mendapatkan persetujuan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya
3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk
melakukan penyelidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
(2) Dalam hal ditemukan bukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
DPRD menyerahkan proses, penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan bersalah karena melakukan
tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih
berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD mengusulkan pemberhentian sementara
dengan keputusan DPRD.
(2) Berdasarkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Presiden menetapkan
pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
(2) Apabila kepala daerah dan/atau wakil,a kepala daerah dinyatakan bersalah berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian berdasarkan keputusan Rapat
Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah
anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua
pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
(2) Berdasarkan keputusan DPRD. sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Presiden
memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
Pasal 33
(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5) setelah melalui
proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden telah
merehabilitasikan dan mengaktifkan kembali kepala. daerah dan/atau wakil kepala daerah
yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.
(2) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Presiden
merehabilitasikan kepala 4aerah dan/atau wakil kepala daerah yang bers4ngkutan dan tidak.
mengaktifkannya kembali.
(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 30, Pasal 31, dan
Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 34
(7) Apabila kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5), wakil kepala daerah melaksanakan tugas
dan kewajiban kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
(7) Apabila wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat
(1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5), tugas dan kewajiban wakil kepala daerah
dilaksanakan oleh kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
(7) Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5), Presiden
menetapkan penjabat Gubernur atas usul Menteri Dalam Negeri atau penjabat
Bupati/Walikota atas usul Gubernur dengan pertimbangan DPRD sampai dengan adanya
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(7) Tata cara penetapan, kriteria calon, dan masa jabatan penjabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 35
(3) Apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Pasal
31 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (7) jabatan kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah
sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan
keputusan- Rapat Paripurna DPRD dan disahkan oleh Presiden.
(3) Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, kepala daerah
mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna
DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya
terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
(3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti atau diberhentikan secara
bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan
KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah paling
lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya penjabat kepala daerah.
(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil. kepala daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah
sampai dengan Presiden mengangkat penjabat kepala daerah.
(3) Tata cara pengisian kekosongan persyaratan dan masa jabatan penjabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Paragraf Kelima
Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pasal 36
(4) Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik.
(4) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh
Presiden dalam waktu. paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya
permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.
(4) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati,
atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
(4) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dilakukan wajib
dilaporkan kepada Presiden paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat)
jam.
Paragraf Keenam
Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Pasal 37
(5) Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah
provinsi yang bersangkutan.
(5) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bertanggung jawab
kepada Presiden.
Pasal 38
(5) Gubernur dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 memiliki tugas dan
wewenang:
. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
. koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan
kabupaten/kota;
. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di
daerah provinsi dan kabupaten/kota.
(5) Pendanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada,ayat (1)
dibebankan kepada APBN.
(5) Kedudukan keuangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
(4) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Kelima
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Paragraf Kesatu
Umum
Pasal 39
Ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang, ini berlaku ketentuan
Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Paragraf Kedua
Kedudukan dan Fungsi
Pasal 40
DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pasal 41
DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Paragraf Ketiga
Tugas dan Wewenang
Pasal 42
(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan
bersama;
b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala
daerah;
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundangundangan
lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah
dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di
daerah;
d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah
kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala
daerah;
f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap
rencana perjanjian internasional di daerah;
g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan
oleh pemerintah daerah;
h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
i. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan
pemilihan kepala daerah;
k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak
ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
(2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD melaksanakan
tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Paragraf Keempat
Hak dan Kewajiban
Pasal 43
(1) DPRD mempunyai hak:
a. interpelasi;
b. angket; dan
c. menyatakan pendapat.
(2) Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah
diajukan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan mendapatkan
persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga
perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurangkurangnya
2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
(3) Dalam menggunakan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia
angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD yang bekerja dalam waktu paling lama 60
(enam puluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD.
(4) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
memanggil, mendengar, dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut
mengetahui masalah yang sedang diselidiki serta untuk meminta menunjukkan surat atau
dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
(5) Setiap orang yang dipanggil, didengar, dan diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
wajib memenuhi panggilan panitia angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan
perundang-undangan.
(6) Dalam hal telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia angket dapat memanggil secara paksa
dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia. sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,
(7) Seluruh basil kerja panitia angket bersifat rahasia.
(8) Tata cara penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat diatur
dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundangundangan.
Pasal 44
(1) Anggota DPRD mempunyai hak:
a. mengajukan rancangan Perda;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan pendapat;
d. memilih dan dipilih;
e. membela diri;
f. imunitas;
g. protokoler; dan
h. keuangan dan administratif.
(2) Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 45
Anggota DPRD mempunyai kewajiban:
h. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
h. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
h. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
h. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
h. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
h. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
h. memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai
wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya;
h. menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD;
h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.
Paragraf Kelima
Alat Kelengkapan DPRD
Pasal 46
(2) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
. pimpinan;
. komisi;
. panitia musyawarah;
. panitia anggaran;
. Badan Kehormatan; dan
. alat kelengkapan lain yang diperlukan.
(2) Pembentukan, susunan, tugas, dan wewenang alat kelengkapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.
Pasal 47
(9) Badan Kehormatan DPRD dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
(9) Anggota Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan
oleh anggota DPRD dengan ketentuan:
. untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan sampai dengan 34 (tiga puluh
empat) berjumlah 3 (tiga) orang, dan untuk DPRD yang beranggotakan 35 (tiga puluh
lima) sampai dengan 45 (empat puluh lima) berjumlah 5 (lima) orang;
. untuk DPRD provinsi yang beranggotakan sampai dengan 74 (tujuh puluh empat)
berjumlah 5 (lima) orang, dan untuk DPRD yang beranggotakan 75 (tujuh puluh lima)
sampai dengan 100 (seratus) berjumlah 7 (tujuh) orang.
(9) Pimpinan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas
seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan
Kehormatan.
(9) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sebuah sekretariat
yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
Pasal 48
Badan Kehormatan mempunyai tugas:
b. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka
menjaga, martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD;
b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib
dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji;
b. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD,
masyarakat dan/atau pemilih;
b. menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana
dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.
Pasal 49
(4) DPRD wajib menyusun kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
(4) Kode etik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
. pengertian kode etik;
. tujuan kode etik;
. pengaturan sikap, tata kerja, dan tata hubungan antarpenyelenggara pemerintahan
daerah dan antaranggota serta antara anggota DPRD dan pihak lain;
. hal yang baik dan sepantasnya dilakukan oleh anggota DPRD;
. etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan; dan
. sanksi dan rehabilitasi.
Pasal 50
(4) Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam fraksi.
(4) Jumlah anggota setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
sama dengan jumlah komisi di DPRD.
(4) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari 1 (satu) partai politik yang tidak
memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) fraksi, wajib bergabung dengan fraksi yang ada
atau membentuk fraksi gabungan.
(4) Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRD dari partai politik lain yang tidak memenuhi
syarat untuk dapat membentuk satu fraksi.
(4) Dalam hal fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dibentuk,
kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai fraksi gabungan, seluruh anggota fraksi
gabungan tersebut wajib bergabung dengan fraksi dan/atau fraksi gabungan lain yang
memenuhi syarat.
(4) Parpol yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi hanya dapat membentuk satu
fraksi.
(4) Fraksi gabungan dapat dibentuk oleh partai politik dengan syarat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (5).
Pasal 51
(2) DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 75 (tujuh puluh
lima) orang membentuk 4 (empat) komisi, yang beranggotakan lebih dari 75 (tujuh puluh
lima) orang membentuk 5 (lima) komisi.
(2) DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh
lima) orang membentuk 3 (tiga) komisi, yang beranggotakan lebih dari 3.5 (tiga puluh lima)
orang membentuk 4 (empat) komisi.
Pasal 52
(7) Anggota DPRD tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan
dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan. ataupun tertulis dalam rapat DPRD,
sepanjang tidak bertentangan. dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik DPRD.
(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang
bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk
dirahasiakan, atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia
negara dalam peraturan perundang-undangan.
(7) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau
pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD.
Pasal 53
(2) Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dilaksanakan setelah adanya persetujuan
tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden bagi anggota DPRD provinsi dan dari
Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD kabupaten/kota.
(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam
waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak diterimanya permohonan, proses
penyidikan dapat dilakukan.
(2) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis
dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau
tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
(2) Setelah tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan, tindakan penyidikan
harus dilaporkan kepada pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling lambat 2 (dua kali) 24 (dua puluh empat) jam.
Bagian Keenam
Larangan dan Pemberhentian Anggota DPRD
Pasal 54
(3) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
. pejabat negara lainnya;
. hakim pada badan peradilan;
. pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari
APBN/APBD.
(3) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga
pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktik
dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai
anggota DPRD.
(3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
(3) Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRD.
(3) Anggota DPRD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diberhentikan oleh pimpinan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),
dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.
Bagian Ketujuh
Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD
Pasal 55
(5) Anggota DPRD berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:
. meninggal dunia;
. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.
(5) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu, karena:
. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara
berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD;
. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau melanggar kode etik DPRD;
. tidak melaksanakan kewajiban anggota DPRD;
. melanggar larangan bagi anggota DPRD;
. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana
paling singkat 5 (lima) tahun penjara atau lebih.
(5) Pemberhentian anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri
melalui Gubernur bagi anggota DPRD provinsi dan kepada Gubernur melalui
Bupati/Walikota bagi anggota DPRD kabupaten/kota untuk diresmikan pemberhentiannya.
(5) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf
c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan setelah ada keputusan DPRD berdasarkan
rekomendasi dari Badan Kehormatan DPRD.
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD berpedoman pada peraturan perundangundangan.
Bagian Kedelapan
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Paragraf Kesatu
Pemilihan
Pasal 56
(6) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang
dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil.
(6) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau
gabungan partai politik.
Pasal 57
(5) Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang
bertanggung jawab kepada DPRD.
(5) Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD.
(5) Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah,
dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang
keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh
masyarakat,
(4) Anggota panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 5 (lima) orang
untuk provinsi, 5 (lima) orang untuk kabupaten/kota dan 3 (tiga) orang untuk kecamatan.
(5) Panitia pengawas kecamatan diusulkan oleh panitia pengawas kabupaten/kota untuk
ditetapkan oleh DPRD.
(6) Dalam hal tidak didapatkan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pengawas
kabupaten/kota/kecamatan dapat diisi oleh unsur yang lainnya.
(7) Panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibentuk oleh dan
bertanggung jawab kepada DPRD dan berkewajiban menyampaikan laporannya.
Pasal 58
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang
memenuhi syarat:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta Pemerintah;
c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan basil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim
dokter;
f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;
h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan
hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;
l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib
mempunyai bukti pembayaran pajak;
n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan
pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali
masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
p. tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah.
Pasal 59
(1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang
diusulkan Secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
(2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurangkurangnya
15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen)
dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang
bersangkutan.
(3) Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya
bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis
dan transparan.
(7) Dalam proses penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik
memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.
(7) Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib
menyerahkan:
. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan
partai politik yang bergabung;
. kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan
calon;
. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan
yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang
bergabung;
. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah dan
wakil kepala daerah secara berpasangan;
. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;
. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih
menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan;
. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari
pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia;
. surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang
bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya;
. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang
mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
. kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58; dan
. naskah visi, misi, dan, program dari pasangan calon secara tertulis.
(7) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi
oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.
(7) Masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7
(tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon.
Pasal 60
(16) Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diteliti persyaratan
administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang
dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon.
(16) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada
pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan, paling lambat 7
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran.
(16) Apabila pasangan calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59, partai politik atau gabungan
partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau
memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon
baru paling lambat 7 (tujuh) had sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh
KPUD.
(16) KPUD melakukan penelitian ulang kelengkapan dan atau perbaikan persyaratan pasangan
calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan sekaligus memberitahukan hasil penelitian
tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai
politik yang mengusulkan.
(5) Apabila hasil penelitian berkas pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
memenuhi syarat dan ditolak oleh KPUD, partai politik dan atau gabungan partai politik, tidak
dapat lagi mengajukan pasangan calon.
Pasal 61
(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4),
KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan
dalam Berita Acara Penetapan pasangan calon.
(2) Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan
secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian.
(3) Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan
undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.
(4) Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat
final dan mengikat.
Pasal 62
(1) Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan
calonnya dan pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon, dilarang
mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPUD.
(2) Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya dan/atau pasangan
calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon mengundurkan diri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak
dapat mengusulkan calon pengganti.
Pasal 63
(1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan calon
sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang
pasangan calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling
lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPUD melakukan
penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling
lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.
(2) Dalam hal salah 1 (satu) calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat
dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan
calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan
gugur.
(3) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya
kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2
(dua) 40 pasangan, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan partai politik atau gabungan partai politik yang
pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling
lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPUD melakukan
penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling
lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.
Pasal 64
(1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan
suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, tahapan
pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling lambat 30
(tiga puluh) hari.
(2) Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap
mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon
berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan KPUD melakukan penelitian
persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4
(empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.
Pasal 65
(1) Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan,
dan tahap pelaksanaan.
(2) Masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan;
b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala
daerah;
c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan
pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS;
e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.
(3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Penetapan daftar pemilih;
b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
c. Kampanye;
d. Pemungutan suara;
e. Penghitungan suara; dan
f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih, pengesahan,
dan pelantikan.
(4) Tata cara pelaksanaan masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tahap
pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur KPUD dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah.
Pasal 66
(1) Tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah adalah:
a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan
pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
e. meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan
calon;
f. meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan;
g. menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
h. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
i. mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah;
l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundangundangan;
m. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan
mengumumkan hasil audit.
(2) Dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur KPUD, kabupaten/kota
adalah bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan yang ditetapkan oleh KPUD
provinsi.
(2) Tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah adalah:
. memberitahukan kepada kepala daerah mengenai akan berakhirnya masa jabatan;
. mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir
masa jabatannya dan mengusulkan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih;
. melakukan pengawasan pada semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
. membentuk panitia pengawas;
. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD; dan
. menyelenggarakan rapat paripurna untuk mendengarkan penyampaian visi, misi, dan
program dari pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
(2) Panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:
. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah;
. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah;
. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah;
. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang
berwenang; dan
. mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada semua tingkatan.
Pasal 67
(4) KPUD berkewajiban;
. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan;
. menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan
menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
. memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik
KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan;
. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD;
. melaksanakan semua tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
secara tepat waktu.
Paragraf Kedua
Penetapan Pemilih
Pasal 68
Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai
hak memilih.
Pasal 69
(4) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar
sebagai pemilih.
(4) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
e. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan, putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.
(4) Seorang warga negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata
tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan
hak memilihnya.
Pasal 70
(1) Daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah digunakan
sebagai daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
(1) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan daftar pemilih
tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih ditetapkan sebagai daftar
pemilih sementara.
Pasal 71
Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diberi tanda
bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih untuk setiap pemungutan suara.
Pasal 72
(3) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
(3) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus
menentukan satu di antaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan
dalam daftar pemilih.
Pasal 73
(2) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
kemudian, berpindah tempat tinggal atau karena gin menggunakan hak pilihnya di tempat
lain, pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat.
(2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat nama pemilih dari daftar pemilih dan
memberikan surat keterangan pindah tempat memilih.
(2) Pemilih melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat pemilihan yang baru.
(2) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di
TPS yang sudah ditetapkan, yang, bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di tempat
lain dengan menunjukkan kartu pemilih.
Pasal 74
(2) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan, Pasal 73 PPS
menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
(2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS untuk
mendapat tanggapan masyarakat.
(2) Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke
PPS dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan.
(2) Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai daftar pemilih
tetap.
(2) Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh PPS.
(2) Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh KPUD.
Paragraf Ketiga
Kampanye
Pasal 75
(4) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah.
(4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) had
dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
(4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tim kampanye yang
dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang
mengusulkan pasangan calon.
(4) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan ke KPUD bersamaan
dengan pendaftaran pasangan calon.
(4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama atau
secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau oleh tim kampanye.
(4) Penanggung jawab kampanye adalah pasangan calon yang pelaksanaannya
dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye.
(4) Tim kampanye dapat dibentuk secara berjenjang di provinsi, kabupaten/kota bagi pasangan
calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan kabupaten/kota dan kecamatan bagi pasangan
calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
(4) Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
(4) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPUD dengan memperhatikan usul dari
pasangan calon.
Pasal 76
(6) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
. pertemuan terbatas;
. tatap muka dan dialog;
. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
. pemasangan alat peraga di tempat umum;
. rapat umum;
. debat publik/debat terbuka antarcalon; dan/atau
. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
(6) Pasangan calon wajib menyampaikan visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis
kepada masyarakat.
(6) Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berhak untuk mendapatkan informasi atau
data dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(6) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat
edukatif.
(6) Penyelenggaraan kampanye dilakukan di seluruh wilayah provinsi untuk pemilihan gubernur
dan wakil gubernur dan di seluruh wilayah kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil
bupati dan walikota dan wakil walikota.
Pasal 77
(9) Media cetak dan media elektronik memberikan kesempatan yang sama kepada, pasangan
calon untuk menyampaikan tema dan materi kampanye.
(2) Media elektronik dan media cetak wajib memberikan kesempatan yang sama kepada
pasangan calon untuk memasang iklan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
dalam rangka kampanye.
(3) Pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk
menggunakan fasilitas umum.
(4) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas atau rapat umum yang diadakan oleh
pasangan calon hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau
atribut pasangan calon yang bersangkutan.
(5) KPUD berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat
peraga untuk keperluan kampanye.
(6) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh pasangan
calon dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan
kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7) Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau
badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
(8) Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari
pemungutan suara.
Pasal 78
Dalam kampanye dilarang:
a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah
dan/atau partai politik;
c. menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok
masyarakat;
d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan
kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan
dari pemerintahan yang sah;
g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan
kendaraan di jalan raya.
Pasal 79
(1) Dalam kampanye, dilarang melibatkan:
a. hakim pada semua peradilan;
b. pejabat BUMN/BUMD;
c. pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
d. kepala desa.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pejabat tersebut
menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
(3) Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam
melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:
a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(4) Pasangan calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional
Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye
dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Pasal 80
Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang
membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan
calon selama masa kampanye.
Pasal 81
(1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, merupakan tindak
pidana dan dikenal sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, yang merupakan pelanggaran tata cara
kampanye dikenai sanksi:
a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun
belum terjadi gangguan;
b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh
daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan
yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.
(3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPUD.
(4) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPUD.
Pasal 82
(1) Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang
atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
(2) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.
Pasal 83
(1) Dana kampanye dapat diperoleh dari:
a. pasangan calon;
b. partai politik dan/atau, gabungan partai politik yang mengusulkan;
c. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan
perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
(2) Pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan rekening yang
dimaksud didaftarkan kepada KPUD.
(3) Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari
perseorangan dilarang melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh, juta rupiah) dan dari badan
hukum swasta dilarang melebihi Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
(4) Pasangan calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk
uang secara langsung untuk kegiatan kampanye.
(5) Sumbangan kepada pasangan calon yang lebih dari Rp2.500,000,00 (dua juta lima ratus
ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang yang dapat
dikonversikan ke dalam nilai uang wajib dilaporkan kepada KPUD mengenai jumlah dari
identitas pemberi sumbangan.
(6) Laporan sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (5)
disampaikan oleh pasangan calon kepada KPUD dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa
kampanye dimulai dan I (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
(7) KPUD mengumumkan melalui media massa laporan sumbangan dana kampanye setiap
pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat satu hari setelah
menerima laporan dari pasangan calon.
Pasal 84
(1) Dana kampanye digunakan oleh pasangan calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan
oleh tim kampanye.
(2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh pasangan
calon kepada KPUD paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.
(3) KPUD wajib menyerahkan laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada kantor akuntan publik paling lambat 2 (dua) hari setelah KPUD menerima laporan
dana kampanye dari pasangan calon.
(4) Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari setelah
diterimanya laporan dana kampanye dari KPUD.
(5) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan oleh KPUD paling lambat 3
(tiga) hari setelah KPUD menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.
(6) Laporan dana kampanye yang diterima KPUD wajib dipelihara dan terbuka untuk umum.
Pasal 85
(1) Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang
berasal dari:
a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga
negara asing;
b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
c. pemerintah, BUMN, dan BUMD.
(2) Pasangan calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPUD paling
lambat 14 (empat belas) hari setelah rasa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan
tersebut kepada kas daerah.
(3) Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPUD.
Paragraf Keempat
Pemungutan Suara
Pasal 86
(1) Pemungutan suara pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah,
diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir.
(2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi
nomor, foto, dan nama pasangan calon.
(3) Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
Pasal 87
(1) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dicetak sama dengan
jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih
tersebut.
(3) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagal cadangan
di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat
suara yang rusak.
(3) Penggunaan tambahan surat. suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita
acara.
Pasal 88
Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan
mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara.
Pasal 89
(3) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat
memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas
permintaan pemilih.
(3) Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai, pemberian bantuan kepada pemilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 90
(3) Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 300 (tiga ratus) orang.
(3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah
dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat
memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
(3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPUD.
Pasal 91
(3) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
(3) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh KPUD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Pasal 92
(3) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan:
. pembukaan kotak suara;
. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; serta
. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
(3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari
pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
(3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang
ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS dan
dapat ditandatangani oleh saksi dari pasangan calon.
Pasal 93
(2) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, KPPS memberikan
penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
(2) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan
kehadiran pemilih.
(2) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara
pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu
kali.
(2) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat
suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS. memberikan surat suara pengganti hanya
satu kali.
(2) Penentuan waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara ditetapkan oleh KPUD.
Pasal 94
(3) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
(3) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPUD dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
Pasal 95
Suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dinyatakan sah apabila:
e. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
e. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan
calon; atau
e. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan
nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang
memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan
nama pasangan calon.
Pasal 96
(2) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
(2) Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung:
. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk
TPS;
. jumlah pemilih dari TPS lain;
. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
(2) Penggunaan surat suara tambahan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua
KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS.
(2) Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi
pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
(2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan
dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
(2) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon,
panitia pengawas, pemantau; dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara
jelas proses penghitungan suara.
(2) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat
mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara, oleh KPPS apabila ternyata
terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan
pembetulan.
(9) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara dan
sertifikat basil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya
2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
(10) KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat basil penghitungan
suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar
sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
(11) KPPS menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat
kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS segera setelah
selesai penghitungan suara.
Pasal 97
(1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPS membuat berita
acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat desa/kelurahan
dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga
masyarakat.
(2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang
bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPS.
(3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat
mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPS apabila ternyata
terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan
pembetulan.
(5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi basil penghitungan suara di semua TPS dalam
wilayah kerja desa/kelurahan yang bersangkutan, PPS membuat berita acara dan sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2
(dua) orang anggota PPS serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon,
(6) PPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi
hasil penghitungan suara di PPS kepada saksi pasangan calon yang hadir dan
menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat basil penghitungan suara di tempat umum.
(7) PPS wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi
basil penghitungan suara di PPS kepada PPK setempat.
Pasal 98
(1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPK membuat berita
acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan dan
dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga
masyarakat.
(2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang
bersangkutan, dan menyerahkannya kepada PPK.
(3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat
mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK apabila ternyata
terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.
(5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPS dalam
wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan, PPK membuat berita acara dan sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurangkurangnya
2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
(6) PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi
hasil penghitungan suara di PPK kepada saksi pasangan calon yang hadir dan
menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat basil, penghitungan suara di tempat umum.
(7) PPK wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi
basil penghitungan suara di PPK kepada KPU kabupaten/kota.
Pasal 99
(7) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KPU kabupaten/kota
membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat
kabupaten/kota dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon panitia pengawas, pemantau,
dan warga masyarakat.
(7) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang
bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU kabupaten/kota.
(7) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat
mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU kabupaten/kota
apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU kabupaten/kota seketika itu juga mengadakan
pembetulan.
(7) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK dalam
wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan, KPU kabupaten/kota membuat berita acara
dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU kabupaten/kota serta ditandatangani oleh
saksi pasangan calon.
(7) KPU kabupaten/kota wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/kota kepada saksi pasangan calon
yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di
tempat umum.
(7) KPU kabupaten/kota wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan
sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/kota kepada KPU provinsi.
Pasal 100
(7) Dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota, berita acara
dan rekapitulasi hasil penghitungan suara selanjutnya diputuskan dalam pleno KPU
kabupaten/kota untuk menetapkan pasangan calon terpilih.
(7) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada DPRD kabupaten/kota untuk diproses pengesahan dan pengangkatannya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 101
(7) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KPU provinsi
membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat
provinsi dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan
warga masyarakat.
(7) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang
bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU provinsi.
(7) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat
mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU provinsi apabila
ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU provinsi seketika itu juga mengadakan
pembetulan.
(7) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua KPU
kabupaten/kota, KPU provinsi membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
anggota KPU provinsi serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
(7) KPU provinsi wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU provinsi kepada saksi pasangan calon yang
hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat basil penghitungan suara di tempat
umum.
Pasal 102
(2) Berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
101 ayat (5) selanjutnya diputuskan dalam pleno KPU, provinsi untuk menetapkan pasangan
calon terpilih.
(2) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPU provinsi
disampaikan kepada DPRD provinsi untuk diproses pengesahan pengangkatannya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 103
(6) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan
pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut:
. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
. saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat tidak
dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah
ditentukan; dan/atau
. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara
yang tidak sah.
(6) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS apabila terjadi perbedaan data
jumlah suara dari TPS.
(6) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data
jumlah suara dari PPS.
(6) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten/Kota, dan KPU
Provinsi, dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
Pasal 104
(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan
hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan Mara tidak dapat
dilakukan.
(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan
Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:
. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak
dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau
menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang
sama atau TPS yang berbeda;
. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh
pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan
memberikan suara pada TPS.
Pasal 105
Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan
Pasal 104 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari
pemungutan suara.
Pasal 106
(4) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling
lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah.
(4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil
penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
(4) Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud, pada ayat (1)
disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah kabupaten/kota.
(4) Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya
permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.
(4) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan
mengikat,
(4) Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana -dimaksud pada
ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil
penghitungan suara pemilihan kepal4 daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota.
(4) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final.
Paragraf Kelima
Penetapan Calon Terpilih dan Pelantikan
Pasal 107
(2) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari
50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagal pasangan calon terpilih.
(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon
kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh
lima persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar
dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.
(2) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan
pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada
yang mencapai 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan
putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.
(2) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dua pasangan
calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.
(2) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh tiga
pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan
wilayah perolehan suara yang lebih luas.
(2) Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh lebih dari
satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang
lebih luas.
(2) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak
pada, putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.
Pasal 108
(7) Dalam hal calon wakil kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon kepala daerah terpilih
dilantik menjadi kepala daerah.
(7) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan dua calon wakil kepala
daerah kepada DPRD untuk dipilih.
(7) Dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon wakil kepala daerah terpilih
dilantik menjadi kepala daerah.
(7) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan dua calon wakil kepala
daerah kepada DPRD untuk dipilih.
(7) Dalam hal pasangan calon terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai
politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua mengusulkan
pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah
selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.
(7) Untuk memilih wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4),
pemilihannya dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.
Pasal 109
(8) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur terpilih dilakukan
oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
(8) Pengesahan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil
walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambatlambatnya
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
(8) Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD provinsi,
selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Presiden melalui Menteri Dalam
Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU provinsi untuk
mendapatkan pengesahan pengangkatan.
(8) Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diusulkan oleh
DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri
Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih
dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
Pasal 110
(6) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan
mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
(6) Sumpah/janji kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi
kewajiban saya sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya
serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.”
(6) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang
jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih
kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
Pasal 111
(4) Gubernur dan wakil Gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
(4) Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dilantik oleh Gubernur atas nama
Presiden.
(4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam Rapat
Paripurna DPRD.
(4) Tata cara pelantikan dan pengaturan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 112
Biaya kegiatan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibebankan pada APBD.
Paragraf Keenam
Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pasal 113
(1) Pemantauan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilakukan oleh
pemantau pemilihan yang meliputi lembaga swadaya masyarakat, dan badan hukum dalam
negeri.
(2) Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan
yang meliputi:
a. bersifat independen; dan
b. mempunyai sumber dana yang jelas.
(3) Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendaftarkan
dan memperoleh akreditasi dari KPUD.
Pasal 114
(1) Pemantau pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPUD
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah
terpilih.
(2) Pemantau pemilihan wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan.
(3) Pemantau pemilihan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dicabut
haknya sebagai pemantau pemilihan dan/atau dikenai sanksi sesuai peraturan perundangundangan.
(4) Tata cara untuk menjadi pemantau pemilihan dan pemantauan pemilihan serta pencabutan
hak sebagai pemantau diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Paragraf Ketujuh
Ketentuan Pidana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pasal 115
(1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri
sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih,
diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling, lama 3 (tiga)
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan
orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan, diancam dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit
Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
(3) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam
Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk
digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan,
diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan
belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan
paling banyak Rp6,000,000,00 (enam juta rupiah).
(4) Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh
orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling
sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000,00 (enam
juta rupiah).
(5) Setiap orang yang dengan k6kerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya
saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih
dalam Pemilihan kepala daerah menurut undang-undang ini, diancam dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau
denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak
Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
(6) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau
menggunakan Surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang
diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Pasangan calon kepala daerah/wakil kepala
daerah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18
(delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
dan paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
Pasal 116
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah
ditetapkan oleh KPUD untuk masing-masing pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau
paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f
diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan
belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau
paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah),
(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan, kampanye
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dan Pasal 79 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), diancam
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan
dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(4) Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala
desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83
diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam)
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling
banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
(5) Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya
kampanye, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6
(enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau
paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
(6) Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), diancam dengan pidana penjara paling
singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling
sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
(7) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau
kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), dan/atau
tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), diancam
dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(8) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan
dana kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, diancam dengan pidana
penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda
paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah).
Pasal 117
(6) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan
menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(6) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya
kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon
tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya
menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling
lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(6) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai
orang lain untuk menggunakan hak pilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15
(lima belas) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau denda paling sedikit
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(6) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya
lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.00
(dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
(6) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam dengan
pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda
paling sedikit. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.00
(sepuluh juta rupiah).
(6) Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja
untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa
ditinggalkan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama
12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan
paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(6) Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang
pemilih selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diancam dengan
pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau
denda paling sedikit Rp1 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah).
(6) Setiap orang yang bertugas membantu. pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89
ayat (2) dengan sengaja memberitahukan pilihan si pemilih kepada orang lain, diancam
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan
dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Pasal 118
(8) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang
pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan calon tertentu mendapat
tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana penjara
paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
(8) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara
yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau
paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
dan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
(8) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil
pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15
(lima belas) hari dan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(8) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita
acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling
singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
Pasal 119
Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon, ancaman
pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diatur dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal
117, dan Pasal 118.
Bagian Kesembilan
Perangkat Daerah
Pasal 120
(8) Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah,
dan lembaga teknis daerah.
(8) Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas
daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
Pasal 121
(4) Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
(3) Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban
membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah
dan lembaga teknis daerah.
(3) Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris
daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.
(3) Apabila sekretaris daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris daerah
dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah.
Pasal 122
(2) Sekretaris Daerah diangkat dari. pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk;, provinsi diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur sesuai dengan peraturan perundangundangan.
(2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota diangkat dan
diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundangundangan.
(2) Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai pembina pegawai negeri sipil di
daerahnya.
Pasal 123
(3) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD.
(3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD.
(3) Sekretaris DPRD mempunyai tugas:
. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
. menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam
melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(3) Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf d wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD.
(3) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung
jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.
(3) Susunan organisasi sekretariat DPRD ditetapkan, dalam peraturan daerah berpedoman
pada Peraturan Pemerintah.
Pasal 124
(0) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
(0) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala
daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
(0) Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 125
(4) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan,
kantor, atau rumah, sakit umum daerah.
(4) Badan, kantor atau rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit umum daerah yang
diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul
Sekretaris Daerah.
(4) Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 126
(6) Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan
Pemerintah.
(6) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam
pelaksanaan tugasnya. memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
(6) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) camat juga menyelenggarakan tugas
umum pemerintahan meliputi:
. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau
yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
(6) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul
sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan
teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
(6) Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota
melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota.
(6) Perangkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada
camat.
(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana 4imaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5),
dan ayat (6) ditetapkan dengan peraturan bupati atau walikota dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah.
Pasal 127
(3) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan
Pemerintah.
(3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh lurah yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota.
(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lurah mempunyai tugas:
. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
. pemberdayaan masyarakat;
. pelayanan masyarakat;
. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
(3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat
dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi
persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah bertanggung
jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
(3) Lurah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh
perangkat kelurahan.
(3) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggung jawab kepada
Lurah.
(3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat
dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Perda.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5),
ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan dengan peraturan bupati atau walikota sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 128
(0) Susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan
ayat (2) ditetapkan dalam Perda dengan, memperhatikan faktor-faktor tertentu dan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
(0) Pengendalian organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Pemerintah untuk provinsi, dan oleh Gubernur untuk kabupaten/kota dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
(0) Formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
120 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman
pada Peraturan Pemerintah.
BAB V
KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 129
(3) Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam satu
kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional.
(3) Manajemen pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan
pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum,
pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah.
Pasal 130
(7) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada
pemerintah daerah provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
(7) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada
pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi
kepada Gubernur.
Pasal 131
(9) Perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh
Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(9) Perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan
Kepegawaian Negara.
(9) Perpindahan pegawai negeri sipil provinsi/kabupaten/kota ke departemen/lembaga
pemerintah non departemen atau sebaliknya, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah
memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Pasal 132
Penetapan formasi pegawai negeri sipil daerah provinsi/kabupaten/kota setiap tahun anggaran
dilaksanakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atas usul, Gubernur.
Pasal 133
Pengembangan karier pegawai negeri sipil daerah mempertimbangkan integritas dan moralitas,
pendidikan dan pelatihan, pangkat, mutasi jabatan, mutasi antar daerah, dan kompetensi.
Pasal 134
(3) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah dibebankan pada APBD yang bersumber
dari alokasi dasar dalam dana alokasi umum.
(3) Penghitungan dan penyesuaian besaran alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) akibat pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pegawai negeri sipil daerah
dilaksanakan setiap tahun.
(3) Penghitungan alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dalam
Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah.
(3) Pemerintah melakukan pemutakhiran data pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan
pegawai negeri sipil daerah untuk penghitungan dan penyelesaian alokasi dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Pasal 135
(2) Pembinaan dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah dikoordinasikan pada
tingkat nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat daerah oleh Gubernur.
(2) Standar, norma, dan prosedur pembinaan dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil
daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
Pasal 136
(2) Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
(2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota
dan tugas pembantuan.
(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masingmasing
daerah.
(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan
umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan• dalam lembaran
daerah.
Pasal 137
Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang
meliputi:
c. kejelasan tujuan;
c. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
c. dapat dilaksanakan;
c. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
c. kejelasan rumusan; dan
c. keterbukaan.
Pasal 138
(4) Materi muatan Perda mengandung asas:
. pengayoman;
. kemanusiaan;
. kebangsaan;
. kekeluargaan;
. kenusantaraan;
. bhineka tunggal ika;
. keadilan;
. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
(4) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat asas lain sesuai
dengan substansi Perda yang bersangkutan.
Pasal 139
(2) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis, dalam rangka
penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.
(2) Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman
kepada peraturan perundang-undangan.
Pasal 140
(5) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/Walikota.
(5) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan
rancangan Perda mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan Perda
yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan Gubernur
atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
(5) Tata cara mempersiapkan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur atau
Bupati/Walikota diatur dengan Peraturan Presiden.
Pasal 141
(7) Rancangan Perda disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat
kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Perda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
Pasal 142
(2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh sekretariat
DPRD.
(2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, atau Bupati/Walikota
dilaksanakan oleh sekretariat daerah.
Pasal 143
(2) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum,
seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan.
(2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam), bulan atau denda
paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.
Pasal 144
(3) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau
Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota
untuk ditetapkan sebagal Perda.
(3) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
(3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh
Gubernur atau Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut
disetujui bersama.
(3) Dalam hal rancangan Perda tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan
wajib diundangkan dengan memuatnya dalam lembaran daerah.
(3) Dalam hal sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rumusan kalimat
pengesahannya berbunyi, “Perda ini dinyatakan sah,” dengan mencantumkan tanggal
sahnya.
(3) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibubuhkan pada halaman
terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
Pasal 145
(2) Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) had setelah ditetapkan.
(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan, kepentingan umum
dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh
Pemerintah.
(2) Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD
bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
(2) Apabila provinsi/kabupaten/kota – tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan
perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah
Agung.
(2) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi
batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
(2) Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dimaksud dinyatakan berlaku.
Pasal 146
(2) Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah
menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah.
(2) Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pasal 147
(3) Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan
dalam Berita Daerah.
(3) Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita
Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
(3) Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.
Pasal 148
(6) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja,
(6) Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
Pasal 149
(7) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh
pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7) Dengan Perda dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda.
BAB VII
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 150
(2) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan
daerah sebagal satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
(2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang
dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun secara
berjangka meliputi:
a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah disingkat dengan RPJP daerah untuk
jangka waktu 20 (dua puluh tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan
daerah yang mengacu kepada RPJP nasional;
b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM
daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah
dengan memperhatikan RPJM nasional;
c. RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat arah kebijakan keuangan
daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja
perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan
disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan
yang bersifat indikatif;
d. Rencana kerja pembangunan daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan
penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja
dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu
kepada rencana kerja Pemerintah;
e. RPJP daerah dan RJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b
ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
Pasal 151
(1) Satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut
Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan
bersifat indikatif.
(2) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk rencana
kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Pasal 152
(1) Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan
dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;
c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah;
d. keuangan daerah;
e. potensi sumber daya daerah;
f. produk hukum daerah;
g. kependudukan;
h. informasi dasar kewilayahan; dan
i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(3) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk tercapainya daya guna dan
hasil guna, pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola
dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional.
Pasal 153
Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 disusun untuk
menjamin ” keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan.
Pasal 154
Tahapan, tata -cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang berpedoman pada perundangundangan.
BAB VIII
KEUANGAN DAERAH
Paragraf Kesatu
Umum
Pasal 155
(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan
atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah
didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
(3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan
urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 156
(3) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
(3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah.
melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengaw9san,
keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah.
(3) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan
yang menerima/mengeluarkan uang.
Paragraf Kedua
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
Pasal 157
Sumber pendapatan daerah terdiri atas:
b. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
0) hasil pajak daerah;
0) hasil retribusi daerah;
0) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
0) lain-lain PAD yang sah;
b. dana perimbangan; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pasal 158
(1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-undang yang pelaksanaannya
di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
(2) Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang
telah ditetapkan undang-undang.
(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
157 huruf a angka 3 dan lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157
huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda berpedoman pada peraturan perundangundangan.
Pasal 159
Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b terdiri atas:
a. Dana Bagi Hasil;
b. Dana Alokasi Umum; dan
c. Dana Alokasi Khusus.
Pasal 160
(1) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf a bersumber dari pajak dan
sumber daya alam.
(2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari:
a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan,
pertambangan serta kehutanan;
b. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor perdesaan,
perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan;
c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi
dalam negeri.
(3) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berasal dari:
a. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusahaan hutan (IHPH),
provisi sumber daya hutan (PSDH), dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah
daerah yang bersangkutan;
b. Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent)
dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty) yang dihasilkan dari
wilayah daerah yang bersangkutan;
c. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari
penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil
perikanan;
d. Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang
bersangkutan;
e. Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang
bersangkutan;
f. Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian
Pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang
bersangkutan.
(4) Daerah penghasil sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri berdasarkan pertimbangan dari menteri teknis terkait.
(5) Dasar penghitungan bagian daerah dari daerah penghasil sumber daya alam ditetapkan
oleh Menteri Teknis terkait setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
(3) Pelaksanaan ketentuan pada ayat,(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 161
(3) DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf b dialokasikan berdasarkan persentase
tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN.
(3) DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada
aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang formula dan penghitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-undang.
Pasal 162
(0) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf c dialokasikan,
dari APBN kepada daerah tertentu, dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi
untuk:
. mendanai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah atas dasar prioritas nasional;
. mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.
(0) Penyusunan kegiatan khusus yang ditentukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan dengan Gubernur.
(0) Penyusunan kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
setelah dikoordinasikan oleh daerah yang bersangkutan.
(0) ketentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 163
(3) Pedoman penggunaan, supervisi, monitoring, dan evaluasi atas dana bagi hasil pajak, dana
bagi hasil sumber daya alam, DAU, dan DAK diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian dana perimbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 157 huruf b ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Pasal 164
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf c
merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi
hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.
(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan berupa uang, barang,
dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri
atau luar negeri.
(3) Pendapatan dana darurat sebagaimana- dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan
Pemerintah dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak
yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD.
Pasal 165
(6) Keadaan yang dapat digolongkan sebagai peristiwa tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 164 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
(6) Besarnya alokasi dana darurat ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan
pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri teknis terkait.
(6) Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana darurat diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Pasal 166
(2) Pemerintah dapat mengalokasikan dana darurat kepada daerah yang dinyatakan mengalami
krisis keuangan daerah, yang tidak mampu diatasi sendiri, sehingga mengancam
keberadaannya sebagai daerahi otonom.
(2) Tata cara pengajuan permohonan, evaluasi oleh Pemerintah, dan pengalokasian dana
darurat di atur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 167
(4) Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22.
(4) Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta
mengembangkan sistem jaminan sosial.
(4) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan analisis standar
belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 168
(2) Belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada
Peraturan Pemerintah.
(2) Belanja pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan
Pemerintah.
Pasal 169
(3) Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat
melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga
keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.
(3) Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk
membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah.
Pasal 170
(3) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman
hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah setelah memperoleh
pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
(3) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara
Menteri Keuangan dan kepala daerah.
Pasal 171
(2) Ketentuan mengenai pinjaman daerah dan obligasi daerah diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
(2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur
tentang:
. persyaratan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pinjaman;
. penganggaran kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo dalam APBD;
. pengenaan sanksi dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi kewajiban
membayar pinjaman kepada Pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga
perbankan, serta lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat;
. tata cara pelaporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman setiap
semester dalam tahun anggaran berjalan;
. persyaratan penerbitan obligasi daerah, pembayaran bunga dan pokok obligasi;
. pengelolaan obligasi daerah, yang mencakup pengendalian risiko, penjualan dan
pembelian obligasi, pelunasan dan penganggaran dalam APBD.
Pasal 172
(3) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu
yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran.
(3) Pengaturan tentang dana cadangan daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(3) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mengatur
persyaratan pembentukan dana cadangan, serta pengelolaan dan pertanggungjawabannya.
Pasal 173
(2) Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik
Pemerintah dan/atau milik swasta.
(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual
kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah.
(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Paragraf Ketiga
Surplus dan Defisit APBD
Pasal 174
(2) Dalam, hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam Perda tentang
APBD.
(2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk:
. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
. penyertaan modal (investasi daerah);
. transfer ke rekening dana cadangan.
(2) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari sumber pembiayaan daerah yang
ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
(2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:
. sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
. transfer dari dana cadangan;
. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
. pinjaman daerah.
Pasal 175
(2) Menteri Dalam Negeri melakukan pengendalian defisit anggaran setiap daerah.
(2) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
(2) Dalam hal pemerintah daerah -tidak. memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Pemerintah dapat melakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.
Paragraf Keempat
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
Pasal 176
Pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif
dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Paragraf Kelima
BUMD
Pasal 177
Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan
kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.
Paragraf Keenam
Pengelolaan Barang Daerah
Pasal 178
(2) Barang milik daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat
dijual, diserahkan haknya kepada pihak lain, dijadikan tanggungan, atau digadaikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Barang milik daerah dapat dihapuskan dari daftar inventaris barang daerah untuk dijual,
dihibahkan, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Pelaksanaan, pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan
kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan
mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan
kebutuhan daerah, mutu barang, usia pakai, dan nilai ekonomis yang dilakukan secara
transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Paragraf Ketujuh
APBD
Pasal 179
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran
terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Pasal 180
(3) Kepala daerah dalam penyusunan rancangan APBD menetapkan prioritas dan plafon
anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat
daerah.
(3) Berdasarkan prioritas dan plafon anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala
satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja
perangkat daerah dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
(3) Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan
penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya.
Pasal 181
(3) Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan
dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas pemerintah daerah
bersama DPRD berdasarkan kebijakan umum APBD, serta prioritas dan plafon anggaran.
(3) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Perda sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran
dilaksanakan.
(4) Atas dasar persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah
menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan rancangan
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
Pasal 182
Tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat. daerah serta tata cara
penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur dalam Perda
yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Paragraf Kedelapan
Perubahan APBD
Pasal 183
(1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
b. keadaan, yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit
organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; dan
c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
(2) Pemerintah daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD, disertai
penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.
(3) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan
sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
Paragraf Kesembilan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pasal 184
(1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi
laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan, keuangan, yang
dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah.
(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai
dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Paragraf Kesepuluh
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD,
Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pasal 185
(1) Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan
Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling
lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam
Negeri kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya
rancangan dimaksud.
(3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD
dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur
menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Gubernur.
(4) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang A PBD
dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD bertentangan dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur
bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi.
(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap
menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang
penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri
membatalkan Perda dan Peraturan Gubernur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya
pagu APBD tahun sebelumnya.
Pasal 186
(1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan
rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh
Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
(2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima
belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda kabupaten/kota dan rancangan
Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan
rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota
menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota.
(4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan
rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota
bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya
hasil evaluasi.
(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, dan
Bupati/Walikota tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan
Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Per aturan
Bupati/Walikota, Gubernur membatalkan Perda dan Peraturan Bupati/Walikota dimaksud
sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
(6) Gubernur menyampaikan, hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD
dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam
Negeri.
Pasal 187
(1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3) tidak
mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan
kepala daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya
sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan
yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD.
(2) Rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan
Gubernur bagi kabupaten/kota.
(3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan
kepala daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima
belas) hari terhitung sejak DPRD tidak. mengambil keputusan bersama dengan kepala
daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD.
(4) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur tidak
mengesahkan rancangan per aturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
kepala daerah menetapkan rancangan peraturan kepala daerah dimaksud menjadi
peraturan kepala daerah.
Pasal 188
Proses penetapan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala
daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Perda dan peraturan kepala daerah berlaku
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Pasal 186, dan Pasal 187.
Pasal 189
Proses penetapan rancangan Perda yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan
tata ruang daerah menjadi Perda, berlaku Pasal 185 dan Pasal 186, dengan ketentuan untuk pajak
daerah dan retribusi daerah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, dan untuk
tata ruang daerah dikoordinasikan dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang.
Pasal 190
Peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD dan peraturan kepala daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD dijadikan dasar penetapan dokumen pelaksanaan anggaran satuan
kerja perangkat daerah.
Pasal 191
Dalam rangka evaluasi pengelolaan keuangan daerah dikembangkan sistem informasi keuangan
daerah yang menjadi satu kesatuan dengan sistem informasi pemerintahan daerah.
Paragraf Kesebelas
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
Pasal 192
(1) Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan
dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
(2) Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD, diterbitkan surat keputusan otorisasi oleh
kepala daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi.
(3) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran
tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
(4) Kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat daerah lainnya, dilarang
melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang
telah ditetapkan dalam APBD.
Pasal 193
(1) Uang milik pemerintahan daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan
dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu
likuiditas keuangan daerah.
(2) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank, jasa giro, dan/atau bunga atas
investasi jangka pendek merupakan pendapatan daerah.
(3) Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan peraturan tentang:
. penghapusan tagihan daerah, sebagian atau seluruhnya; dan
. penyelesaian masalah Perdata.
Pasal 194
Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban
keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
BAB IX
KERJA SAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 195
(5) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama
dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan
publik, sinergi dan saling menguntungkan.
(5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk badan
kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama.
(5) Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
(5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang membebani masyarakat
dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.
Pasal 196
(6) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola
bersama oleh daerah terkait.
(6) Untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama
dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat.
(6) Untuk pengelolaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dan ayat (2), daerah
membentuk badan kerja sama.
(6) Apabila daerah tidak melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), pengelolaan pelayanan publik tersebut dapat dilaksanakan oleh Pemerintah.
Pasal 197
Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dan Pasal 196 diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 198
(4) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar
kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud.
(4) Apabila terjadi perselisihan antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya,
serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar w}layahnya, Menteri Dalam Negeri
menyelesaikan perselisihan dimaksud.
(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.
BAB X
KAWASAN PERKOTAAN
Pasal 199
(4) Kawasan perkotaan dapat berbentuk:
. Kota sebagai daerah otonom;
. bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan;
. bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri
perkotaan.
(4) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh pemerintah
kota.
(4) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh daerah atau
lembaga pengelola yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten.
(4) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam hal penataan ruang
dan penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu dikelola bersama oleh daerah terkait.
(4) Di kawasan perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan,
pemerintah daerah yang bersangkutan dapat membentuk badan pengelola pembangunan.
(4) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan perkotaan,
pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan
masyarakat.
(4) Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
BAB XI
DESA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 200
(3) Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari
pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
(3) Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal
usulnya atas prakarsa masyarakat.
(3) Desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi
kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama badan permusyawaratan
desa yang ditetapkan dengan Perda.
Pasal 201
(0) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada
APBD kabupaten/kota.
(0) Dalam hal desa berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan
daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan.
Bagian Kedua
Pemerintah Desa
Pasal 202
(4) Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.
(4) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
(4) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang
memenuhi persyaratan.
Pasal 203
(4) Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari
penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara
pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.
(4) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai kepala desa.
(4) Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat
setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
Pasal 204
Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu)
kali masa jabatan berikutnya.
Pasal 205
(3) Kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
pemilihan.
(3) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji.
(3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya
selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya
akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar
negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang
Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruslurusnya
yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Pasal 206
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:
g. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
g. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan
pengaturannya kepada desa;
g. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah
kabupaten/kota;
g. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan-undangan diserahkan
kepada desa.
Pasal 207
Tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota
kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
Pasal 208
Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur
lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 209
Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa,
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Pasal 210
(1) Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang
ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
(2) Pimpinan badan permusyawaratan desa dipilih dari dan oleh anggota badan
permusyawaratan desa.
(3) Masa jabatan anggota badan permusyawaratan desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat
dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(4) Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan badan permusyawaratan desa diatur
dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat
Lembaga Lain
Pasal 211
(1) Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu
pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
Bagian Kelima
Keuangan Desa
Pasal 212
(1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang,
serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik
desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
(2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat, (1) menimbulkan pendapatan,
belanja dan pengelolaan keuangan desa.
(3) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. pendapatan asli desa;
b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
kabupaten/kota;
d. bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
(4) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mendanai
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
(5) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala
desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja
desa.
(6) Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan
oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Pasal 213
(1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
(2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.
(3) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman
sesuai peraturan perundang-undangan.
Bagian Keenam
Kerja Sama Desa
Pasal 214
(1) Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan desa yang diatur dengan keputusan
bersama dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat.
(2) Kerjasama antar desa dan desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
(3) Kerjasama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat, (1) dapat dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Untuk pelaksanaan kerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
dapat dibentuk badan kerja sama.
Pasal 215
(1) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak
ketiga mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perda, dengan
memperhatikan:
a. kepentingan masyarakat desa;
b. kewenangan desa;
c. kelancaran pelaksanaan investasi;
d. kelestarian lingkungan hidup;
e. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.
Pasal 216
(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah.
(2) Perda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan menghormati hak, asalusul,
dan adat istiadat desa.
BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 217
(1) Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah
yang meliputi:
a. koordinasi pemerintahan antarsusunan pemerintahan;
b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan;
c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
d. pendidikan dan pelatihan; dan
e. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan
urusan pemerintahan.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara berkala pada
tingkat nasional, regional, atau provinsi.
(3) Pemberian pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup
aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan
pengawasan.
(3) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada
seluruh daerah Maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.
(3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan secara
berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah,
pegawai negeri sipil daerah, dan kepala desa.
(3) Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan secara berkala ataupun sewaktu-waktu
dengan memperhatikan susunan pemerintahan.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat
dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian.
Pasal 218
(4) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah
yang meliputi:
. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat
pengawas intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 219
(2) Pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemerintahan daerah,
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, PNS
daerah, kepala desa, anggota badan permusyawaratan desa, dan masyarakat.
Pasal 220
(2) Sanksi diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemerintahan daerah,
kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, PNS daerah,
dan kepala desa.
Pasal 221
Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 dan Pasal 218,
digunakan sebagai bahan pembinaan selanjutnya oleh Pemerintah dan dapat digunakan sebagai
bahan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Pasal 222
(2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 217 dan Pasal 218 secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri
Dalam Negeri.
(2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur.
(2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh
Bupati/Walikota.
(2) Bupati dan walikota dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dapat melimpahkan kepada camat.
Pasal 223
Pedoman pembinaan dan pengawasan yang meliputi standar, norma, prosedur, penghargaan, dan
sanksi diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB XIII
PERTIMBANGAN DALAM KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
Pasal 224
(1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Presiden dapat membentuk suatu
dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi
daerah.
(2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan saran dan
pertimbangan kepada Presiden antara lain mengenai rancangan kebijakan:
a. pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta pembentukan kawasan
khusus;
b. perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, yang meliputi:
1) perhitungan bagian masing-masing daerah atas dana bagi hasil pajak dan
sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2) formula dan perhitungan DAU masing-masing daerah berdasarkan besaran
pagu DAU sesuai dengan peraturan perundangan;
3) DAK masing-masing daerah untuk setiap tahun anggaran berdasarkan besaran
pagu DAK dengan menggunakan kriteria sesuai dengan peraturan
perundangan.
(3) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri yang
susunan organisasi keanggotaan dan tata laksananya diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Presiden.
BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 225
Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan
Undang-Undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain.
Pasal 226
(1) Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua, dan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri.
(2) Keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, adalah tetap dengan ketentuan bahwa
penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada
Undang-Undang ini.
(3) Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah diselenggarakan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam, dengan penyempurnaan:
a. Pemilihan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan April
2005, diselenggarakan pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah
Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam paling lambat pada
bulan Mei 2005.
. Kepala daerah selain yang dinyatakan pada huruf (a) diatas diselenggarakan
pemilihan kepala daerah sesuai dengan periode masa jabatannya.
. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sebelum
Undang-Undang ini disahkan sampai dengan bulan April 2005, sejak masa
jabatannya berakhir diangkat seorang penjabat kepala daerah.
. Penjabat kepala daerah tidak dapat menjadi calon kepala daerah atau calon wakil
kepala daerah yang dipilih, secara langsung sebagaimana dimaksud Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh
sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
. Anggota Komisi Independen Pemilihan dari unsur anggota Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia diisi oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Pasal 227
(2) Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena kedudukannya sebagai
Ibukota Negara Republik Indonesia, diatur dengan undang-undang tersendiri.
(2) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara berstatus sebagai daerah
otonomi, dan dalam wilayah administrasi tersebut tidak dibentuk daerah yang berstatus
otonom.
(2) Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pengaturan:
. kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai ibukota Negara;
. tempat kedudukan perwakilan negara-negara sahabat;
. keterpaduan rencana umum tata ruang Jakarta dengan rencana umum tata ruang
daerah sekitar;
. kawasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang dikelola
langsung oleh Pemerintah.
Pasal 228
(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yang didekonsentrasikan, dilaksanakan oleh instansi
vertikal di daerah.
(2) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah, susunan dan luas wilayah
kerjanya ditetapkan Pemerintah.
(2) Pembentukan, susunan organisasi, dan tata laksana instansi vertikal di daerah,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(2) Semua instansi vertikal yang menjadi perangkat daerah, kekayaannya dialihkan menjadi
milik daerah.
Pasal 229
Batas daerah provinsi atau kabupaten/kota yang berbatasan dengan wilayah negara lain, diatur
berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hukum internasional yang
pelaksanaannya ditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal 230
Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik, Indonesia tidak
menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sepanjang
belum diatur dalam undang-undang.
BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 231
Pada saat berlakunya undang-undang, ini, nama, batas, dan ibukota provinsi, daerah khusus,
daerah istimewa, kabupaten, dan kota, tetap berlaku kecuali ditentukan lain dalam peraturan
perundang-undangan.
Pasal 232
(4) Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa yang ada pada saat
diundangkannya Undang-Undang ini tetap sebagai provinsi, kabupaten/kota, kecamatan,
kelurahan, dan desa kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
(4) Pembentukan daerah provinsi atau kabupaten/kota yang telah memenuhi seluruh
persyaratan pembentukan sesuai peraturan perundang-undangan tetap diproses sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 233
(3) Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2004 sampai dengan bulan Juni
2005 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini pada bulan Juni 2005.
(3) Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada bulan Januari 2009 sampai dengan
bulan Juli 2009 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini pada bulan Desember 2008.
Pasal 234
(3) Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sebelum bulan Juni
2005, sejak masa jabatannya berakhir diangkat seorang penjabat kepala daerah.
(3) Penjabat kepala daerah yang ditetapkan sebelum diundangkannya Undang-Undang ini,
menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya.
(3) Pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang
diselenggarakan pada tahun 2005 dibebankan pada APBN dan APBD.
Pasal 235
Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa
jabatannya pada bulan dan tahun yang sama dan/atau dalam kurun waktu antara 1 (satu) sampai
dengan 30 (tiga puluh) hari, pemungutan suaranya diselenggarakan pada hari yang sama.
Pasal 236
(3) Kepala desa dan perangkat desa yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini
tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
(3) Anggota badan perwakilan desa yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini
menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini`sampai habis masa
jabatannya.
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 237
Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah
otonom wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.
Pasal 238
(4) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah
sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan
tetap berlaku.
(4) Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua)
tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan.
Pasal 239
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 240
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 15 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 15 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 125
Jumardi S.Pd 